Krisis SMP Negeri di Jatiasih, DPRD Desak Pemkot Bekasi Bangun Sekolah Baru

​Poin Utama:

• ​DPRD Kota Bekasi menyoroti masih minimnya sarana pendidikan tingkat SMP Negeri, khususnya di wilayah Kecamatan Jatiasih.
• ​Kelurahan Jatirasa hingga kini belum memiliki gedung bangunan SMP Negeri secara definitif.
• ​Ketimpangan fasilitas pendidikan ini dinilai merugikan warga sekitar saat penerapan sistem PPDB jalur zonasi.
• ​Dinas Pendidikan Pemkot Bekasi didesak segera memetakan blank spot dan merencanakan Unit Sekolah Baru (USB).

​Anggota Komisi IV DPRD Kota Bekasi, Misbahudin, menyoroti belum meratanya fasilitas pendidikan tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri di sejumlah kelurahan, yang dikhawatirkan memicu ketidakadilan dalam sistem zonasi.

Desakan ini disampaikan kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi agar segera mengambil langkah konkret untuk memetakan dan membangun unit sekolah baru, khususnya di wilayah Kecamatan Jatiasih.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

​Mengapa Warga Jatiasih Kesulitan Sistem Zonasi?

​Sistem zonasi mengharuskan calon siswa mendaftar ke sekolah terdekat, namun hal ini menjadi kendala besar bagi warga Jatiasih karena keterbatasan jumlah sarana gedung SMP Negeri.

Anggota Komisi IV DPRD Kota Bekasi, Misbahudin, menekankan bahwa ketimpangan penyebaran fasilitas sekolah ini harus segera dievaluasi oleh dinas terkait.

​”Harus jelas wilayah mana yang ketimpangannya paling tinggi, minimal per kecamatan. Ini penting agar ada solusi konkret,” kata Misbahudin kepada Jurnalis RakyatBekasi.Com usai rapat kerja di Gedung DPRD Kota Bekasi, dikutip Selasa (24/02/2026).

​Menurutnya, tanpa pemerataan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai dari Pemkot Bekasi, sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang memberlakukan jarak domisili justru akan sangat memberatkan warga di wilayah blank spot.

​Di Mana Saja Wilayah yang Belum Memiliki SMP Negeri Definitif?

​Hingga awal tahun 2026, masih terdapat kelurahan di Kecamatan Jatiasih yang belum memiliki gedung SMP Negeri secara definitif, salah satunya berada di kawasan Kelurahan Jatirasa.

Kondisi ini membuat proses belajar mengajar tidak maksimal dan memaksa siswa menumpang di fasilitas pendidikan lainnya.

​Politisi dari Fraksi Partai Gerindra ini mempertanyakan kesiapan infrastruktur serta skema penampungan siswa di area yang tak memiliki bangunan sekolah mandiri tersebut.

​”Di dapil saya, Kecamatan Jatiasih, masih ada kelurahan yang sampai hari ini belum mempunyai SMP Negeri. Apakah kemudian siswanya harus menumpang di SD atau bagaimana mekanismenya,” sambung Misbahudin.

​Ia memaparkan, meski di Kelurahan Jatirasa kegiatan belajar mengajar tingkat menengah pertama sudah berjalan, statusnya masih jauh dari ideal.

Jika dibiarkan berlarut, hak anak-anak untuk mendapatkan kenyamanan belajar di sekolah negeri akan terus tersendat.

​Apa Solusi DPRD untuk Pemerataan Pendidikan di Kota Bekasi?

​Untuk mengurai persoalan krisis sekolah negeri, DPRD mendorong langkah-langkah intervensi strategis yang wajib dieksekusi oleh Dinas Pendidikan Pemkot Bekasi:

• ​Pemetaan Rinci: Menginventarisasi tingkat ketimpangan ketersediaan fasilitas pendidikan menengah di setiap kecamatan.
• ​Evaluasi Zonasi: Menyesuaikan atau memberikan diskresi jalur PPDB khusus di area yang benar-benar tidak terjangkau sekolah negeri mana pun.
• ​Akselerasi Pembangunan: Merencanakan, menganggarkan, dan mengeksekusi pembangunan fisik Unit Sekolah Baru (USB) pada APBD berikutnya.

​”Jangan sampai sistem zonasi justru menciptakan ketidakadilan bagi masyarakat. Kalau fasilitas sekolah negerinya belum merata, tentu masyarakat yang dirugikan,” pungkasnya tegas.

​Ketersediaan sarana prasarana pendidikan dasar adalah infrastruktur vital yang wajib dipenuhi oleh pemerintah daerah demi mencetak generasi penerus yang berdaya saing.

Akselerasi pembangunan sekolah negeri baru diharapkan bisa menjadi fokus utama rencana kerja pemerintah tahun ini.

​Punya keluhan terkait fasilitas pendidikan atau kendala zonasi di lingkungan Anda? Sampaikan aspirasi dan laporan layanan publik Anda melalui layanan pengaduan resmi Pemkot Bekasi, atau bagikan informasi tersebut ke redaksi RakyatBekasi.com agar suara Anda dapat kami kawal.