Poin Utama:
- Sistem kelembagaan negara pasca-Reformasi dinilai terjebak dalam “keseimbangan koruptif” yang merugikan rakyat.
- Institusi dan penegak hukum lebih sibuk memperkuat posisi dan berebut anggaran APBN ketimbang memaksimalkan pelayanan publik.
- Praktik korupsi dan suap telah menjangkiti lembaga kemasyarakatan (Ormas), terlihat dari ramainya fenomena bagi-bagi jatah tambang dan proyek Makan Bergizi Gratis (MBG).
- Pemerintah didesak segera merombak tatanan birokrasi ini agar kerusakan tidak semakin mewabah hingga ke tingkat daerah.
Pengamat Sosial, Syahrul E Dasopang, melontarkan kritik tajam terhadap sistem pemerintahan dan tata kelola kelembagaan di Indonesia yang dinilai tidak lagi layak dipertahankan.
Usai puluhan tahun Reformasi bergulir, tatanan antar lembaga negara justru terperosok ke dalam tatanan yang rakus anggaran.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Alih-alih mengabdi untuk kepentingan rakyat, institusi negara dianggap saling berlomba membangun kerajaan kekuasaannya sendiri demi kemegahan semu.
Mengapa Sistem Pemerintahan Indonesia Dianggap Gagal dan Koruptif?
Menjawab pertanyaan krusial ini, rancangan awal kelembagaan negara yang diharapkan bisa saling mengimbangi (checks and balances) ternyata gagal menciptakan keseimbangan dinamis yang produktif. Sebaliknya, yang tercipta saat ini justru sebuah keseimbangan yang koruptif dan penuh intrik.
”Setiap lembaga berusaha membangun layaknya kerajaan tersendiri di dalam payung negara. Akibatnya, kebutuhan pembiayaan institusi semakin rakus,” kata Syahrul E Dasopang kepada Jurnalis RakyatBekasi.Com, Senin (29/06/2026).
Anggaran triliunan rupiah kini lebih banyak tersita untuk pembangunan sarana fisik dan alokasi tunjangan pegawai kementerian maupun lembaga tinggi negara.
Celakanya, pembiayaan yang semestinya dikucurkan langsung untuk layanan masyarakat pada akhirnya tergerus habis.
Kondisi di pusat ini tentu berpotensi merembet hingga ke daerah, membayangi kebijakan strategis pemerintahan tingkat dua, tak terkecuali bagi Pemkot Bekasi maupun Pemkab Bekasi.
Bagaimana Persaingan Antar Lembaga Penegak Hukum Saat Ini?
Persaingan antar instansi, khususnya di ranah penegakan hukum, telah berubah menjadi arena kompetitor dan predator.
Lembaga tinggi diletakkan dalam urgensi keseimbangan bersama institusi kepresidenan (supreme institution), namun afirmasi ini justru melahirkan ancaman antar lembaga.
Syahrul mencontohkan bagaimana institusi strategis seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung, dan Kepolisian kerap disorot dalam dinamika kelembagaan negara. Kepentingan rakyat seringkali sekadar dijadikan latar belakang narasi semata.
Berikut ini adalah gambaran nyata efek rusaknya keseimbangan antar lembaga:
- Pembengkakan APBN: Keinginan untuk memangsa anggaran negara menjadi merajalela hanya demi operasional eksklusif lembaga.
- Ego Sektoral: Lemahnya supremasi hukum karena tumpang tindih fungsi penindakan antar instansi penegak hukum.
- Reproduksi Koruptor: Munculnya aktor-aktor korup baru yang tak pernah berhenti beregenerasi, meski pucuk pimpinan Presiden terus berganti.
Apa Dampak Keseimbangan Koruptif Terhadap Pemerintahan dan Ormas?
Kondisi ini seakan dibiarkan terus berjalan tanpa intervensi yang berarti. Syahrul bahkan menilai jalannya pemerintahan Presiden Prabowo Subianto saat ini terkesan abai terhadap sistem bernegara yang korup.
Hal tersebut terjadi akibat dominannya kalkulasi politik serta perhitungan elektoral demi mengamankan pemilu mendatang, ketimbang merombak sistem yang merugikan negara.
Mirisnya, keseimbangan koruptif ini mulai mewabah dan menjangkiti elemen masyarakat akar rumput. Fenomena berbagai Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) yang kini mendapat jatah konsesi tambang hingga dilibatkan dalam proyek Makan Bergizi Gratis (MBG), menjadi sinyal bahaya. Tatanan negara seakan direkatkan oleh semen berupa korupsi, suap, dan bagi-bagi jatah kekuasaan.
Jika tidak ada koreksi radikal terhadap sistem yang telah rusak ini, negara hanya akan menjadi arena “arisan” bagi aktor-aktor penguasa dari era ke era. Ketidakadilan akan semakin menindas golongan masyarakat yang lemah.
Bagaimana pendapat Anda mengenai kritik keras sistem pemerintahan saat ini? Apakah kualitas layanan publik dan supremasi hukum di wilayah Anda sudah berjalan ideal?
Tinggalkan pandangan Anda di kolom komentar, dan jangan lupa bagikan artikel ini untuk terus mengawal akuntabilitas negara bersama RakyatBekasi.Com!
Eksplorasi konten lain dari Rakyat Bekasi
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
