Lumpuhnya Pusat Data Nasional Dinilai Lecehkan Kedaulatan Digital Indonesia

Anggota Komisi I DPR Dave Laksono menilai kelumpuhan Pusat Data Nasional (PDN) secara telah ‘melecehkan’ kedaulatan digitalisasi Indonesia. Ditambah lagi dengan permintaan sejumlah uang dari pelaku peretasan.

“Kelumpuhan PDN yang diakibatkan oleh hacker yang meminta sejumlah uang dan menyandera pemerintah, dan masyarakat Indonesia ini jelas-jelas melecehkan kedaulatan kita, akan dunia digitalisasi, khususnya jaringan internet kita,” tegas Dave saat dihubungi di Jakarta, Selasa (25/06/2024).

Karena itu dirinya meminta perlu ada langkah, sikap, dan strategis yang jelas dari pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan ini. Menurutnya, ini terjadi lantaran minimnya strategi yang tegas dari pemerintah Indonesia.

“Maka dari itu, kita minta kepastian sikap pemerintah dan strategi yang tepat untuk bisa menanggulangi hal ini,” tandasnya.

Sebelumnya, serangan ransomware yang menghantam Pusat Data Nasional (PDN) menyebabkan kelumpuhan layanan imigrasi di seluruh Indonesia. Direktur Jenderal Imigrasi, Silmy Karim, mengambil langkah darurat dengan memindahkan pusat data ke lokasi baru setelah pemulihan 12 jam tidak membuahkan hasil yang signifikan.

“Upaya pemulihan yang kami lakukan selama enam jam belum cukup untuk memulihkan PDN sepenuhnya. Kami tidak bisa menunggu lebih lama, publik membutuhkan layanan yang stabil,” ujar Silmy, Senin (24/06/2024).

Keputusan untuk migrasi data center ini diambil sebagai respons cepat terhadap kebutuhan mendesak layanan keimigrasian yang merupakan salah satu fungsi vital pemerintah dalam mengontrol perlintasan orang keluar masuk wilayah Indonesia. Serangan ransomware, yang diidentifikasi sebagai varian baru dari ransomware Lockbit, yaitu Brain Cipher, ini melumpuhkan berbagai layanan sejak 20 Juni lalu. Dampak serangan ini terasa luas, dari antrean panjang di Bandara Soekarno-Hatta hingga gangguan pada layanan keimigrasian di pelabuhan dan bandara lain di Indonesia. Silmy Karim menyatakan bahwa layanan autogate dan sistem aplikasi perlintasan sudah berangsur pulih sejak Sabtu malam, dengan layanan lain mengikuti. Gangguan ini juga mempengaruhi layanan di luar direktorat imigrasi, termasuk beberapa sistem penting Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, yang mengalami penundaan dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di beberapa wilayah.