Pemerintah Kota Bekasi menegaskan pentingnya kepatuhan pengisian Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) sebelum batas waktu yang ditentukan, yakni 31 Maret 2025.
Kepatuhan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Wali Kota Bekasi Nomor: 700/7061/ITKO.Irban UPD tentang Penyampaian LHKPN.
Penjabat (Pj) Wali Kota Bekasi, Raden Gani Muhamad, menyatakan bahwa dirinya telah menginstruksikan kepada seluruh Aparatur Pemerintah Kota Bekasi untuk menyampaikan LHKPN.
Related Posts:
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kewajiban ini berlaku bagi seluruh ASN di berbagai tingkatan, mulai dari pegawai negeri golongan rendah hingga pejabat tinggi negara.
“Kita sudah terbitkan Surat Edaran Wali Kota untuk mengingatkan para ASN Pemkot Bekasi untuk segera melaporkan LHKPN ke KPK, dan itu sudah saya instruksikan kepada seluruh pegawai Pemerintah Daerah,” ucap Gani kepada RakyatBekasi.com melalui pesan singkat, Senin (20/01/2025).
Kewajiban ini, kata dia, juga menindaklanjuti Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nomor 9 Tahun 2018 tentang Panduan Pengelolaan LHKPN di lingkungan Pemerintah Daerah.
“Surat Edaran tersebut mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah menetapkan jabatan yang diwajibkan untuk menyampaikan LHKPN,” jelasnya.
Selain itu, tambah dia, instruksi Kepala Daerah ini juga telah diatur melalui Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 71.A Tahun 2021 tentang Pengelolaan LHKPN di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.
“Pelaporan LHKPN dapat dilakukan pada situs elhkpn.kpk.go.id mulai tanggal 1 Januari 2025 dan paling lambat penyampaiannya tanggal 31 Maret 2025,” pungkas Gani.
Sebagai informasi, Aparatur Pemerintah Daerah yang memiliki kedudukan tertentu wajib untuk melaporkan LHKPN.
Keterlambatan atau pengabaian dalam penyampaian laporan ini akan berakibat pada sanksi administratif, kemungkinan hilangnya jabatan, hingga proses hukum lebih lanjut.
Proses dan prosedur pelaporan LHKPN harus diikuti sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh KPK. ASN harus mengisi formulir yang telah disediakan, mengumpulkan bukti aset, serta mengikuti tahapan verifikasi yang ditentukan. KPK telah menyediakan platform digital untuk mempermudah ASN dalam proses pelaporan.
LHKPN merupakan salah satu instrumen penting dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pejabat publik, termasuk Aparatur Sipil Negara (ASN).
LHKPN bertujuan untuk mencegah terjadinya korupsi dan penyalahgunaan wewenang, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap para pemimpin dan pengelola negara.
Dasar hukum yang mengatur pelaporan LHKPN tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
Selain itu, Peraturan KPK Nomor 7 Tahun 2016 juga memberikan pedoman jelas mengenai pelaporan harta kekayaan yang harus dilakukan oleh ASN.
Pentingnya transparansi dalam laporan harta kekayaan ini menjadi semakin jelas, mengingat peran ASN yang krusial dalam pengelolaan sumber daya negara.
Dengan adanya upaya penertiban ini, diharapkan seluruh ASN di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi dapat memenuhi kewajiban pelaporan LHKPN tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan dapat terjaga dengan baik.
