Pemuda Demokrat Soroti Danantara: Inovasi Investasi Nasional atau Panggung Drama Politik?

- Jurnalis

Sabtu, 22 Februari 2025 - 13:22 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Pemerintah Indonesia kembali menggebrak dunia ekonomi dengan meluncurkan Danantara, Badan Pengelola Investasi (BPI) yang siap mengonsolidasikan aset-aset negara.

Dengan target pertumbuhan ekonomi mencapai 8% per tahun, proyek ambisius ini bukan hanya soal angka, melainkan juga tentang pertanyaan kritis yang harus dijawab: apakah inovasi ini akan menjelma jadi alat pembangunan nyata atau sekadar panggung drama politik ala sinetron masa kini?

Ada beberapa catatan yang sudah kami diskusikan dan inilah catatan kami.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Menuju Puncak Investasi.

Danantara, yang resmi mendapat lampu hijau DPR pada 4 Februari 2025 dan dijadwalkan diluncurkan pada 24 Februari 2025, dirancang untuk mengelola aset dari tujuh BUMN raksasa—mulai dari Bank Mandiri, BRI, BNI, Pertamina, PLN, Telkom Indonesia, hingga MIND ID.

Dengan total aset mencapai Rp14.715 triliun dan modal awal Rp327 triliun yang bersumber dari dividen BUMN dan penghematan anggaran, angka-angka ini mengundang decak kagum sekaligus tanya kritis: apakah kita sedang menyiapkan “uang digital” versi super state-owned enterprise?

Transparansi: Bumbu Utama atau Bumbu Rahasia?

Di balik megahnya angka, Danantara menghadapi sorotan tajam terkait mekanisme transparansi dan akuntabilitasnya.

Prosedur audit yang harus mendapatkan lampu hijau dari DPR menimbulkan keraguan: apakah pengawasan internal sudah cukup kuat untuk mencegah “main-main” di balik layar?

Seolah-olah kita lagi nonton live-stream yang sinyalnya suka buffering, kami mempertanyakan apakah kontrol terhadap dana publik ini bisa berjalan dengan lancar tanpa gangguan intervensi politik dan konflik kepentingan.

Risiko Korupsi dan Konflik Kepentingan: Siapa di Balik Layar?

Pengelolaan aset yang masif membuka peluang bagi praktik korupsi dan konflik kepentingan.

Dengan melibatkan tokoh-tokoh yang memiliki afiliasi politik, kami menilai bahwa Danantara berpotensi menjadi “arena pertarungan” antara elit yang ingin mempertahankan kekuasaan dan kepentingan pribadi.

Sungguh, jika birokrasi ini dijalankan tanpa kontrol ketat, dana negara bisa saja “menghilang” lebih cepat daripada kuota data di tengah malam.

Dan yang jangan pernah kita lupakan, infonya ada mantan napi korupsi yang menjadi dewan pakar sekaligus inisiator badan super megah ini.

Tumpang Tindih Fungsi: Duplikasi atau Sinergi?

Pertanyaan lain yang tak kalah menarik adalah mengenai tumpang tindih fungsi dengan lembaga investasi lain, seperti Indonesia Investment Authority (INA).

Apakah kehadiran Danantara akan menambah beban birokrasi atau justru menciptakan sinergi yang optimal?

Kami mencatat bahwa tanpa strategi yang jelas, kedua lembaga ini bisa berakhir seperti dua influencer yang sama-sama nge-vlog tentang hal yang sama—padahal pemirsanya cuma bingung mau pilih yang mana.

Dampak Sosial dan Lingkungan: Investasi untuk Rakyat atau Sekadar Retorika?

Meski Danantara menaruh harapan besar pada sektor energi terbarukan, manufaktur canggih, dan produksi pangan, tantangan sosial dan lingkungan harus tetap diutamakan.

Partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan penilaian dampak proyek menjadi kunci agar investasi ini tidak hanya menguntungkan segelintir elit, tetapi juga memberikan manfaat langsung bagi rakyat dan lingkungan.

Di tengah arus “woke” yang tengah tren, masyarakat pun menuntut agar setiap langkah pembangunan diiringi dengan keadilan sosial dan keberlanjutan lingkungan.

Dari diskusi kami di atas maka bisa ditarik kesimpulan bahwa Indonesia sedang menanti Aksi Nyata di Tengah Hujan Janji.

Dalam dunia yang serba cepat dan dinamis, Danantara diharapkan menjadi instrumen penting untuk mengoptimalkan aset negara dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Namun, seperti pepatah kekinian bilang, “Jangan cuma like doang, mending cek fakta dulu!” Pemerintah dan semua pihak terkait harus memastikan bahwa semangat reformasi birokrasi benar-benar diterjemahkan ke dalam praktik nyata.

Dengan pengawasan publik yang intensif dan keterbukaan informasi, kita semua bisa memastikan bahwa investasi sebesar ini tidak menjadi ajang main petak umpet antara kepentingan politik dan ekonomi.

Akhir Cerita yang Menggoda

Di balik gemerlap angka dan janji manis, kita semua tak bisa lepas dari pertanyaan: apakah Danantara akan menulis babak baru yang penuh harapan atau justru menjadi episode tambahan dalam serial drama politik yang tiada habisnya?

Seperti sinetron favorit yang selalu bikin deg-degan, hanya waktu yang akan menentukan plot twist berikutnya.

Yang pasti, peran aktif masyarakat sebagai “penonton yang juga jadi pemerhati” harus tetap diutamakan.

Jadi, sambil terus scroll timeline, jangan lupa untuk terus membaca, berpikir kritis, dan ikut mengawasi karena di era digital, setiap klik dan komentar bisa jadi bagian dari naskah perubahan. Siap-siap, drama investasi nasional kita baru saja dimulai!

Di tengah sorotan tajam dan canda tawa kritis, satu hal pasti: rakyat Indonesia berhak menuntut transparansi dan akuntabilitas yang sesungguhnya.

Apakah Danantara akan menjadi pionir inovasi atau justru panggung drama yang tak berujung? Waktu dan pengawasan masyarakat yang akan menentukan jawabannya.

Penulis : Ketua DPC Pemuda Demokrat Indonesia Kota Bekasi Bung jesa

Editor : Bung Ewox

Follow WhatsApp Channel rakyatbekasi.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Ada Nama Muliaman yang Tersangkut Kasus, Komposisi Danantara Picu Kritik Keras Publik
Stand by Commander Call, Ketua Umum PDI Perjuangan Instruksikan Kepala Daerah Tunda Keberangkatan ke Lokasi Retreat
Dilantik Presiden, Tri Adhianto – Harris Bobihoe Sah Jadi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi Periode 2025 – 2030
Tak Kena Efisiensi, Ini Daftar Empat Bansos yang Cair Februari 2025
Anggaran Belanja BPK Terpangkas Rp1,38 Triliun, Awas Jual Beli Opini WTP
Soal Dukungan ke Prabowo di 2029, Internal PKS Belum Satu Suara
Inpres Nomor 1 Tahun 2025 Jangan Jadi Pemicu PHK Massal, Efisiensi Anggaran Harus Adaptif dan Berkelanjutan
Lembaga Administrasi Negara Terbitkan Surat Edaran Larangan bagi ASN Komentari soal Efisiensi Anggaran

Berita Terkait

Sabtu, 22 Februari 2025 - 13:22 WIB

Pemuda Demokrat Soroti Danantara: Inovasi Investasi Nasional atau Panggung Drama Politik?

Jumat, 21 Februari 2025 - 14:13 WIB

Ada Nama Muliaman yang Tersangkut Kasus, Komposisi Danantara Picu Kritik Keras Publik

Kamis, 20 Februari 2025 - 23:32 WIB

Stand by Commander Call, Ketua Umum PDI Perjuangan Instruksikan Kepala Daerah Tunda Keberangkatan ke Lokasi Retreat

Kamis, 20 Februari 2025 - 10:48 WIB

Dilantik Presiden, Tri Adhianto – Harris Bobihoe Sah Jadi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi Periode 2025 – 2030

Selasa, 18 Februari 2025 - 08:53 WIB

Tak Kena Efisiensi, Ini Daftar Empat Bansos yang Cair Februari 2025

Berita Terbaru

error: Content is protected !!