JAKARTA – Pernyataan Menko Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan yang menyatakan utang Indonesia Rp 7.000 triliun, salah satu yang terkecil di dunia, menuai kritikan.
“Bicara besar atau kecil, harus ada pembandingnya. Apakah dari PDB (Produk Domestik Bruto), nominal, pertumbuhan, atau faktor-faktor lain. Seperti income per capita. Sebaiknya, Pak Luhut menjelaskan dasarnya apa, bisa mengatakan utang Indonesia yang terkecil,” ujar Anggota DPR asal Fraksi Partai Gerindra Kamrussamad kepada rakyatbekasi.com, Jakarta, Selasa (09/08/2022).
Selain itu, Menko Luhut menyebut bahwa utang Indonesia banyak manfaatnya. Karena utang tersebut diklaim Luhut digunakan untuk proyek yang produktif, bertujuan untuk mendorong tumbuhnya perekonomian nasional.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kalau dilihat dari nominal, saat ini utang pemerintah Malaysia mencapai Rp3.500 triliun. Sementara Indonesia, utang pemerintah per 30 Juni mencapai Rp7.123,62 triliun,” tuturnya.
Padahal, lanjut anak buah Prabowo ini, income per capita Malaysia mencapai US$10.400. Jauh di atas Indonesia yang masih berkutat di angka US$4.000.
Related Posts:
“Saya ulangi lagi, bicara besar atau kecil itu, perlu ada pembandingnya,” tandasnya.
Meski demikian, Politisi Senayan yang maju dari Dapil Jakarta III ini mengatakan bahwa rasio utang terhadap PDB Indonesia, saat ini, memang masih aman.
Angkanya mencapai 39,56 persen. Sementara banyak negara rasio utang terhadap PDB di atas 40 persen, bahkan ada yang 100 persen.
“Tapi, indikator sehat tidaknya bukan dari situ saja. Indonesia, menurut International Debt Statistics Bank Dunia 2022, saat ini, menjadi Top 10 Low and Middle Income Borrowers. Posisi utang luar negeri (ULN) Indonesia, menurut laporan World Bank 2022, mencapai US$417 miliar,” bebernya.
“Jumlah ini lebih tinggi ketimbang negara berkembang lain. Sebut saja, Vietnam sebesar US$ 125 miliar, Thailand US$ 204 miliar, Filipina US$94 miliar, dan Mesir US$131 miliar. Sejak 2016, pertumbuhan utang luar negeri Indonesia mencapai 30,9 persen,” imbuh Kamrussamad.
Memang betul, tidak semua utang luar negeri Indonesia adalah utang pemerintah. Ada utang swasta atau penugasan BUMN. Ketika swasta atau BUMN itu mengalami gagal bayar, maka bebannya kepada pemerintah.
“Informasi ini yang kerap kali tersembunyi. Hidden debt,” cetusnya.
Lebih lanjut Anggota Komisi XI DPR ini menyarankan Menko Luhut untuk menjelaskan landasan ekonomi dari pernyataan tersebut.
“Apalagi di tengah ancaman krisis geopolitik dan ekonomi global yang sedang tidak pasti seperti ini. Sikap waspada perlu dikedepankan,” pungkasnya.
Sebagai informasi, sebelumnya Menko Luhut mengklaim, posisi utang pemerintah masih aman hingga akhir semester I-2022. Mengutip dokumen APBN Kita, kata dia, utang pemerintah mencapai Rp 7.123,62 triliun di akhir Juni 2022.
Menko Luhut juga menerangkan, posisi utang pemerintah berkisar 41 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia.
“Tingkat utang pemerintah Indonesia jauh lebih aman dibandingkan negara-negara di dunia. Betul Rp7000 triliun, tapi kita bandingkan itu hanya 41 persen dari PDB,” ujar Menko Luhut dalam acara silahturahmi nasional Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darat (PPAD) di Sentul, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (06/08/2022) lalu. (*)
