Stand by Commander Call, Ketua Umum PDI Perjuangan Instruksikan Kepala Daerah Tunda Keberangkatan ke Lokasi Retreat

Di tengah gaduhnya kasus Hasto Kristiyanto di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, mengeluarkan instruksi mengejutkan.

Putri Proklamator RI tersebut mendadak membatalkan agenda retreat kepala daerah bersama Presiden RI, Prabowo Subianto, yang sedianya akan digelar di Magelang hingga pekan depan.

“Kepala daerah dan wakil kepala daerah, untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retret di Magelang pada tanggal 21-28 Februari 2025. Sekiranya telah dalam perjalanan menuju Kota Magelang, untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut,” tegas Megawati dalam surat instruksi nomor 7294/IN/DPP/II/2025, yang diterbitkan Kamis (20/02/2025) malam.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Instruksi mendadak ini mengundang spekulasi mengingat timing-nya yang berdekatan dengan pemeriksaan Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, di KPK.

Melalui surat tersebut, Megawati juga memerintahkan seluruh kepala daerah PDI Perjuangan untuk siaga penuh.

“Tetap berada dalam komunikasi aktif dan stand by commander call,” perintah mantan Presiden RI ke-5 ini kepada seluruh kepala daerah dari partai berlambang banteng moncong putih.

Pembatalan retreat yang sudah di depan mata ini dinilai pengamat sebagai langkah antisipatif PDI Perjuangan menghadapi dinamika politik nasional yang kian memanas.

Apalagi, agenda tersebut rencananya akan diikuti oleh seluruh kepala daerah PDI Perjuangan se-Indonesia.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada penjelasan resmi dari DPP PDI Perjuangan terkait alasan pembatalan mendadak ini.

Namun, instruksi agar kepala daerah tetap siaga menunjukkan ada situasi yang dianggap krusial oleh pucuk pimpinan partai.

Langkah ini menunjukkan sikap PDI Perjuangan yang siap menghadapi segala kemungkinan dalam situasi politik yang sedang berkembang.

Pengamat politik menilai bahwa keputusan ini adalah bentuk kehati-hatian partai dalam menjaga stabilitas internal dan menghadapi tantangan politik eksternal.

Dengan pembatalan ini, diharapkan para kepala daerah PDI Perjuangan tetap siaga dan berada dalam komunikasi aktif untuk menerima arahan lebih lanjut dari pimpinan partai.

Keputusan ini mencerminkan keseriusan PDI Perjuangan dalam menghadapi dinamika politik nasional yang kian kompleks.