Praktisi Hukum: “Uang Titipan” Bisa Disebut Gratifikasi

- Jurnalis

Rabu, 29 Desember 2021 - 07:35 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kota Bekasi – Hingar bingar pemberitaan soal kwintasi uang titipan senilai Rp23 juta yang diduga kuat sebagai komisi dari kegiatan Media Gathering DPRD Kota Bekasi kepada AS ditanggapi praktisi hukum Jeni Basauli, SH.

Menurut Jeni, penyebutan uang titipan yang dikorelasikan dengan sebuah proyek atau kegiatan yang sumber pendanaannya dari uang rakyat, bisa dikategorikan sebagai tindakan gratifikasi.

“Namun kalau secara hukum, harus dibedakan antara pengertian “titipan” dengan “pinjam-meminjam”. Kalau itu terkait proyek di pemerintahan daerah, bisa diduga sebagai gratifikasi,” ucap Jeni kepada rakyatbekasi. Rabu (29/12/2021).

Definisi hukum pinjam meminjam, papar Jeni, diatur di dalam pasal 1754 Kitab Undang undang Hukum Perdata (B.W) yang berbunyi: “Pinjam meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang habis karena pemakaian”.

“Tapi syaratnya, bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah uang yang sama, dari bentuk dan keadaan yang sama,” jelas praktisi hukum yang diketahui alumni GmnI ini.

Sedangkan definisi penitipan, kata dia, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1694 BW adalah apabila seorang menerima sesuatu barang dari seorang lain.

Baca Juga:  DPRD Usulkan Pemberhentian, Tri Adhianto: Saya Masih Wali Kota Bekasi sampai 20 September 2023

“Syarat bahwa ia akan menyimpannya dan mengembalikannya dalam bentuk apapun,” bebernya.

Lebih lanjut Jeni mengaku dirinya sangat mendukung jika ada dari elemen LSM ataupun aktivis mahasiswa yang menindaklanjuti perihal “kwitansi uang titipan Rp23 Juta” tersebut ke ranah hukum.

“Agar menjadi terang benderang, isi kwitansi itu pasti membuat banyak pihak dibuat penasaran,” tutupnya.

Sebelumnya AS sendiri telah membantah tudingan bahwa dirinya mendapat fee dari penyelenggaraan gathering DPRD yang dilaksanakan pada pertengahan November 2021 lalu sebagaimana dilansir beritajekfakta.id.

AS bahkan berkelit bahwa uang titipan senilai total Rp23 juta itu merupakan pinjaman dari temannya. Namun sangat disayangkan, AS tidak menjelaskan lebih rinci siapa yang dimaksud teman dalam kwitansi tersebut.

Baca Juga:  Ini Dia Tanggapan Kontradiktif Pemkot Bekasi tentang Pemberitaan Surat Edaran Penggunaan TKK 2023

Berdasarkan penelusuran kami, selain tandatangan AS di atas materai Rp10 ribu, ada juga tandatangan saksi berinisial AR yang merupakan kakak kandung AS. Lucunya, AP yang ternyata istri dari AR juga dituliskan menerima transferan melalui rekening BCA milik AP. (Mar)

Visited 1 times, 1 visit(s) today

Berita Terkait

Buka MPLS Perdana di SMAN 5 Kota Bekasi, Ini Pesan Pj Gubernur Jabar kepada Stakeholder
Pj Bey Buka MPLS Perdana se-Jawa Barat di SMAN 5 Kota Bekasi
Rapat Ilegal ala Politisi Kalimalang Demi Amankan ‘Titipan’ PPDB Online 2024
Hari Pertama Operasi Patuh Jaya 2024, Polisi Temui Masih Banyak Pelanggar
Bau Pungli di Pelatihan KMD, 292 Guru se-Kota Bekasi Dicekek Rp2 Juta
Operasi Patuh Jaya 2024 akan Digelar Besok, Polisi Incar 14 Pelanggaran Ini
Ngopi Darat ala PENA’98 bersama eks ‘FORKOT’ di Bumi Patriot
Polisi Amankan Komplotan Curanmor di Kota Bekasi, Hasilnya Buat Judi Online

Berita Terkait

Senin, 15 Juli 2024 - 16:06 WIB

Buka MPLS Perdana di SMAN 5 Kota Bekasi, Ini Pesan Pj Gubernur Jabar kepada Stakeholder

Senin, 15 Juli 2024 - 15:39 WIB

Pj Bey Buka MPLS Perdana se-Jawa Barat di SMAN 5 Kota Bekasi

Senin, 15 Juli 2024 - 14:25 WIB

Rapat Ilegal ala Politisi Kalimalang Demi Amankan ‘Titipan’ PPDB Online 2024

Senin, 15 Juli 2024 - 11:02 WIB

Hari Pertama Operasi Patuh Jaya 2024, Polisi Temui Masih Banyak Pelanggar

Minggu, 14 Juli 2024 - 18:23 WIB

Operasi Patuh Jaya 2024 akan Digelar Besok, Polisi Incar 14 Pelanggaran Ini

Berita Terbaru