Uji Petik LKPJ DPRD Kota Bekasi: Pengawasan Nyata atau Alat Tawar?

​Poin Utama:

• ​Transparansi alokasi anggaran untuk kegiatan uji petik LKPJ Pemkot Bekasi Tahun Anggaran 2025 oleh legislator DPRD Kota Bekasi tengah disorot tajam oleh publik.
• ​LSM JEKO mendesak agar fungsi pengawasan legislatif tidak dijadikan sekadar alat bargaining (tawar-menawar) untuk memuluskan kebutuhan anggaran dewan.
• ​BPK RI diminta lebih teliti dan cermat dalam mengaudit pos anggaran operasional pengawasan milik DPRD Kota Bekasi.
• ​Uji petik dinilai tidak akan valid jika hanya menyambangi Dinas/OPD dan RSUD CAM, melainkan harus turun langsung mengecek proyek fisik seperti infrastruktur jalan dan bangunan.

​Langkah uji petik atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi Tahun Anggaran 2025 oleh jajaran DPRD Kota Bekasi kini menuai sorotan tajam.

Ketidakjelasan transparansi alokasi dana operasional dalam pelaksanaan fungsi pengawasan legislatif tersebut memunculkan tanda tanya besar di tengah masyarakat.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Jendela Komunikasi (JEKO) mendesak agar proses peninjauan ini benar-benar menguji validitas data di lapangan, bukan sekadar formalitas kunjungan kerja yang berujung kompromi politik.

​Mengapa Anggaran Uji Petik LKPJ DPRD Kota Bekasi Dipertanyakan Publik?

​Publik mulai mempertanyakan transparansi penggunaan anggaran daerah yang memfasilitasi setiap pergerakan legislator dalam mengawasi LKPJ tahunan Pemkot Bekasi.

Hal ini mencuat lantaran minimnya informasi mengenai pos anggaran operasional yang digunakan para wakil rakyat tersebut saat turun ke lapangan.

​”Legislator DPRD Kota Bekasi lakukan uji petik, ada anggaran uji petiknya? Selama ini publik tahu ada atau tidaknya anggaran itu?” kata Bob kepada Jurnalis RakyatBekasi.Com, Selasa (14/04/2026).

​Bob, yang juga merupakan Pendiri LSM JEKO, menekankan bahwa setiap langkah kebijakan wakil rakyat adalah potret nyata kinerja mereka.

Prinsip dasar lembaga legislatif sebagai perwakilan rakyat menuntut adanya akuntabilitas terhadap uang rakyat yang digunakan dalam setiap tahapan fungsi pengawasan.

​Apakah Uji Petik Berpotensi Menjadi Alat ‘Bargaining’ Legislator?

​Sangat mungkin terjadi apabila indikator kinerja pengawasan tidak dievaluasi secara mendalam dan transparan.

Pengawasan yang dilakukan tidak boleh menyimpang dari tujuan awalnya, yakni mengawal realisasi program kerja Pemkot Bekasi.

​”Dalam fungsi pengawasan oleh Legislator Daerah, terdapat anggaran operasional pengawasan atau ada anggaran tersendiri. Hanya saja indikator kinerjanya patut didalami bersama, agar setiap pengawasan yang dilakukan, termasuk kegiatan uji petik, tidak jadi alat bargaining kebutuhan anggaran Legislator,” ujar Analis Investigasi LSM JEKO, Syafrudin.

​Syafrudin juga secara kritis meminta agar Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI perwakilan Jawa Barat bisa lebih cermat dalam melaksanakan fungsi auditnya terhadap operasional DPRD Kota Bekasi.

​Ke Mana Seharusnya Sasaran Uji Petik LKPJ Pemkot Bekasi 2025 Dilakukan?

​Pengujian data LKPJ tidak akan komprehensif jika hanya menyasar tataran administratif di instansi Pemkot Bekasi.

Pemeriksaan langsung ke proyek-proyek fisik yang rampung pada Tahun Anggaran 2025 dinilai jauh lebih krusial.

​Selama ini, uji petik kerap terpaku pada kunjungan ke Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan fasilitas seperti RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid (CAM). Padahal, kelayakan hasil pembangunan di ruang publik sering kali luput dari perhatian.

​”Uji petik ke Dinas (OPD) saya pikir kurang menyentuh aspek validitas data. Sangat diperlukan juga uji petik ke pasar-pasar, bangunan gedung, dan jalan-jalan yang sudah dilaksanakan menggunakan TA 2025,” tegas Syafrudin menutup pernyataannya.

​Kinerja wakil rakyat di DPRD Kota Bekasi sejatinya adalah cerminan dari amanah yang dititipkan publik.

Transparansi serta objektivitas dalam melakukan uji petik LKPJ Pemkot Bekasi mutlak diperlukan agar anggaran daerah benar-benar tersalurkan untuk pembangunan kota yang lebih baik, bukan berhenti pada kunjungan seremonial.

​Bagaimana menurut Anda? Apakah kinerja pengawasan wakil rakyat kita sudah berjalan optimal dan tepat sasaran? Jangan ragu untuk membagikan pandangan Anda di kolom komentar, dan simak terus laporan investigatif lainnya di RakyatBekasi.Com – Beyond Your Local News.