Usai KPK Panggil Politisi PKS, DPRD Kota Bekasi Sepi Kayak Kuburan

KOTA BEKASI – Usai peristiwa yang menimpa Wali Kota Bekasi non aktif, Rahmat Effendi yang terkena Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan dugaan kaitan lelang jabatan dan pengadaan barang dan jasa pada Kamis (6/1/2022) , DPRD Kota Bekasi turut serta mendukung hal itu agar kasus tersebut di usut hingga tuntas.

Namun menurut edaran yang tersebar di media sosial, Ketua DPRD Kota Bekasi, Chairoman J. Putro menyatakan bahwa peristiwa tersebut mengejutkan banyak pihak dan keprihatinan yang mendalam bagi masyarakat Kota Bekasi. Namun dirinya mengatakan bahwa dengan adanya kejadian tersebut tidak boleh menyurutkan tugas pokok dan fungsi pemerintahan serta pelayanan untuk masyarakat harus tetap berjalan.

“Pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kota Bekasi menegaskan bahwa pemerintahan Kota Bekasi dengan Plt Wali Kota tetap harus berjalan sebagaimana yang telah diamanahkan oleh masyarakat Kota Bekasi, hingga menyelesaikan tugasnya sampai tahun 2023 mendatang,” ucapnya, Rabu (26/1/2022).

Related Posts:

• 

  Politisi PKS Ini Sebut DPRD Kota Bekasi Kooperatif…

• 

  KPK Kembangkan Pengakuan Politisi PKS Kota Bekasi…

• 

  Desak PKS Ganti Chairoman, Aksi Copot Ketua DPRD…

• 

  Politisi PKS Akui Terima Rp200Juta, Partai Ummat:…

• 

  Desak Ketua Dewan Dicopot, Mahasiswa Geruduk DPRD…

• 

  Rapat Paripurna Pencopotan Ketua DPRD Kota Bekasi…

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Lebih lanjut, pria yang juga berasal dari Partai keadilan Sejahtera (PKS) tersebut berpesan kepada seluruh anggota DPRD Kota Bekasi yang menerima pemberian dalam bentuk uang, barang, dan jasa agar segera menyerahkan kepada KPK dalam kurun waktu paling lambat 30 hari setelah menerima pemberian tersebut.

“Hal ini sesuai dengan Pasal 4 Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaporan dan Penetapan Status Gratifikasi, disebutkan bahwa, “Atas pertimbangan KPK, laporan gratifikasi dapat tidak ditindaklanjuti apabila penerimaan gratifikasi tersebut,” tegas Chairoman J. Putro yang juga menjabat sebagai Ketua Badan Anggaran DPRD Kota Bekasi.

Namun usai dirinya memenuhi pemanggilan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sebagai saksi atas permasalahan hukum yang menimpa Wali Kota Bekasi non aktif, Rahmat Effendi, Selasa (25/1/2022) kemarin, Gedung wakil rakyat Kota Bekasi nampak sepi.

Berdasarkan penelusuran kami, sepinya gedung DPRD Kota Bekasi menurut Sekretaris DPRD Kota Bekasi, Hanan Tarya dikarenakan segenap anggota legislatif sedang ada kegiatan di luar gedung DPRD Kota Bekasi.

“Iya bang lagi ada kegiatan di luar,” singkatnya.