Usai KPK Panggil Politisi PKS, DPRD Kota Bekasi Sepi Kayak Kuburan

- Jurnalis

Rabu, 26 Januari 2022 - 12:36 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Situasi Kantor DPRD Kota Bekasi praktis sepi pasca dipanggilnya Ketua DPRD Kota Bekasi oleh KPK RI, Selasa (25/01/2022).

Situasi Kantor DPRD Kota Bekasi praktis sepi pasca dipanggilnya Ketua DPRD Kota Bekasi oleh KPK RI, Selasa (25/01/2022).

KOTA BEKASI – Usai peristiwa yang menimpa Wali Kota Bekasi non aktif, Rahmat Effendi yang terkena Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan dugaan kaitan lelang jabatan dan pengadaan barang dan jasa pada Kamis (6/1/2022) , DPRD Kota Bekasi turut serta mendukung hal itu agar kasus tersebut di usut hingga tuntas.

Namun menurut edaran yang tersebar di media sosial, Ketua DPRD Kota Bekasi, Chairoman J. Putro menyatakan bahwa peristiwa tersebut mengejutkan banyak pihak dan keprihatinan yang mendalam bagi masyarakat Kota Bekasi. Namun dirinya mengatakan bahwa dengan adanya kejadian tersebut tidak boleh menyurutkan tugas pokok dan fungsi pemerintahan serta pelayanan untuk masyarakat harus tetap berjalan.

“Pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kota Bekasi menegaskan bahwa pemerintahan Kota Bekasi dengan Plt Wali Kota tetap harus berjalan sebagaimana yang telah diamanahkan oleh masyarakat Kota Bekasi, hingga menyelesaikan tugasnya sampai tahun 2023 mendatang,” ucapnya, Rabu (26/1/2022).

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Lebih lanjut, pria yang juga berasal dari Partai keadilan Sejahtera (PKS) tersebut berpesan kepada seluruh anggota DPRD Kota Bekasi yang menerima pemberian dalam bentuk uang, barang, dan jasa agar segera menyerahkan kepada KPK dalam kurun waktu paling lambat 30 hari setelah menerima pemberian tersebut.

“Hal ini sesuai dengan Pasal 4 Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaporan dan Penetapan Status Gratifikasi, disebutkan bahwa, “Atas pertimbangan KPK, laporan gratifikasi dapat tidak ditindaklanjuti apabila penerimaan gratifikasi tersebut,” tegas Chairoman J. Putro yang juga menjabat sebagai Ketua Badan Anggaran DPRD Kota Bekasi.

Namun usai dirinya memenuhi pemanggilan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sebagai saksi atas permasalahan hukum yang menimpa Wali Kota Bekasi non aktif, Rahmat Effendi, Selasa (25/1/2022) kemarin, Gedung wakil rakyat Kota Bekasi nampak sepi.

Berdasarkan penelusuran kami, sepinya gedung DPRD Kota Bekasi menurut Sekretaris DPRD Kota Bekasi, Hanan Tarya dikarenakan segenap anggota legislatif sedang ada kegiatan di luar gedung DPRD Kota Bekasi.

“Iya bang lagi ada kegiatan di luar,” singkatnya.


Eksplorasi konten lain dari RakyatBekasi.Com

Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.

Follow WhatsApp Channel rakyatbekasi.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Bola Panas Pokir DPRD: Agus Rohadi ‘Ngegas’ di Paripurna, Wali Kota Bekasi Malah Jawab Begini
APBD Perubahan Kota Bekasi 2026: Pendapatan Terjun Bebas, SILPA Rp470 Miliar Jadi Penyelamat Defisit?
Komisi 2 Dorong Dishub Manfaatkan Iklan Transit untuk Topang Operasional Trans Beken
Tak Terdampak Efisiensi, Komisi 4 DPRD Kota Bekasi Pastikan Anggaran PBI BPJS Kesehatan 2027 Aman
Aniesfobia Jelang Pilpres 2029: Mengapa Rezim Takut pada Anies?
Ultimatum DPRD untuk Dishub Kota Bekasi: Jangan Sampai Trans Beken Kembali ‘Kehabisan Napas’ Subsidi!
PJJ Berakhir, Ketua DPRD Kota Bekasi Desak Pemkot Perketat Aturan Masker di Sekolah Antisipasi Badai ISPA
Internet Nge-Lag Hancurkan PJJ Bekasi? DPRD Beri Peringatan Keras, Wali Kota Janjikan Upgrade Fasilitas
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses

0 Comments

Berita Terkait

Kamis, 10 September 2026 - 13:23 WIB

Bola Panas Pokir DPRD: Agus Rohadi ‘Ngegas’ di Paripurna, Wali Kota Bekasi Malah Jawab Begini

Kamis, 10 September 2026 - 12:51 WIB

APBD Perubahan Kota Bekasi 2026: Pendapatan Terjun Bebas, SILPA Rp470 Miliar Jadi Penyelamat Defisit?

Kamis, 10 September 2026 - 07:31 WIB

Tak Terdampak Efisiensi, Komisi 4 DPRD Kota Bekasi Pastikan Anggaran PBI BPJS Kesehatan 2027 Aman

Kamis, 10 September 2026 - 05:42 WIB

Aniesfobia Jelang Pilpres 2029: Mengapa Rezim Takut pada Anies?

Rabu, 9 September 2026 - 17:51 WIB

Ultimatum DPRD untuk Dishub Kota Bekasi: Jangan Sampai Trans Beken Kembali ‘Kehabisan Napas’ Subsidi!

Berita Terbaru

error: Content is protected !!

Eksplorasi konten lain dari RakyatBekasi.Com

Langganan sekarang agar bisa terus membaca dan mendapatkan akses ke semua arsip.

Lanjutkan membaca

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x