WFH Pemkot Bekasi Geser Jumat, Sistem Pengawasan Berlapis Pastikan ASN Tidak Leha-Leha di Akhir Pekan

Poin Utama:

• ​Jadwal Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemkot Bekasi resmi digeser dari hari Rabu menjadi setiap hari Jumat mulai April 2026.
• ​Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto mengunci sistem pengawasan berlapis berbasis digital untuk memastikan ASN tidak bersantai di akhir pekan.
• ​Penyesuaian ritme kedinasan ini bertujuan mencapai efisiensi energi nasional tanpa mengorbankan kualitas birokrasi daerah.
• ​Pelayanan dasar dari tingkat kelurahan hingga kecamatan dipastikan tetap beroperasi optimal dengan sistem kehadiran petugas secara proporsional.

Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi resmi menggeser jadwal Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dari yang semula hari Rabu menjadi setiap hari Jumat mulai pekan ini.

Pemindahan jadwal yang merapat ke akhir pekan ini memicu potensi menurunnya etos kerja birokrasi di daerah.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Menepis keraguan publik, Wali Kota Bekasi mengancam akan menindak tegas ASN yang memanipulasi jam kerja dan telah menyiagakan sistem pengawasan digital berlapis untuk memantau produktivitas abdi negara.

Mengapa Jadwal WFH ASN Pemkot Bekasi Dipindah ke Hari Jumat?

Jadwal WFH ASN digeser ke hari Jumat sebagai bentuk kepatuhan daerah terhadap komando pemerintah pusat guna mendorong efisiensi energi nasional dan pengendalian mobilitas pegawai.

Pemkot Bekasi memastikan langkah ini bukanlah pemberian libur tambahan yang berkedok kedinasan di rumah.

​“Pemerintah daerah adalah bagian dari satu sistem pemerintahan. Ketika arah kebijakan nasional telah ditetapkan, maka sudah seharusnya kita menyesuaikan,” kata Tri Adhianto kepada Jurnalis RakyatBekasi.Com dalam keterangannya, Senin (06/04/2026).

​Momen perubahan hari ini justru ditunggangi oleh Pemkot Bekasi sebagai ajang unjuk gigi mempercepat transformasi digitalisasi layanan publik secara menyeluruh.

​Bagaimana Sistem Pengawasan ASN Pemkot Bekasi Saat WFH?

​Sistem pengawasan digital berlapis telah dikunci oleh Wali Kota Bekasi guna memantau pergerakan dan ritme kerja setiap ASN selama melakoni WFH.

Perangkat teknologi dengan indikator Key Performance Indicator (KPI) yang terukur telah disiapkan untuk memastikan produktivitas pegawai tidak kendur meski tidak berada di kantor.

​“Tentu pengawasan WFH ini kita perketat supaya tetap disiplin. Kinerja ASN tetap kami pantau melalui sistem dengan indikator yang jelas dan terukur,” kata Tri Adhianto.

​Untuk meminimalkan celah korupsi waktu, Pemkot Bekasi menerapkan standar ketat yang wajib dipatuhi ASN, di antaranya:

• ​Perekaman absensi biometrik yang terintegrasi dengan deteksi geolokasi (geotagging).
• ​Laporan matriks tugas yang wajib disetorkan ke dalam sistem pada jam operasional.
• ​Kewajiban merespons arahan pimpinan dan koordinasi lintas sektor secara tanggap (fast response).

​Apakah Pelayanan Publik di Kota Bekasi Terganggu Selama WFH ASN?

​Pelayanan masyarakat di berbagai titik, mulai dari Kecamatan Medansatria, Rawalumbu, hingga Pondokgede dipastikan pantang mandek akibat regulasi WFH ini.

Instansi yang berada di garda terdepan wajib menyiagakan petugas teknis maupun administratif dengan sistem kehadiran fisik secara bergantian atau proporsional.

​“Yang utama adalah memastikan produktivitas tetap terjaga dan pelayanan publik tetap optimal. WFH harus kita jadikan sebagai dorongan untuk memperkuat sistem kerja berbasis digital. Pelayanan publik ke depan harus semakin cepat, transparan, dan bisa diakses tanpa batas ruang,” tutur Tri.

​Warga tetap bisa mengurus berbagai perizinan atau administrasi kependudukan tanpa hambatan, membuktikan bahwa birokrasi modern dapat bekerja tuntas melampaui batasan ruang dan waktu.

Skema WFH ini sejatinya menjadi batu loncatan pembuktian bagi jajaran Pemkot Bekasi bahwa integritas birokrasi tidak diukur dari presensi fisik, melainkan dari akuntabilitas hasil kerja nyata. Jangan sampai gaung digitalisasi hanya menjadi pepesan kosong akibat buruknya mentalitas aparatur.

​Apakah pelayanan publik di kelurahan atau kecamatan Anda berjalan lancar selama penerapan WFH ini? Suarakan opini atau keluhan Anda di kolom komentar, dan bagikan artikel ini untuk bersama-sama mengawal kinerja aparatur daerah! Pantau terus informasi terkini dan kritis lainnya hanya di RakyatBekasi.Com.