Belum Buat Laporan Keuangan Pemilu 2024, KPU Minta Sekretaris PPK dan PPS Tingkatkan Kinerja

- Jurnalis

Senin, 27 Mei 2024 - 13:00 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Komisioner KPU Kota Bekasi Bidang Sosialisasi, Partisipasi Masyarakat, Pendidikan Pemilih, Hubungan Antar Lembaga, dan SDM/Sosparmas Afif Fauzi.

Komisioner KPU Kota Bekasi Bidang Sosialisasi, Partisipasi Masyarakat, Pendidikan Pemilih, Hubungan Antar Lembaga, dan SDM/Sosparmas Afif Fauzi.

KOTA BEKASI – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bekasi berupaya meningkatkan kinerja Sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) maupun Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam pembuatan laporan pekerjaan maupun laporan keuangan untuk pelaksanaan Pilkada 27 November mendatang. Pasalnya, pada pelaksanaan Pemilu 2024 kemarin. Sekretaris Kecamatan maupun Kelurahan belum memberikan laporan keuangan kepada KPU Kota Bekasi.
“Kita akan meningkatkan kinerja baik di Sekretariat Kecamatan maupun Kelurahan, karena ini menjadi tanggung jawab mereka dan ini kan hajatan kita semuanya. Karena terkadang mereka menyoal laporan pekerjaan dan keuangan juga masih ada beberapa kendala terutama dari laporan manejemen kerja,” ucap Komisioner KPU Kota Bekasi Bidang Sosialisasi, Partisipasi Masyarakat, Pendidikan Pemilih, Hubungan Antar Lembaga, dan SDM/Sosparmas Afif Fauzi saat dihubungi RakyatBekasi.com dikutip, Senin (27/05/2024).
Peningkatan kinerja diupayakan, kata Afif, dikarenakan para Sekretaris Kecamatan (Sekcam) maupun Kelurahan (Sekel) kerap kali mengabaikan laporan-laporan manajemen diri yang telah dikeluarkan dalam bentuk pembiayaan operasional.
“Jadi setelah PPK, PPS sudah selesai (masa baktinya) mereka belum selesai juga penyerahan pengeluaran administratifnya. Kemarin sudah disampaikan ke Pj Wali Kota agar PJ juga bisa mendorong agar Sekcam atau Sekel selaku bendahara di tingkat kelurahan dan kecamatan agar aktif memberikan laporan laporan keuangan pemilu kemarin,” jelasnya.
Sebab menurut Afif, apabila laporan manajemen diri tersebut tidak dilaporkan, maka terjadi penumpukan laporan anggaran yang nantinya akan menjadi ganjalan manakala mereka menerima anggaran kembali untuk pelaksanaan Pilkada mendatang.
“Makanya ini takutnya numpuk-numpuk dari sisi pengeluaran anggaran dana untuk kegiatan apa saja. Kalau dana APBN insyaAllah rapih, harapan kita seperti itu. Namun kita takut juga kalau anggaran APBD tidak rapih, takutnya bermasalah di kemudian hari, jadi kekhwatiran kami juga,” pungkasnya.

Eksplorasi konten lain dari Rakyat Bekasi

Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.

Follow WhatsApp Channel rakyatbekasi.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Sikat Koruptor dan Kawal MBG, Gerindra Kota Bekasi Dukung Penuh Langkah Presiden Prabowo
Usut Korupsi MBG, PDIP Desak BGN Buka Data Keterlibatan Kader
Sah! Gus Nawal Pimpin DPC PPP Kota Bekasi, Targetkan 6 Kursi
Pengamat Sosial: Fenomena Penjilat Politik Lahir dari Ketergantungan Ekonomi
Perombakan DPC PKB Kota Bekasi: Sekretaris dan Bendahara Dicopot, Target 10 Kursi!
DPP PDI Perjuangan Pecat Nyumarno, KPU Kabupaten Bekasi Tunggu Surat DPRD
Instruksi Tajam PDI Perjuangan: Coret Anggaran Kunker DPRD Kota Bekasi!
Tebar Ribuan Paket Daging Kurban, Gerindra Kota Bekasi Potong Enam Sapi
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses

0 Comments

Berita Terkait

Jumat, 3 Juli 2026 - 18:15 WIB

Sikat Koruptor dan Kawal MBG, Gerindra Kota Bekasi Dukung Penuh Langkah Presiden Prabowo

Rabu, 1 Juli 2026 - 21:34 WIB

Usut Korupsi MBG, PDIP Desak BGN Buka Data Keterlibatan Kader

Kamis, 18 Juni 2026 - 14:54 WIB

Sah! Gus Nawal Pimpin DPC PPP Kota Bekasi, Targetkan 6 Kursi

Rabu, 17 Juni 2026 - 12:22 WIB

Pengamat Sosial: Fenomena Penjilat Politik Lahir dari Ketergantungan Ekonomi

Kamis, 11 Juni 2026 - 21:29 WIB

Perombakan DPC PKB Kota Bekasi: Sekretaris dan Bendahara Dicopot, Target 10 Kursi!

Berita Terbaru

Kepala BKPSDM Kota Bekasi, Anjar Budiono, saat memberikan keterangan pers terkait dugaan kasus pelecehan verbal di internal Satpol PP di lingkungan Pemkot Bekasi, Senin (06/07/2026).

Bekasi

Skandal Satpol PP Bekasi: 4 Korban Pelecehan Lapor BKPSDM

Senin, 6 Jul 2026 - 12:47 WIB

error: Content is protected !!

Eksplorasi konten lain dari Rakyat Bekasi

Langganan sekarang agar bisa terus membaca dan mendapatkan akses ke semua arsip.

Lanjutkan membaca

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x