Reses Perdana DPRD Kota Bekasi 2026 Soroti Ketimpangan PTSL dan Jembatan Kali Kapuk

- Jurnalis

Rabu, 25 Februari 2026 - 10:11 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Wakil Ketua I DPRD Kota Bekasi Nuryadi Darmawan.

Wakil Ketua I DPRD Kota Bekasi Nuryadi Darmawan.

Poin Utama:

  • ​Masa Reses Perdana DPRD Kota Bekasi Tahun Anggaran 2026 berlangsung pada 12–17 Februari 2026.
  • ​Warga mengeluhkan ketimpangan antara pengajuan dan realisasi program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).
  • ​DPRD mendesak peninggian Jembatan Kali Kapuk di Bekasi Utara untuk mengatasi banjir dan melancarkan ekonomi.
  • ​Hasil jaring aspirasi akan menjadi landasan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun Anggaran 2027.

BEKASI – Pelaksanaan Jaring Aspirasi Masyarakat (Reses) Perdana Tahun 2026 oleh DPRD Kota Bekasi telah resmi rampung. Dalam rangkaian kegiatan yang berlangsung pada 12 hingga 17 Februari 2026 lalu, para wakil rakyat menampung berbagai keluhan krusial dari masyarakat.

​Wakil Ketua 1 DPRD Kota Bekasi, Nuryadi Darmawan, mengungkapkan bahwa terdapat dua persoalan strategis yang paling banyak diadukan oleh warga.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Isu tersebut mencakup pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan urgensi peninggian Jembatan Kali Kapuk.

​”Sebagaimana kita ketahui, masa reses DPRD Kota Bekasi Tahun Anggaran 2026 baru saja terlaksana. Nantinya, laporan hasil reses ini akan menjadi bahan penyusunan pokok pikiran DPRD terkait perumusan RKPD Tahun Anggaran 2027,” ucap Nuryadi kepada Jurnalis RakyatBekasi.Com melalui keterangan tertulisnya, Rabu (25/02/2026).

​Ketimpangan Realisasi Program PTSL

​Salah satu sorotan utama dalam reses kali ini adalah pelaksanaan program PTSL. Masyarakat melaporkan adanya ketimpangan yang signifikan antara jumlah pengajuan yang masuk dengan realisasi penerbitan sertifikat tanah di sejumlah wilayah.

​Dorong Transparansi dan Keadilan Pelayanan Publik

​Menurut Nuryadi, keluhan terkait administrasi pertanahan ini tidak boleh dianggap remeh. Ia menegaskan bahwa keadilan dalam birokrasi sangat memengaruhi tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.

​”Ketimpangan ini perlu menjadi perhatian serius agar tidak menimbulkan persepsi ketidakadilan di tengah masyarakat,” ujarnya.

​Sebagai langkah konkret, DPRD Kota Bekasi mendorong adanya transparansi data secara menyeluruh dan sosialisasi yang lebih merata.

Selain itu, Nuryadi juga meminta instansi terkait untuk memberikan pendampingan intensif bagi warga yang kesulitan mengurus kendala administrasi.

​”Keadilan dalam pelayanan publik adalah fondasi utama kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah,” sambung Nuryadi.

​Urgensi Peninggian Jembatan Kali Kapuk

​Selain urusan legalitas tanah, infrastruktur fisik turut menjadi perhatian dewan. Warga di kawasan Bekasi Utara mendesak agar pemerintah segera meninggikan Jembatan Kali Kapuk.

​Mitigasi Banjir dan Roda Ekonomi

​Jembatan Kali Kapuk selama ini memiliki peran vital sebagai urat nadi mobilitas warga dan pergerakan roda ekonomi lokal.

Sayangnya, infrastruktur ini rentan terdampak luapan air saat musim penghujan.

​”Pada saat debit air meningkat, jembatan tersebut menjadi titik rawan genangan dan berpotensi memutus akses masyarakat,” kata Nuryadi menjelaskan kondisi di lapangan.

​Atas dasar aduan tersebut, dewan meminta Pemerintah Kota Bekasi dan Wali Kota Bekasi agar segera menginstruksikan dinas teknis terkait untuk melakukan kajian mendalam.

Peninggian dan penguatan struktur Jembatan Kali Kapuk dinilai sebagai solusi jangka panjang yang paling rasional.

​”Langkah ini penting agar kita mampu mengantisipasi peningkatan debit air di Kali Kapuk, sekaligus mendukung kelancaran transportasi warga ke depannya,” imbuhnya.

​Rekapitulasi Aspirasi untuk RKPD 2027

​Hingga saat ini, seluruh aduan yang masuk dari daerah pemilihan (dapil) masing-masing anggota dewan masih dalam tahap sinkronisasi.

​Sekretaris DPRD Kota Bekasi, Lia Erliani, menerangkan bahwa pihaknya tengah melakukan pendataan lebih lanjut guna merangkum seluruh hasil Reses Perdana 2026.

​”Untuk data lengkapnya akan diumumkan nanti di dalam rapat paripurna. Sementara ini, mengenai berapa banyak total aspirasi yang terakumulasi masih dalam proses rekap dan sinkronisasi data,” pungkas Lia.

Bagikan artikel ini jika dirasa bermanfaat, dan sampaikan aspirasi Anda di kolom komentar terkait perbaikan infrastruktur di Kota Bekasi!

Visited 36 times, 4 visit(s) today

Follow WhatsApp Channel rakyatbekasi.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Plh Wali Kota Bekasi Diremehkan? Komisi 1 Kritik Pejabat Mangkir Apel
​2 Bulan Mandek! Ketua DPRD Kota Bekasi Tagih Realisasi Ganti Rugi Korban SPBE Cimuning
DPRD Kota Bekasi Dorong Pemkot Jemput Bola Banpres FO Bulak Kapal
Geger! 3 ASN Bekasi Utara Diduga Terjerat Narkoba, Pecat Saja!
Proyek DDT 2027: DPRD Desak Pemkot Bekasi Petakan Perlintasan Sebidang
​Proyek DDT Bekasi-Cikarang, DPRD Ingatkan Pemkot Soal APBD
Tragedi KA Maut: DPR Desak Flyover Bekasi Segera Dibangun!
Truk Raksasa Kuasai Jalan Arteri, DPRD Desak Ketegasan Dishub!
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses

0 Comments

Berita Terkait

Rabu, 3 Juni 2026 - 13:25 WIB

Plh Wali Kota Bekasi Diremehkan? Komisi 1 Kritik Pejabat Mangkir Apel

Selasa, 2 Juni 2026 - 20:42 WIB

​2 Bulan Mandek! Ketua DPRD Kota Bekasi Tagih Realisasi Ganti Rugi Korban SPBE Cimuning

Senin, 25 Mei 2026 - 17:29 WIB

DPRD Kota Bekasi Dorong Pemkot Jemput Bola Banpres FO Bulak Kapal

Senin, 25 Mei 2026 - 14:55 WIB

Geger! 3 ASN Bekasi Utara Diduga Terjerat Narkoba, Pecat Saja!

Minggu, 24 Mei 2026 - 13:56 WIB

Proyek DDT 2027: DPRD Desak Pemkot Bekasi Petakan Perlintasan Sebidang

Berita Terbaru

error: Content is protected !!
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x