Poin Utama:
- Target Waktu: Reses perdana Anggota DPRD Kota Bekasi bergulir pada 12-17 Februari 2026.
- Lokasi Fokus: Penanganan difokuskan pada perbatasan Kecamatan Medansatria dan Kelurahan Pejuang.
- Alokasi Anggaran: Aspirasi warga akan menjadi bahan pokok penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun Anggaran 2027.
- Solusi: Prioritas normalisasi saluran, pembangunan turap, dan penambahan armada truk sampah terpadu lintas wilayah.
BEKASI – Pelaksanaan Jaring Aspirasi Masyarakat (Reses) Perdana Anggota DPRD Kota Bekasi Tahun 2026 telah rampung diselenggarakan. Berdasarkan hasil temuan di lapangan, dua persoalan infrastruktur dan lingkungan masih menjadi keluhan dominan masyarakat.
Wakil Ketua 1 DPRD Kota Bekasi, Nuryadi Darmawan, menyebutkan bahwa persoalan banjir dan kurangnya armada truk sampah di tingkat kelurahan mendominasi aduan warga saat reses yang berlangsung dari 12 hingga 17 Februari 2026 lalu.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
”Sebagaimana kita ketahui, masa reses DPRD Kota Bekasi Tahun Anggaran 2026 baru saja terlaksana. Nantinya, laporan hasil reses tahun ini akan menjadi bahan penyusunan pokok pikiran DPRD terkait penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun Anggaran 2027,” ucap Nuryadi Darmawan kepada Jurnalis RakyatBekasi.Com melalui keterangan tertulisnya, Rabu (25/02/2026).
Dua Isu Strategis dari Jaring Aspirasi Masyarakat
Dalam kegiatan turun ke bawah tersebut, para anggota dewan menerima banyak masukan yang membutuhkan penanganan lintas sektoral.
Nuryadi menjelaskan, persoalan yang dihadapi merupakan permasalahan krusial yang berdampak langsung pada kesejahteraan warga.
Banjir Perbatasan di Kecamatan Medansatria
Masalah penanganan banjir, khususnya di wilayah Kecamatan Medansatria yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Bekasi, menjadi salah satu sorotan utama.
Kondisi geografis ini membuat kawasan tersebut rentan terhadap genangan air, terutama saat curah hujan tinggi.
”Wilayah perbatasan seringkali menghadapi persoalan klasik. Aliran air yang tidak terintegrasi, perbedaan tata kelola drainase, serta belum optimalnya koordinasi lintas daerah, berdampak pada masyarakat di Medansatria yang kerap menjadi pihak paling dirugikan,” ujar Nuryadi.
Sinergi Lintas Daerah Sebagai Kunci
Merespons keluhan tersebut, DPRD Kota Bekasi mendorong adanya penguatan koordinasi dan kerja sama yang konkret antara jajaran Wali Kota Bekasi dengan Pemerintah Kabupaten Bekasi. Penanganan ini tidak bisa ditunda mengingat cuaca ekstrem yang kerap melanda.
”Penanganan banjir tidak bisa dilakukan secara parsial dan administratif semata, tetapi harus berbasis kawasan dan sistem hidrologi yang terintegrasi. Kami meminta agar normalisasi saluran air, pembangunan turap, serta pengendalian titik-titik genangan menjadi prioritas dalam perencanaan dan penganggaran berjalan,” tegasnya.
Krisis Armada Truk Sampah di Kelurahan Pejuang
Poin selanjutnya yang krusial adalah persoalan pengelolaan sampah dan ketersediaan armada angkutan yang terjadi di hampir seluruh wilayah Kota Bekasi, khususnya di area padat penduduk.
”Terutama di Kelurahan Pejuang, Kecamatan Medansatria. Keluhan masyarakat terkait keterbatasan armada truk sampah tidak boleh dianggap sebagai persoalan kecil. Ini menyangkut langsung pada kesehatan lingkungan, kenyamanan warga, serta citra kebersihan kota kita,” tuturnya.
Evaluasi Tata Kelola Lingkungan Berbasis Kawasan
Atas dasar tersebut, jajaran DPRD mendesak Pemerintah Kota Bekasi untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap distribusi armada yang ada saat ini. Pemetaan jalur dan armada harus disesuaikan dengan volume sampah harian.
”Kami meminta perbaikan pola pengangkutan yang sesuai dengan kebutuhan riil di setiap kelurahan. Penambahan armada, optimalisasi jadwal angkut, serta penguatan sistem pengelolaan berbasis lingkungan harus menjadi agenda prioritas. Kota Bekasi harus menjadi kota yang bersih, sehat, dan tertata,” tambahnya.
Sinkronisasi Aspirasi untuk RKPD 2027
Di tempat terpisah, Sekretaris DPRD Kota Bekasi, Lia Erliani, menerangkan bahwa seluruh aspirasi yang ditampung dari pelaksanaan masa Reses Perdana 2026 kini tengah memasuki tahap pendataan lebih lanjut oleh sekretariat.
”Untuk data rincinya akan kami umumkan nanti di dalam sidang paripurna. Sementara ini, mengenai berapa banyak aspirasi yang terakumulasi masih dalam proses rekapitulasi dan sinkronisasi data secara komprehensif,” pungkas Lia.
Bagikan Pendapat Anda!
Apakah lingkungan Anda di Kota Bekasi juga mengalami kendala serupa terkait banjir dan pengelolaan sampah? Bagikan artikel ini ke media sosial Anda untuk terus mengawal perbaikan infrastruktur di Kota Bekasi!
