Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Republik Indonesia (RI) dalam waktu dekat akan segera melakukan pembahasan bersama dengan KPU dan DPR RI menyoal turunnya tingkat Partisipan Pilkada 2024.
Pernyataan tersebut disampaikan Ketua Bawaslu RI Rachmat Bagja, selepas ia melakukan monitoring evaluasi pelaksanaan Rapat Pleno terbuka Pilkada 2024 tingkat Kota Bekasi yang diselenggarakan oleh KPU Kota Bekasi untuk melakukan perhitungan dan penyamaan laporan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat dan Walikota dan Wakil Walikota Bekasi.
“Itu bisa dilihat sendiri, nanti hitungan pembahasan di temen temen KPU dan DPR,” ucap dia saat ditemui RakyatBekasi.com di Hotel Merapi Merbabu Bekasi selepas peninjauan, Rabu (04/12/2024).
Related Posts:
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurutnya, pelaksanaan Pilkada serentak secara Nasional sudah dalam keadaan baik.
Meskipun, untuk hal ini Bawaslu RI mendapatkan beberapa catatan melalui hasil pengawasan.
“Alhamdulillah berjalan lancar baik (Pilkada Serentak 2024). Namun, ada beberapa hal yang kemudian perlu kita perhatikan pelanggaran pelanggaran yang terjadi dilapangan. Seperti, pelanggaran pelanggaran ada yang politik uang ada. Meskipun, secara laporan yang paling banyak adalah pelanggaran administrasi APK dan juga ketidak tepatan jadwal kampanye itu aja,” sambungnya
Sebelumnya diberitakan, Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI August Mellaz mengatakan, sekilas melihat partisipasi pemilih pada Pilkada serentak 2024 di bawah 70 persen. Menurutnya, angka seperti itu masih dikategorikan normal.
“Kemudian memang kalau kita lihat sekilas ya, dari gambaran secara umum, ya kurang lebih di bawah 70 persen. Secara nasional rata-rata. Meskipun rata-rata nasional biasanya kalau dalam konteks pilkada dibandingkan pilpres, pileg atau pemilu nasional itu biasanya di bawah,” kata August dalam jumpa pers terkait perkembangan pelaksanaan Pilkada serentak 2024, di Kantor KPU RI, Jakarta, Jumat (29/11/2024) lalu.
Lebih lanjut, dia memastikan KPU siap melakukan evaluasi terkait partisipasi pemilih yang dianggap menurun pada Pilkada serentak 2024.
“Apakah misalnya alasan lokasi TPS dan sebagainya, sebenarnya ya itu mungkin akan jadi bagian-bagian dari evaluasi. Tapi secara prinsip gini, kalau di pemilu nasional lalu 800 ribuan TPS, 800 ribu lebih dengan jumlah maksimal pemilunya 300 orang,” tutur August.
“Di pilkada memang 600 orang jika ada pemadatan, setengah dari jumlah yang ada. Tapi sebenarnya itu tidak akan terlalu berdampak ke soal TPS,” papar August.
