KOTA BEKASI – Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Bekasi Nicodemus Godjang mengeluhkan perihal tidak adanya Peraturan Walikota (Perwal) yang mengikat dari Pemerintah Daerah selepas DPRD Kota Bekasi mengesahkan Peraturan Daerah (Perda) sebagai landasan hukum lanjutan yang mengikat untuk suatu peraturan perundang-undangan.
“Nah ini beberapa kali kita juga sudah panggil Kabag Hukum. Karena Perda-nya sudah ada, tapi Perwal-nya belum ada, nah ini yang kita dorong bagaimana setiap Perda yang sudah disahkan oleh DPRD, itu langsung diikuti oleh Perwal,” ucap Bung Nico kepada awak media, dikutip Jumat (19/07/2024).
Menurut Bung Nico, secara landasan hukum Perwal tentunya dapat mencakup dari beberapa Perda. Karena pelaksanaan selepas pembentukan suatu landasan hukum, kinerja Legislator lebih cepat ketimbang dari Pemerintah Daerah .
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Satu Perwal itu bisa lima Perda loh, nah yang kami lihat itu bahwa ternyata tidak secepat legislatif, eksekutifnya agak telat dalam menyambut Perda yang menjadi usulan DPRD. Khususnya soal usulan DPRD, kalau usulan dari mereka itu langsung Perwal-nya sudah ada, Perda-nya masuk,” sambungnya.
Lambatnya eksekutif dalam menyambut Perda yang menjadi usulan DPRD, kata dia, merupakan salah satu keresahan yang dirasakan para legislator ketika tengah menggodok suatu peraturan perundang-undangan.
“Kalau usulan DPRD ini sangat susah sekali, jadi saya sudah sampaikan kepada Kabag Hukum, apapun hasil keputusan eksekutif dan legislatif adalah hasil bersama. Sehingga begitu Perda turun, ya harus dibarengi dengan Perwal dan itu berkali-kali kita sampaikan kepada Pemerintah Daerah, supaya efektif,” jelasnya.
Bung Nico mencontohkan seperti Perda Lansia, Perda-nya sudah disahkan, tetapi hingga kini belum didukung oleh Perwalnya.
“Nah ini yang mau kita dorong agar bagaimana perda-perda yang sudah ada langsung dibuat peraturan teknis nya yaitu Perwal,” tutupnya.
