Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Bekasi melaporkan bahwa pihaknya telah menyiapkan alat bukti pendukung yang akan dilampirkan untuk sidang perdana permohonan sengketa Pilkada 2024 yang dijadwalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) pada tanggal 8 Januari mendatang.
Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kota Bekasi, Jhonny Sitorus, mengatakan bahwa Bawaslu Kota Bekasi sudah menyiapkan alat bukti yang akan disampaikan ke Majelis Hakim.
Alat bukti tersebut merupakan lampiran dari narasi keterangan tertulis pihaknya dan juga akan disampaikan secara lisan apabila ditanyakan.
Related Posts:
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Dengan jumlah alat bukti yang sudah kami siapkan tersebut berjumlah 15 buah. Baik dari LHP (Laporan Hasil Pemilu), Surat Imbauan, Surat Rekomendasi, hingga Keputusan Hasil Plano Pilkada untuk di Tingkat Kota,” ucapnya saat dikonfirmasi RakyatBekasi.com melalui sambungan telepon, Kamis (02/01/2025) sore.
Menurut Jhonny, dalam menghadapi sengketa Pilkada 2024, Bawaslu se-Indonesia, termasuk Bawaslu Kota Bekasi, tidak akan mendapatkan bantuan hukum atau lawyer.
Selama pelaksanaannya nanti, mereka akan didampingi oleh Bawaslu Provinsi. Sementara itu, pihak penyelenggara kepemiluan yang kemungkinan akan menggunakan bantuan hukum adalah KPU.
Di sisi lain, dalam kesiapan Sidang Perdana Pilkada, pihaknya sejauh ini masih menunggu terlebih dahulu menyoal Elektronik Buku Registrasi Perkara Konstitusi (eBRPK) yang akan diregistrasi oleh Mahkamah Konstitusi.
“Tanggal 3 Januari 2025 (hari ini) adalah putusan MK untuk meregis atau tidak meregis permohonan yang disampaikan ke MK dari salah satu Paslon Pilkada, sampai pada pukul 23.59 WIB,” sambungnya.
Jhonny menambahkan bahwa apabila registrasi tersebut sudah terlihat di-apply oleh Mahkamah Konstitusi, tahapan selanjutnya adalah tinggal menunggu kapan jadwal sengketa Pilkada yang akan disidangkan oleh Majelis Hakim.
“Sudah ada jadwal, itu kan ada di website-nya MK. Tanggal 8 Januari itu sidang perdana, apakah misalnya di regis Kota Bekasi atau bukan. Pokoknya tanggal 8 Januari esok itu sidang perdana, sidang pendahuluan dari kasus-kasus sengketa,” katanya.
“Jadi kita sifatnya menunggu, untuk tanggal 8 itu siapa duluan yang nantinya akan disidangkan lebih dulu untuk sengketa Pilkada-nya,” pungkasnya.
Diberitakan, dalam kesiapan Sidang Perdana Pilkada 2024, Mahkamah Konstitusi menerima total 314 perselisihan sengketa Pilkada.
Jumlah tersebut terdiri dari pemilihan bupati dengan total 242 perkara, pemilihan wali kota sebanyak 49 perkara, dan pemilihan gubernur sebanyak 23 permohonan.
Dengan persiapan yang matang, diharapkan proses sengketa Pilkada dapat berjalan lancar dan adil, serta menghasilkan keputusan yang terbaik bagi masyarakat Kota Bekasi.
