Foto: Rapat koordinasi Bawaslu provinsi, kabupaten dan kota se-Indonesia (26-31 Desember 2024 di Hotel Milenium Jakarta) yang daerahnya disengketakan di MK.
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Bekasi akan mempersiapkan keterangan tertulis sesuai dengan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) pengawas pemilu dalam menghadapi sidang gugatan sengketa Pilkada 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK).
Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kota Bekasi, Jhonny Sitorus, menyatakan bahwa Bawaslu dan KPU akan menyampaikan jawaban secara tertulis dan lisan terkait materi proses tahapan Pilkada yang disengketakan.
“Kami, termasuk KPU, akan menyampaikan jawaban secara tertulis dan lisan materi proses tahapan Pilkada yang disengketakan,” kata Jhonny Sitorus, Jumat (27/12/2024).
Jhonny menjelaskan bahwa Bawaslu Kota Bekasi berkoordinasi dengan Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) di 12 kecamatan untuk menyusun keterangan tertulis sesuai data dan fakta yang sebenarnya.
“Data dan fakta tersebut menjadi kunci bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan sengketa Pilkada Kota Bekasi secara adil,” tandasnya.
Foto: Rapat koordinasi Bawaslu provinsi, kabupaten dan kota se-Indonesia (26-31 Desember 2024 di Hotel Milenium Jakarta) yang daerahnya disengketakan di MK.
Foto: Rapat koordinasi Bawaslu provinsi, kabupaten dan kota se-Indonesia (26-31 Desember 2024 di Hotel Milenium Jakarta) yang daerahnya disengketakan di MK.
Foto: Rapat koordinasi Bawaslu provinsi, kabupaten dan kota se-Indonesia (26-31 Desember 2024 di Hotel Milenium Jakarta) yang daerahnya disengketakan di MK.
Foto: Rapat koordinasi Bawaslu provinsi, kabupaten dan kota se-Indonesia (26-31 Desember 2024 di Hotel Milenium Jakarta) yang daerahnya disengketakan di MK.
Menurut Jhonny, pihaknya masih melakukan kajian hukum dan mengumpulkan alat bukti LHP yang menjadi potensi jawaban keterangan Bawaslu di depan hakim MK.
“Kami belum menemukan adanya perselisihan hasil Pilkada Kota Bekasi. Jawaban yang kami siapkan adalah proses tahapan Pilkada yang didalilkan terjadi dugaan pelanggaran,” kata dia.
Sesuai informasi pada laman website MK, Kota Bekasi masuk dalam 313 daftar Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Pilkada provinsi, kabupaten, dan kota se-Indonesia.
Pasangan calon nomor urut 01, Heri Koswara dan Sholihin, memberi kuasa kepada Zainudin Paru, Joko F. Prabowo, dan Basrizal untuk mengajukan pendaftaran dengan nomor 224/PAN.MK/e-AP3/12/2024 tentang permohonan pembatalan Keputusan KPU Kota Bekasi nomor 886 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan wali kota dan wakil wali kota Bekasi tertanggal 6 Desember 2024.
Sidang perdana dengan agenda pemeriksaan pendahuluan untuk perkara sengketa Pilkada serentak 2024 di MK direncanakan digelar pada 8 Januari 2025.
Sedangkan pemeriksaan pendahuluan dilaksanakan paling cepat empat hari kerja sejak permohonan diregistrasi dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) yang bakal dilakukan pada 3 Januari 2025.
Dengan persiapan yang matang, Bawaslu Kota Bekasi berharap dapat memberikan keterangan yang jelas dan akurat di hadapan Majelis Hakim MK, sehingga putusan yang diambil dapat mencerminkan keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam sengketa Pilkada Kota Bekasi.
We use cookies on our website to give you the most relevant experience by remembering your preferences and repeat visits. By clicking “Accept All”, you consent to the use of ALL the cookies. However, you may visit "Cookie Settings" to provide a controlled consent.
This website uses cookies to improve your experience while you navigate through the website. Out of these, the cookies that are categorized as necessary are stored on your browser as they are essential for the working of basic functionalities of the website. We also use third-party cookies that help us analyze and understand how you use this website. These cookies will be stored in your browser only with your consent. You also have the option to opt-out of these cookies. But opting out of some of these cookies may affect your browsing experience.
Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. These cookies ensure basic functionalities and security features of the website, anonymously.
Cookie
Duration
Description
cookielawinfo-checkbox-analytics
11 months
This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics".
cookielawinfo-checkbox-functional
11 months
The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional".
cookielawinfo-checkbox-necessary
11 months
This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary".
cookielawinfo-checkbox-others
11 months
This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other.
cookielawinfo-checkbox-performance
11 months
This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance".
viewed_cookie_policy
11 months
The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data.
Functional cookies help to perform certain functionalities like sharing the content of the website on social media platforms, collect feedbacks, and other third-party features.
Performance cookies are used to understand and analyze the key performance indexes of the website which helps in delivering a better user experience for the visitors.
Analytical cookies are used to understand how visitors interact with the website. These cookies help provide information on metrics the number of visitors, bounce rate, traffic source, etc.
Advertisement cookies are used to provide visitors with relevant ads and marketing campaigns. These cookies track visitors across websites and collect information to provide customized ads.
