Bendera Dicopot di Tengah Acara Partai, NasDem Bakal Laporkan Bawaslu Kota Bekasi ke DKPP

- Jurnalis

Selasa, 9 Januari 2024 - 14:32 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

KOTA BEKASI – Ketua DPD Partai NasDem Kota Bekasi, Aji Ali Sabana menyatakan pihaknya masih belum puas dengan penjelasan yang disampaikan oleh Kasatpol PP dan Ketua Bawaslu Kota Bekasi atas insiden pencopotan Alat Peraga Sosialisasi (APS) partainya, Senin (08/01/2024).

Insiden pencopotan APS Partai Nasdem tersebut, kata Aji, terjadi saat berlangsungnya acara Workshop Pemenangan Pemilu Partai NasDem di Hotel Amarossa Grande, Bekasi Selatan, Kota Bekasi.

“Penjelasan Bawaslu bahwa pihaknya tidak pernah menginstruksikan pencopotan APS tersebut. sementara Kasatpol PP mengatakan hal itu atas dasar perintah Bawaslu. Lalu mana yang benar?,” ujarnya, Selasa (09/01/2024).

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Lebih lanjut, pria yang akrab disapa Bang Ali ini membeberkan bahwa 2 Komisioner Bawaslu bahkan Ketua KPU Kota Bekasi beserta Komisioner yang lain hadir dalam workshop DPD Partai NasDem sebagai narasumber.

Namun anehnya, kata dia, bendera partai NasDem yang dipasang pihaknya di sekitar lokasi workshop yakni di Jl Ahmad Yani, tiba-tiba dicopot oleh Satpol PP Kota Bekasi.

Saat dikonfirmasi, kata dia, Satpol PP Kota Bekasi mencopot APS partainya berdasarkan Undang Undang K3.

Padahal sebelumnya, lanjut dia, tak pernah ada insiden pencopotan APS partai lain saat menggelar kegiatan di kawasan tersebut.

“Penerapan UU K3 saat Satpol PP mencopot bendera partainya di saat kami menggelar kegiatan, sungguh sangat tidak pas. Pencopotan tersebut secara eksplisit menunjukkan Satpol PP Kota Bekasi tidak netral dan cenderung tebang pilih terhadap peserta Pemilu 2024,” tegas Bang Ali yang juga Caleg Nasdem Dapil I Kota Bekasi ini.

Lebih lanjut Bang Ali membeberkan bahwa pihaknya bakal melaporkan insiden tersebut, dalam hal ini Bawaslu Kota Bekasi ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) untuk mendapatkan keadilan.

“Saat ini kami sedang melakukan kajian hukumnya sebelum melaporkan ke DKPP. Pelaporan ini juga sebagai bentuk edukasi politik bagi partai lain sebagai peserta pemilu, jika merasa hak-haknya diabaikan oleh penyelenggara pemilu,” bebernya.

Terakhir, Bang Ali berharap insiden pencopotan APS partainya ini dapat menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi semua peserta maupun penyelenggara untuk menghasilkan pemilu 2024 yang berkualitas dengan menjaga netralitas dan integritas. (Mar)


Eksplorasi konten lain dari RakyatBekasi.Com

Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.

Follow WhatsApp Channel rakyatbekasi.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Pemkot Bekasi dan Kejari Teken PKS Integritas Pendampingan Hukum Lima BUMD
Wali Kota Bekasi: Dana Rp1,7 Triliun di RKUD Bukan Mengendap, Ini Penyebabnya
Andri Andreas Saragih Pimpin Pemuda Katolik Kota Bekasi 2025-2028, Usung Misi Akselerasi Organisasi
Beredar Video Banjir Viral di Cipendawa Baru, Wali Kota Bekasi Pastikan Hoaks
Disperkimtan: Pembebasan Lahan PLTSa Kota Bekasi Tak Gusur Rumah Warga
Serapan Anggaran Kota Bekasi Baru 50,70% di Akhir Oktober, BPKAD Desak OPD Genjot Belanja
Wajah Baru Transportasi Bekasi: Bus Listrik ‘Trans Beken’ Muncul, Gantikan Transpatriot?
Mengawal Masa Depan Air Bersih Bekasi: Peran Vital Dewan Pengawas dalam Transformasi Strategis Perumda Tirta Patriot

Berita Terkait

Senin, 27 Oktober 2025 - 14:22 WIB

Pemkot Bekasi dan Kejari Teken PKS Integritas Pendampingan Hukum Lima BUMD

Senin, 27 Oktober 2025 - 12:41 WIB

Wali Kota Bekasi: Dana Rp1,7 Triliun di RKUD Bukan Mengendap, Ini Penyebabnya

Senin, 27 Oktober 2025 - 12:09 WIB

Andri Andreas Saragih Pimpin Pemuda Katolik Kota Bekasi 2025-2028, Usung Misi Akselerasi Organisasi

Senin, 27 Oktober 2025 - 11:34 WIB

Beredar Video Banjir Viral di Cipendawa Baru, Wali Kota Bekasi Pastikan Hoaks

Minggu, 26 Oktober 2025 - 13:09 WIB

Serapan Anggaran Kota Bekasi Baru 50,70% di Akhir Oktober, BPKAD Desak OPD Genjot Belanja

Berita Terbaru

Proses pengadaan sistem perpajakan Coretax (Core Tax Administration System) kini menuai sorotan tajam.

Parlementaria

Komisi XI DPR Desak BPK Audit Pengadaan Sistem Coretax

Senin, 27 Okt 2025 - 22:30 WIB

Eksplorasi konten lain dari RakyatBekasi.Com

Langganan sekarang agar bisa terus membaca dan mendapatkan akses ke semua arsip.

Lanjutkan membaca