Polemik Tebus Daging Kurban Rp 15 Ribu di Cikiwul Berujung Minta Maaf

Klarifikasi dan Permohonan Maaf Ikatan Pemulung Indonesia

Seorang perwakilan Ikatan Pemulung Indonesia (IPI), Tarmin, menyampaikan permohonan maaf kepada warga Kelurahan Cikiwul, Kecamatan Bantargebang, Kota Bekasi terkait polemik tebus daging kurban sebesar Rp15 ribu.

Permintaan maaf ini disampaikan setelah munculnya video viral yang memperlihatkan ibu-ibu dipungut biaya ketika mengambil daging kurban.

Dalam video yang beredar, terlihat seorang ibu mengaku membeli tiga bungkus daging dengan total Rp45 ribu, yang menimbulkan beragam reaksi dari masyarakat.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Kesepakatan untuk Biaya Operasional Pemotongan

Menanggapi viralnya video tersebut, Tarmin menjelaskan bahwa sebelumnya telah dilakukan musyawarah bersama terkait pengelolaan bantuan sapi kurban yang diterima oleh para pemulung.

Dalam kesepakatan itu, diputuskan adanya kontribusi sebesar Rp15 ribu sebagai biaya operasional pemotongan, yang digunakan untuk membayar pekerja yang bertugas memotong sapi seharian penuh.

“Sebelum ada bantuan sapi, kami sudah bermusyawarah dan sepakat meminta kontribusi Rp15.000 untuk biaya operasional pemotongan. Tapi tidak semua kami pungut,” ujar Tarmin dalam video klarifikasi, Minggu (08/06/2025).

Ia juga menegaskan bahwa bantuan sapi kurban tersebut diberikan secara gratis kepada para pemulung tanpa ada dana tambahan untuk operasional pemotongan.

Namun, ia tetap memohon maaf atas kegaduhan yang terjadi akibat polemik tersebut.

“Kami warga biasa, mungkin ada kekurangan. Tidak ada niat apapun atas kegaduhan ini. Kami juga mohon maaf kepada Pak Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto,” pungkasnya.

Respons Masyarakat dan Klarifikasi Pihak yang Terkait

Video yang memperlihatkan praktik tebus daging kurban dengan biaya Rp15 ribu awalnya diunggah melalui akun Instagram @lambe_turah, yang kemudian menarik perhatian publik.

Kejadian tersebut diduga terjadi di Kelurahan Cikiwul, Kecamatan Bantargebang, dan disebut-sebut melibatkan oknum organisasi masyarakat (ormas) setempat.

Polemik ini memunculkan diskusi lebih luas terkait pengelolaan distribusi daging kurban, serta pentingnya transparansi dalam pelaksanaan kegiatan sosial agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat.