DPRD Evaluasi Setahun Kinerja Wali Kota Bekasi Tri Adhianto

​Poin Utama:

• ​DPRD menilai tata kelola pemerintahan di tahun pertama Wali Kota Bekasi Tri Adhianto dan Wakil Wali Kota Abdul Harris Bobihoe cukup stabil.
• ​Capaian positif meliputi opini WTP dari BPK, digitalisasi layanan publik, dan raihan Piala Adipura Kencana.
• ​Fokus perbaikan yang mendesak mencakup infrastruktur, penanganan banjir, pengurai kemacetan, dan pemerataan layanan publik.
• ​Pernyataan evaluasi disampaikan oleh Fraksi PAN Pembangunan di Gedung DPRD Kota Bekasi, Margahayu, Bekasi Timur.

​Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi mengapresiasi sekaligus mengevaluasi satu tahun pertama kepemimpinan Wali Kota Bekasi Tri Adhianto dan Wakil Wali Kota Abdul Harris Bobihoe pada Sabtu (21/02/2025).

Meski fondasi tata kelola pemerintahan dinilai sudah berjalan stabil, masalah klasik tata kota seperti infrastruktur, banjir, dan kemacetan masih menjadi sorotan utama legislatif yang menuntut penyelesaian progresif.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

​Apa Saja Keberhasilan Pemkot Bekasi di Tahun Pertama?

​Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi berhasil meletakkan fondasi pemerintahan yang baik dengan sejumlah capaian krusial di tahun pertama.

Ketua Fraksi PAN Pembangunan DPRD Kota Bekasi, Evi Mafriningsianti, menyoroti ragam keberhasilan di sektor akuntabilitas keuangan, peningkatan mutu layanan publik, hingga kebersihan lingkungan.

​”Apresiasi layak diberikan atas capaian di bidang akuntabilitas keuangan, digitalisasi layanan, kesehatan, dan lingkungan,” kata Evi Mafriningsianti kepada Jurnalis RakyatBekasi.Com dalam keterangannya di Gedung DPRD Kota Bekasi, Margahayu, Bekasi Timur, Sabtu (21/02/2025).

​Beberapa indikator keberhasilan yang dicatatkan Pemkot Bekasi meliputi:

• ​Raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait laporan keuangan daerah.
• ​Peningkatan dan kemudahan akses digitalisasi layanan publik bagi warga.
• ​Penghargaan prestisius Piala Adipura Kencana sebagai penanda membaiknya manajemen pengelolaan lingkungan hidup.

​Apa Pekerjaan Rumah Wali Kota Bekasi yang Belum Tuntas?

​Meski mendulang banyak prestasi, deretan pekerjaan rumah (PR) besar masih menanti langkah nyata dari Wali Kota Bekasi beserta jajarannya.

Pembangunan infrastruktur dasar dan penanganan masalah menahun tata ruang harus menjadi prioritas agar kualitas hidup masyarakat benar-benar meningkat.

​”Evaluasi dan tantangan di bidang infrastruktur, banjir, kemacetan, serta pemerataan pelayanan publik menjadi pekerjaan rumah yang harus dituntaskan secara lebih progresif,” tegas Evi Mafriningsianti.

​DPRD Kota Bekasi mengingatkan bahwa keberhasilan pemerintah daerah tidak cukup hanya diukur dari etalase deretan penghargaan semata.

Dampak nyata dan inklusif dari seluruh kebijakan tersebut harus bisa dirasakan langsung oleh masyarakat secara merata, mulai dari wilayah perbatasan seperti Jatisampurna hingga kawasan Bantargebang.

​Bagaimana Harapan DPRD untuk Tahun Kedua Kepemimpinan Tri Adhianto?

​Memasuki tahun kedua masa jabatan, kepemimpinan Tri Adhianto dan Harris Bobihoe diharapkan menjadi momentum pembuktian bahwa komitmen pembangunan berkeadilan bukan sekadar wacana. Sinergi strategis antara pihak eksekutif dan legislatif perlu terus diperkuat dan diselaraskan.

​Perencanaan pembangunan di Pemkot Bekasi harus terfokus pada skala prioritas yang menyentuh langsung denyut nadi perekonomian dan keseharian warga. Oleh karena itu, kolaborasi lintas sektor yang melibatkan partisipasi aktif publik sangatlah krusial.

​”Kota Bekasi membutuhkan arah yang tegas namun inklusif, serta mengajak seluruh elemen masyarakat, dunia usaha, akademisi, dan komunitas untuk bersama membangun kota yang lebih tertata, nyaman, cerdas, maju, dan kompetitif,” pungkasnya.

​Pemenuhan janji politik di sisa masa jabatan menjadi ujian sesungguhnya bagi Pemkot Bekasi.

Warga diimbau untuk terus berpartisipasi aktif mengawal jalannya pembangunan dengan melaporkan setiap kendala layanan publik maupun masalah infrastruktur lingkungan melalui kanal pengaduan resmi pemerintah daerah.