Komisi 3 DPRD Kota Bekasi memberikan rekomendasi kuat kepada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) untuk segera merealisasikan sistem digitalisasi pajak.
Langkah ini dinilai krusial untuk meningkatkan transparansi dan Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta meminimalisir potensi kebocoran penerimaan pajak di Kota Bekasi.
Dorongan ini muncul seiring dengan evaluasi kinerja pendapatan daerah dan upaya mencari inovasi untuk mengoptimalkan pemasukan bagi kas daerah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ketua Komisi 3 DPRD Kota Bekasi, Arif Rahman Hakim, menegaskan bahwa pihaknya secara aktif mendorong Bapenda untuk mengubah mekanisme penarikan retribusi dan pajak dari sistem manual ke sistem digital yang lebih modern dan akuntabel.
“Tahun depan, itu sudah harus bisa diimplementasikan. Paling tidak, pada pembahasan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) tahun ini sudah mulai ada gagasan konkret yang masuk,” ucap Arif Rahman Hakim dalam keterangannya, Jumat (01/08/2025).
Target Implementasi dan Mekanisme Digitalisasi
Arif menjelaskan bahwa tujuan utama dari program digitalisasi ini adalah untuk memudahkan pengawasan terhadap para Wajib Pajak (WP), khususnya dari kalangan pelaku usaha.
Mekanisme yang diusulkan adalah pemasangan alat perekam transaksi (server) yang terhubung langsung ke sistem Bapenda di mesin kasir para WP.
“Secara aplikasi ataupun manajemennya, proyeksi bisa berjalan tahun ini, dan pada APBD murni tahun depan bisa kita maksimalkan,” jelasnya.
“Kalau sistem ini berjalan, yang pasti akan sangat mengurangi kebocoran. Tingkat kebocoran bisa terminimalisir karena semua transaksi tercatat secara real-time,” tuturnya.
Urgensi Peningkatan PAD dan Belajar dari Daerah Lain
Dorongan untuk digitalisasi pajak ini bukan tanpa alasan. Menurut Arif, banyak daerah lain di Indonesia yang telah berhasil meningkatkan PAD secara signifikan setelah mengadopsi sistem serupa.
“Tujuan sistem digitalisasi itu kan baik, bagaimana kita mempercepat peningkatan PAD kita. Salah satu caranya adalah melalui digitalisasi ini, karena sudah banyak contoh sukses di beberapa daerah,” katanya.
Saat ini, Komisi 3 masih menunggu presentasi gagasan dan rencana detail dari Bapenda terkait platform dan manajemen yang akan digunakan untuk implementasi sistem pajak online ini.
Dukungan untuk gagasan ini juga datang dari berbagai fraksi di DPRD Kota Bekasi. Dalam Rapat Paripurna pada Senin (28/07/2025) lalu, beberapa fraksi menyuarakan usulan serupa sebagai masukan untuk pembahasan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi Tahun 2025-2029.
Realisasi PAD Kota Bekasi Tunjukkan Tren Positif
Di tengah desakan untuk inovasi, realisasi PAD Kota Bekasi hingga awal triwulan ketiga 2025 menunjukkan tren yang positif. Ketua DPRD Kota Bekasi, Sardi Efendi, menyebutkan adanya peningkatan dalam capaian pendapatan.
“Kemarin (realisasi PAD) naik, secara angka kalau tidak salah hampir 2,5% secara positif. Dengan catatan, realisasi PAD sudah mencapai 64 persen,” ungkap Sardi Efendi.
Angka ini menunjukkan peningkatan signifikan jika dibandingkan dengan data pertengahan triwulan ketiga per 10 Juli 2025, di mana Bapenda mencatat realisasi PAD baru mencapai 46,49 persen atau setara dengan Rp 1,903 Triliun.
Meskipun trennya positif, DPRD memandang digitalisasi sebagai langkah strategis berikutnya untuk mengakselerasi pencapaian target PAD secara maksimal dan berkelanjutan.
Masyarakat dan para pelaku usaha di Kota Bekasi diimbau untuk terus mengikuti informasi resmi dari Bapenda dan DPRD Kota Bekasi terkait perkembangan dan rencana implementasi sistem pembayaran pajak digital ini.
Eksplorasi konten lain dari Rakyat Bekasi
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
