Dugaan Penggelembungan Suara Dapil 3 Dilaporkan ke Bawaslu, Gus Shol: Saksi PSI Kemana?

- Jurnalis

Kamis, 7 Maret 2024 - 11:35 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ketua PSI Kota Bekasi Tanti Herawati (kiri) layangkan dua laporan dugaan kecurangan Pemilu 2024 ke Bawaslu Kota Bekasi, Selasa (05/03/2024).

Ketua PSI Kota Bekasi Tanti Herawati (kiri) layangkan dua laporan dugaan kecurangan Pemilu 2024 ke Bawaslu Kota Bekasi, Selasa (05/03/2024).

KOTA BEKASI – Ketua DPC PPP Kota Bekasi, Sholihin menyikapi opini dugaan penggelembungan suara yang sengaja dihembuskan terhadap partainya tidak berdasar.

[irp posts=”9238″ ]

Menurutnya, isu tersebut bertolak belakang dengan khitoh PPP sebagai partai islam yang bersih dan menentang praktek kecurangan.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

“PPP adalah Partai Islam yang menentang tindakan melawan hukum, baik agama maupun hukum negara. Saya katakan isu yang beredar tidak benar,” tegas Sholihin melalui sambungan telepon, Kamis (07/03/2024).

Dijelaskan Sholihin, informasi beredar yang menyebut partainya hanya memperoleh 10.496 suara di dapil 3, itu disebabkan belum rampungnya rekapitulasi di salah satu kelurahan di Mustikajaya. Sementara setelah penghitungan selesai, terakumulasi perolehan PPP 12.547.

“Setiap penghitungan dan rekapitulasi suara selalu disaksikan oleh saksi dari masing-masing partai. Jadi tidak mungkin ada kecurangan, apalagi penggelembungan suara PPP, pasti mendapat komplain dari saksi partai lain,” kata Sholihin menanggapi sikap PSI yang mengklaim terjadi kecurangan.

[irp posts=”9271″ ]

“Pada saat penghitungan, saksi PSI kemana?, seharusnya mereka ajukan keberatan apabila merasa dirugikan pada waktu penghitungan. PPP dan penyelenggara tidak mungkin berani curang karena saksi partai hadir semua, dan banyak mata yang memperhatikan rekapitulasi,” tambah Sholihin.

Mengenai laporan PSI ke Bawaslu, politisi akrab disapa Gus Shol ini menghormati hak tersebut. Bahkan menurutnya, masyarakat umum pun memiliki hak melapor kepada pihak terkait mengenai dugaan pelanggaran pemilu.

“Kita hormati siapapun yang melapor. Hanya saja terhadap Bawaslu, diharapkan menjadikan setiap pleno di masing-masing PPK sebagai rujukan. Karena dalam setiap penghitungan dan rapat pleno di PPK, selalu dihadiri saksi setiap partai,” ujarnya.

[irp posts=”9263″ ]

Terkini, hasil pleno PPK Rawalumbu yang mempublish perolehan PPP terjadi perubahan dari 5.904 menjadi 5.940, akibat hitung ulang.

Bahkan, Sholihin mengklaim dari data C1 pihaknya, PPP kehilangan 59 suara.

“Kita punya C1, suara PPP malah kurang 59 kalau rekapnya 5.904. Namun pada Pleno PPK Rawalumbu ditetapkan suara PPP menjadi 5.940. Semula saksi PPP keberatan, namun melihat situasi tidak kondusif, maka kita terima hasil tersebut,” pungkasnya.

[irp posts=”9317″ ]

Sebelumnya diberitakan, DPD Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kota Bekasi melaporkan dugaan kecurangan Pemilu 2024 ke Bawaslu Kota Bekasi yang dinilai merugikan partai pada saat Rekapitulasi Suara berlangsung, Selasa (05/03) Sore.

Ketua DPD PSI Kota Bekasi Tanti Herawati mengatakan bahwa kedatangan pihaknya ke Bawaslu untuk melayangkan dua laporan indikasi kecurangan Pemilu 2024.

“Ya benar, terkait pelaporan adanya penggelembungan suara di Dapil 1 khususnya di Kecamatan Bekasi Timur dan Dapil 3 khususnya di Kecamatan Mustika Jaya dan Rawalumbu,” ucap Tanti saat dikonfirmasi rakyatbekasi.com, Rabu (06/03/2024).

[irp posts=”9267″ ]

Visited 27 times, 1 visit(s) today

Follow WhatsApp Channel rakyatbekasi.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

6.000 LGBT di Kota Bekasi: MUI Desak Pemkot Bertindak Tegas
PSEL Sumurbatu Masuk Tahap Realisasi, Ground Breaking Dijadwalkan 8 Juli 2026
Tegas! Pemkot Bekasi Larang ASN Ngonten di Jam Kerja Pakai Atribut Dinas
Ancaman Kemarau Ekstrem, Pemkot Bekasi Petakan Titik Kritis Rawan Kekeringan
Gaji PPPK Diambil Alih Pusat, APBD Kota Bekasi Bernapas Lega
Aplikasi Pendekar Bhagasasi Resmi Rilis, Permudah Pelanggan Cek Pemakaian Air
Calon Kepala Puskesmas di Kota Bekasi Wajib Miliki STR dan Sertifikasi Izin Praktik
Wacana CFD Alun-Alun Hasibuan Mandek, Dishub Belum Beri Restu
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses

0 Comments

Berita Terkait

Selasa, 9 Juni 2026 - 17:30 WIB

6.000 LGBT di Kota Bekasi: MUI Desak Pemkot Bertindak Tegas

Selasa, 9 Juni 2026 - 13:08 WIB

PSEL Sumurbatu Masuk Tahap Realisasi, Ground Breaking Dijadwalkan 8 Juli 2026

Selasa, 9 Juni 2026 - 11:24 WIB

Ancaman Kemarau Ekstrem, Pemkot Bekasi Petakan Titik Kritis Rawan Kekeringan

Selasa, 9 Juni 2026 - 10:10 WIB

Gaji PPPK Diambil Alih Pusat, APBD Kota Bekasi Bernapas Lega

Senin, 8 Juni 2026 - 22:32 WIB

Aplikasi Pendekar Bhagasasi Resmi Rilis, Permudah Pelanggan Cek Pemakaian Air

Berita Terbaru

Pelaksana Harian (Plh) Wali Kota Bekasi, Abdul Harris Bobihoe, bersama Ketua DPRD Kota Bekasi, Sardi Efendi, dan jajaran pejabat terkait memamerkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) berpredikat WTP usai prosesi penyerahan di Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung, Selasa (09/06/2026).

Parlementaria

Pemkot Bekasi Sabet WTP BPK Jabar, Bukti APBD Makin Sehat!

Selasa, 9 Jun 2026 - 16:42 WIB

Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal kepada wartawan usai dilantik Prabowo di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (08/06/2026). (Foto: Biro Pers Sekretariat Presiden)

Nasional

Masuk Istana, Said Iqbal Jamin Hak Demo Buruh Tak Dikebiri

Selasa, 9 Jun 2026 - 14:00 WIB

error: Content is protected !!
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x