Indonesia Menggugat: Api Perjuangan Aktivis Buruh Ermanto Usman Tak Boleh Padam

Poin Utama:

• ​Korban: Ermanto Usman, aktivis buruh pelabuhan dan mantan ketua serikat pekerja yang vokal mengkritik pengelolaan Jakarta International Container Terminal (JICT).
• ​Lokasi & Waktu Kejadian: Kediaman korban di Bekasi, Jawa Barat, pada 2 Maret 2026.
• ​Tuntutan GMNI: Mendesak pembentukan Pansus DPR RI dan audit investigatif KPK terkait dugaan korupsi perpanjangan kontrak JICT.
• ​Status Penyelidikan: DPC GMNI Jakarta Timur mendesak Polri segera mengusut tuntas indikasi perampokan berdarah ini secara transparan dan independen.

​Menyikapi peristiwa tragis yang menimpa Ermanto Usman—korban perampokan berdarah yang berujung pada hilangnya nyawa—DPC GMNI Jakarta Timur angkat bicara.

Peristiwa ini dinilai bukan sekadar tindak kriminalitas biasa, terutama jika menilik rekam jejak almarhum yang dikenal sebagai aktivis buruh pelabuhan bernyali besar.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

​Semasa hidupnya, Ermanto lantang menyuarakan kritik terhadap tata kelola pelabuhan nasional, khususnya terkait polemik di Jakarta International Container Terminal (JICT).

Insiden tragis yang merenggut nyawanya ini terjadi di kediaman almarhum di Bekasi pada 2 Maret 2026.

Selain menewaskan Ermanto, peristiwa tersebut juga mengakibatkan sang istri mengalami luka serius dan kini harus menjalani perawatan intensif di rumah sakit.

​Kematian Ermanto Usman: Alarm Bahaya bagi Sektor Strategis Bangsa

​Perjuangan Ermanto Usman sangat membekas di kalangan buruh pelabuhan. Ia menjadi garda terdepan dalam menyoroti dugaan penyimpangan pengelolaan JICT.

Sebagai mantan ketua serikat pekerja, Ermanto secara konsisten menolak dan mengkritik keputusan perpanjangan kontrak terminal antara Pelindo II dan operator global Hutchison Port Holdings.

​Mengawal Kedaulatan Ekonomi Nasional

​Langkah perpanjangan kontrak tersebut dinilai Ermanto tidak transparan dan berpotensi besar merugikan keuangan negara.

Dalam berbagai kesempatan, almarhum kerap menyerukan agar indikasi kerugian negara dalam pengelolaan pelabuhan strategis ini diusut secara terbuka dan akuntabel.

Ia menegaskan bahwa kedaulatan ekonomi nasional di sektor logistik adalah harga mati yang tidak bisa ditawar.

​Kematian Ermanto Usman yang diduga kuat sarat akan kejanggalan ini menjadi alarm keras bagi bangsa.

Tragedi ini menunjukkan bahwa perjuangan melawan korupsi, bayang-bayang oligarki, dan dominasi kapitalisme di sektor strategis masih dihadapkan pada ancaman nyata yang membahayakan nyawa.

​Spirit Marhaenisme Melawan Dominasi Kapital

​Bagi DPC GMNI Jakarta Timur, spirit perjuangan Ermanto selaras dengan ajaran Sukarno, khususnya mengenai kedaulatan ekonomi dan perlawanan terhadap dominasi kapital asing.

Dalam pemikiran Bung Karno, Indonesia pantang bergantung pada kekuatan kapitalisme global yang berupaya menguasai sumber daya strategis negara.

​Kritik tajam Ermanto terhadap ketidaktransparanan kerja sama Pelindo II dan Hutchison Port Holdings merupakan bentuk nyata keberpihakan pada rakyat dan pekerja pelabuhan.

Dalam kacamata ideologi Marhaenisme, perjuangan almarhum mencerminkan perlawanan terhadap ketimpangan ekonomi dan eksploitasi oleh pemodal besar, serta penegasan bahwa aset negara seperti pelabuhan harus diabdikan sepenuhnya untuk kesejahteraan rakyat.

​Empat Tuntutan Tegas DPC GMNI Jakarta Timur

​Atas dasar spirit ideologis dan pencarian keadilan, DPC GMNI Jakarta Timur melalui ketuanya, Jansen Henry Kurniawan, menyampaikan empat tuntutan resmi kepada negara:

1. ​Intervensi Presiden RI: Meminta Presiden Republik Indonesia untuk membuka kembali penyelidikan dugaan penyimpangan dalam perpanjangan kontrak pengelolaan JICT antara Pelindo II dan Hutchison Port Holdings.
2. ​Pembentukan Pansus DPR RI: Meminta DPR RI segera membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk menginvestigasi polemik JICT, sekaligus mengusut dugaan kematian tidak wajar yang menimpa Ermanto Usman.
3. ​Penyelidikan Independen Polri: Mendesak Kepolisian Republik Indonesia (Polri) untuk mengusut tuntas kasus pembunuhan Ermanto Usman secara transparan, independen, dan terbebas dari intervensi kepentingan pihak mana pun.
4. ​Audit Investigatif Institusi Penegak Hukum: Meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung turun tangan melakukan audit investigatif menyeluruh terhadap tata kelola JICT untuk membuktikan dugaan kerugian keuangan negara.

​Hukum Tanpa Kekuasaan adalah Angan-angan

​Menutup pernyataan resminya, Jansen Henry Kurniawan mengutip pandangan mahaguru hukum Indonesia, Prof. Mochtar Kusumaatmadja: “Hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan, dan kekuasaan tanpa hukum adalah kelaliman.”

Negara dituntut hadir untuk memastikan bahwa kelaliman tidak menang atas keadilan, dan api perjuangan Ermanto Usman tidak berhenti sampai di sini.

​Apakah Anda mendukung pengusutan tuntas kasus ini? Bagikan artikel ini untuk terus mengawal keadilan bagi Ermanto Usman dan bagikan pandangan Anda di kolom komentar di bawah!