Driver Ojol Terlindas Baracuda di Pejompongan, Aliansi GMNI Jabar Kecam Keras Arogansi Aparat

- Jurnalis

Jumat, 29 Agustus 2025 - 00:19 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

BEKASI – Aliansi Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) se-Jawa Barat melayangkan kecaman keras terhadap insiden pelindasan seorang pengemudi ojek online (ojol) oleh mobil taktis Baracuda milik Brimob di kawasan Pejompongan, Jakarta Pusat, pada Kamis (28/08/2025) malam.

​Peristiwa yang dinilai sebagai wujud arogansi aparat ini memicu kemarahan publik dan seruan untuk penegakan hukum yang adil.

​Kronologi Insiden di Tengah Kericuhan

​Menurut laporan awal, insiden tragis ini bermula ketika mobil taktis Baracuda tersebut melaju dengan kecepatan tinggi. Kendaraan tersebut dilaporkan baru saja dihujani lemparan oleh massa di lokasi yang tengah memanas.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

​Dalam upayanya meninggalkan area tersebut, mobil Baracuda itu justru menabrak dan menyeret seorang pengemudi ojol yang sedang bekerja. Akibatnya, korban terpelanting dan tersungkur di jalan. Hingga berita ini diturunkan, kondisi terkini korban masih belum dapat dipastikan.

​Suasana di lokasi kejadian sempat memanas akibat kemarahan massa yang menyaksikan langsung peristiwa tersebut.

​Tuntutan Aliansi GMNI Jawa Barat

​Menanggapi peristiwa tersebut, Aliansi GMNI se-Jawa Barat merilis pernyataan resmi yang menilai tindakan aparat sebagai bentuk brutalitas yang mencederai nilai-nilai kemanusiaan. Mereka menyoroti ironi di mana aparat yang seharusnya melindungi justru menjadi ancaman bagi warga sipil.

​“Kami mengecam keras tindakan brutal ini. Aparat yang seharusnya menjadi pelindung rakyat, justru menindas rakyat kecil yang sedang mencari nafkah,” demikian bunyi pernyataan resmi dari Aliansi GMNI se-Jawa Barat.

​Untuk memastikan kasus ini tidak menguap begitu saja, aliansi mahasiswa tersebut secara tegas menyampaikan tiga tuntutan utama kepada negara:

  1. Investigasi Transparan: Menuntut dilakukannya investigasi yang transparan dan akuntabel atas insiden pelindasan di Pejompongan untuk mengungkap fakta yang sebenarnya.
  2. Penegakan Hukum: Mendesak agar aparat yang terbukti bersalah dalam insiden ini diproses secara hukum tanpa pandang bulu, demi memberikan efek jera.
  3. Jaminan Perlindungan Rakyat: Menuntut komitmen nyata dari negara untuk menjamin perlindungan seluruh rakyat, bukan justru melakukan tindakan represif dan menindas.

​Seruan Solidaritas dan Pengawalan Kasus

​Lebih lanjut, Aliansi GMNI se-Jawa Barat juga menyerukan solidaritas kepada seluruh elemen masyarakat untuk bersatu menolak segala bentuk kekerasan yang dilakukan oleh negara terhadap warga sipil.

​“Keadilan untuk driver ojek online adalah keadilan untuk rakyat kecil. GMNI akan terus mengawal kasus ini sampai tuntas, sebagai bentuk tanggung jawab moral dan politik terhadap rakyat,” tutup pernyataan tersebut.

​Kasus ini menambah daftar panjang insiden yang melibatkan aparat dengan warga sipil dan diperkirakan akan terus menjadi sorotan publik dalam beberapa waktu ke depan.


Eksplorasi konten lain dari RakyatBekasi.Com

Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.

Follow WhatsApp Channel rakyatbekasi.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Babak Baru Skandal KSO PT Migas, Kejagung Periksa Tiga Direksi BUMD dan Pejabat Pemkot Bekasi
Mengejutkan! Suara Mengguntur dari Gontor, Sindir Pejabat ‘Cari Muka’ Langsung di Depan Presiden Prabowo
Desak Kemenag Tarik Majalah MPA dan Minta Maaf Terbuka, DPP GMNI Tegaskan Bukan Underbow PKI
Kritik Keras IPPS: Ulah Arogan Seskab Teddy Indra Wijaya Usir Pejabat LRT Coreng Marwah Presiden
Skandal Suap HGB Bogor: KPK Bidik Tersangka Korporasi, Dirut PT Summarecon Agung Terseret!
OTT KPK di Kementerian ATR/BPN: Uang Rp106 Miliar Disita, Dirut Summarecon dan Pejabat BPN Bogor Jadi Tersangka
Skandal HGB Summarecon: KPK Jebloskan 8 Tersangka ke Tahanan, Ada Pejabat BPN hingga Elit Golkar!
Lawan Ketimpangan Tanah! DPP GMNI Buka Petisi Publik Desak Pengesahan RUU Reforma Agraria
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses

0 Comments

Berita Terkait

Senin, 21 September 2026 - 20:47 WIB

Babak Baru Skandal KSO PT Migas, Kejagung Periksa Tiga Direksi BUMD dan Pejabat Pemkot Bekasi

Senin, 21 September 2026 - 09:03 WIB

Mengejutkan! Suara Mengguntur dari Gontor, Sindir Pejabat ‘Cari Muka’ Langsung di Depan Presiden Prabowo

Sabtu, 19 September 2026 - 13:02 WIB

Desak Kemenag Tarik Majalah MPA dan Minta Maaf Terbuka, DPP GMNI Tegaskan Bukan Underbow PKI

Sabtu, 19 September 2026 - 12:40 WIB

Kritik Keras IPPS: Ulah Arogan Seskab Teddy Indra Wijaya Usir Pejabat LRT Coreng Marwah Presiden

Rabu, 16 September 2026 - 05:06 WIB

Skandal Suap HGB Bogor: KPK Bidik Tersangka Korporasi, Dirut PT Summarecon Agung Terseret!

Berita Terbaru

error: Content is protected !!

Eksplorasi konten lain dari RakyatBekasi.Com

Langganan sekarang agar bisa terus membaca dan mendapatkan akses ke semua arsip.

Lanjutkan membaca

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x