Ketua KPK: Penunjukan Pj Kepala Daerah Rawan Korupsi

- Jurnalis

Rabu, 11 Mei 2022 - 16:12 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ketua KPK Firli Bahuri menilai penunjukan Pj Kepala Daerah rawan korupsi. Foto: Antara

Ketua KPK Firli Bahuri menilai penunjukan Pj Kepala Daerah rawan korupsi. Foto: Antara

JAKARTA – Penunjukan 270 penjabat (Pj) Kepala Daerah diyakini rawan korupsi. Ketua KPK Firli Bahuri meminta mekanisme penunjukan tersebut dilakukan secara transparan dan akuntabel untuk menghindari potensi korupsi.

Sewaktu menghadiri kegiatan halal bihalal KPK dengan awak media, Selasa (10/05/2022), Firli menilai, setiap mekanisme politik memiliki celah terjadinya korupsi.

Baik pada level eksekutif, legislatif, yudikatif termasuk penunjukan Pj Kepala Daerah.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Lembaga apapun tidak lepas dari mekanisme politik. Perlu kita jaga integritasnya, atur regulasinya yang membuka celah korupsi,” bebernya.

KPK menginisiasi program “Politik Cerdas Berintegritas” (PCB) Terpadu yang bukan hanya melibatkan elite parpol, tetapi juga Kemendagri dengan keterkaitan penunjukan Pj Kepala Daerah.

Baca Juga:  Gegara Perilaku ASN Hingga Semrawutnya PPDB Kota Bekasi, Politisi Demokrat Sentil Kinerja Sekda

“KPK juga mengajak Kemendagri dalam proses memposisikan Penjabat Kepala daerah. Selain itu, parpol peserta Pemilu, kemudian penyelenggara pemilu KPU dan Bawaslu,” jelas Firli.

Firli menilai program ini penting. Dia turut memberi materi secara langsung dengan topik ‘Demokrasi, Kekuasaan dan Antikorupsi’ dalam program PCB yang bakal digelar KPK pada 18 Mei 2022.

“Kegiatan ini kita lakukan karena kita melihat dan ini kita jadikan sebagai milestone menghadapi dan menjelang kegiatan tahun politik tahun 2024 yang akan datang,” katanya.

Sebagai informasi, sebanyak 101 kepala daerah akan habis masa jabatannya pada 2022 ini. Sebanyak 49 kepala daerah diantaranya bakal mengakhiri masa jabatan pada Mei 2022.

Baca Juga:  Delapan Oknum Pegawai KPK Kegep Judi Online, Total Depo Rp16,8 Juta

Para kepala daerah tersebut diantaranya yakni; Gubenur Banten Wahidin Halim, Gubenur Gorontalo Rusli Habibie, Gubenur Kepulauan Bangka Belitung Erzaldi Rosman Djohan, Gubenur Sulawesi Barat Ali Baal Masdar Anwar, dan Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan. [WIN/mar]

Visited 1 times, 1 visit(s) today

Berita Terkait

Udah Tenang, Presiden Jokowi Jamin Pembelian BBM Subsidi Pada 17 Agustus tak Dibatasi
Delapan Oknum Pegawai KPK Kegep Judi Online, Total Depo Rp16,8 Juta
Kado Pahit 17 Agustus 2024, Rakyat Dibatasi Beli Pertalite
Suka Hamburkan Anggaran untuk Jalan-jalan, Mendagri Bongkar Mental Bobrok Pejabat Daerah
PBNU: 1 Muharam 1446 H Jatuh pada Senin 8 Juli 2024, Pemkot Bekasi Rayakan Jumat
DKPP Beri Dateline 7 Hari ke Presiden Jokowi untuk Pecat Ketua KPU Hasyim Asy’ari
Muncul ke Publik, Korban Asusila Hasyim Asy’ari Puas dengan Putusan DKPP
Ketua KPU Hasyim Asy’ari Terbukti Lakukan Tindak Asusila, DKPP Jatuhkan Sanksi Pemberhentian Tetap

Berita Terkait

Selasa, 16 Juli 2024 - 14:43 WIB

Udah Tenang, Presiden Jokowi Jamin Pembelian BBM Subsidi Pada 17 Agustus tak Dibatasi

Rabu, 10 Juli 2024 - 16:33 WIB

Delapan Oknum Pegawai KPK Kegep Judi Online, Total Depo Rp16,8 Juta

Selasa, 9 Juli 2024 - 21:46 WIB

Kado Pahit 17 Agustus 2024, Rakyat Dibatasi Beli Pertalite

Selasa, 9 Juli 2024 - 11:44 WIB

Suka Hamburkan Anggaran untuk Jalan-jalan, Mendagri Bongkar Mental Bobrok Pejabat Daerah

Minggu, 7 Juli 2024 - 11:11 WIB

PBNU: 1 Muharam 1446 H Jatuh pada Senin 8 Juli 2024, Pemkot Bekasi Rayakan Jumat

Berita Terbaru

Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Bekasi Nicodemus Godjang.

Parlementaria

Bapemperda Desak Pemkot Bekasi segera Perwal-kan Perda usulan DPRD

Jumat, 19 Jul 2024 - 16:58 WIB