Penunjukan Penjabat Kepala Daerah Dinilai Rusak Skema Politik Daerah

- Jurnalis

Minggu, 31 Juli 2022 - 18:21 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Diskusi Publik ‘Peta Potensi Masalah Penunjukan Penjabat Kepala Daerah’ di Jakarta, Minggu (31/07/2022). (Foto: Inilah.com/ Safarian Shah)

Diskusi Publik ‘Peta Potensi Masalah Penunjukan Penjabat Kepala Daerah’ di Jakarta, Minggu (31/07/2022). (Foto: Inilah.com/ Safarian Shah)

JAKARTA – Ketua Presidium Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP), Jojo Rohi menilai bahwa penunjukan dan pengangkatan penjabat (Pj) kepala daerah berpotensi memunculkan ancaman bagi DPRD dan stakeholder politik, karena dinilai mengganggu skema dan agenda politik di daerah.

Untuk itu, kata dia, usulan pengangkatan dan penunjukan Pj kepala daerah sempat mengalami penolakan karena tak sesuai dengan ritme politik daerah.

Apalagi, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) kurang melibatkan partisipasi tokoh masyarakat lokal yang memahami kondisi objektif daerah.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Penolakan di daerah terkait Pj, mengapa daerah menolak karena ada beberapa variabel di antaranya, Pj ini mengganggu agenda daerah, kepentingan daerah jadi masih ada anggapan seperti itu, Pj ini dianggap variabel ancaman,” kata Jojo dalam Diskusi Formappi, Jakarta, Minggu (31/07/2022).

Ia menyebut, meskipun Pj kepala daerah merupakan utusan pemerintah pusat, namun Pj tak mungkin terlepas dari dinamika politik yang ada di daerah.

Baca Juga:  Diduga Gelembungkan Suara, KPU Nonaktifkan Sementara Ketua PPK Bekasi Timur

Sehingga Pj harus mampu membangun komunikasi politik dan menyamakan frekuensi dalam memetakan pembagian peran yang ada di daerah.

“Bagi daerah, karena dia takkan lepas dari konstelasi politik daerah secara langsung, maka anggapan Pj akan berpengaruh bagi keberlangsungan agenda politik di daerah,” terangnya.

Terlebih, lanjut Jojo, bila Pj kepala daerah memiliki kekosongan masa jabatan 2,5 tahun, maka hal tersebut dapat memantik konflik politik di daerah bila Pj kepala daerah gagal menyesuaikan diri dengan mitra kerja.

Untuk itu, dia menekankan, pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri harus memfokuskan tugas Pj kepala daerah memiliki batasan-batasan yang jelas sehingga meminimalisir adanya benturan kepentingan dengan stakeholder politik di daerah.

Baca Juga:  Ini Dia Daftar Caleg Partai Demokrat untuk DPRD Kota Bekasi di Pemilu 2024

Terutama, dalam proses menyambut Pilkada serentak 2024, Pj kepala daerah harus mampu mengantarkan proses kepemiluan secara bertanggung jawab agar tak banyak manuver yang justru bertolak belakang dengan tugas, fungsi, dan wewenangnya sebagai penjabat.

“Pemerintah pusat perlu menegaskan kembali tugas Pj hanya mengantarkan hingga mendapatkan kepala daerah secara definitif, ini ada yang 2,5 tahun, durasi Pj ini terlalu lama. Apa saja potensi dilakukan, manuver dilakukan Pj berpengaruh pada dinamika politik di daerah,” tutupnya. (*)

Berita Terkait

Tiga Kali Diperpanjang, Mendagri Tunjuk Dani Ramdan Jadi Pj Bupati Bekasi
Sebut Faisal Figur Representatif, Pertanda Koalisi PDIP – Golkar dalam Pilkada Kota Bekasi?
Komisi I Desak KPU dan Bawaslu Seluruh Pihak yang Terlibat Skandal PPK “Holiday” ke Bali
Mochtar Mohamad Didaulat Maju Pilkada, Korban Kudatuli Serahkan Petisi Dukungan ke Megawati
KPU Kota Bekasi Bakal Rekrut Pantarlih untuk Pemutakhiran Data Pemilih Pilkada Serentak 2024
Tuntut Oknum Komisioner Mundur, Titah Rakyat Kembali Geruduk KPU Kota Bekasi
Terkait Deklarasi Dukungan ke Mas Tri, Ketua dan Sekum MUI Kota Bekasi Tidak Tahu Menahu
Pj Gani Sarankan ASN “Nyalon” Pilkada Kota Bekasi 2024 untuk Mundur
Berita ini 33 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 23 Mei 2024 - 18:11 WIB

Tiga Kali Diperpanjang, Mendagri Tunjuk Dani Ramdan Jadi Pj Bupati Bekasi

Kamis, 23 Mei 2024 - 15:50 WIB

Sebut Faisal Figur Representatif, Pertanda Koalisi PDIP – Golkar dalam Pilkada Kota Bekasi?

Rabu, 22 Mei 2024 - 15:10 WIB

Komisi I Desak KPU dan Bawaslu Seluruh Pihak yang Terlibat Skandal PPK “Holiday” ke Bali

Selasa, 21 Mei 2024 - 22:40 WIB

Mochtar Mohamad Didaulat Maju Pilkada, Korban Kudatuli Serahkan Petisi Dukungan ke Megawati

Selasa, 21 Mei 2024 - 11:45 WIB

KPU Kota Bekasi Bakal Rekrut Pantarlih untuk Pemutakhiran Data Pemilih Pilkada Serentak 2024

Senin, 20 Mei 2024 - 17:42 WIB

Tuntut Oknum Komisioner Mundur, Titah Rakyat Kembali Geruduk KPU Kota Bekasi

Senin, 20 Mei 2024 - 17:32 WIB

Terkait Deklarasi Dukungan ke Mas Tri, Ketua dan Sekum MUI Kota Bekasi Tidak Tahu Menahu

Senin, 20 Mei 2024 - 11:49 WIB

Pj Gani Sarankan ASN “Nyalon” Pilkada Kota Bekasi 2024 untuk Mundur

Berita Terbaru