Rahmat Effendi Ungkap Penyewaan Sel Rutan KPK hingga Tahanan Senam Sambil Telanjang

- Jurnalis

Selasa, 8 Oktober 2024 - 08:40 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Wali Kota Bekasi Nonaktif Rahmat Effendi.

Wali Kota Bekasi Nonaktif Rahmat Effendi.

Eks Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi, terpidana kasus suap pengadaan barang dan jasa, mengungkapkan ada penyewaan fasilitas sel saat bersaksi dalam sidang pungli di Rutan KPK.

Pada saat menghuni rumah tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (Rutan KPK), pria yang akrab disapa Pepen itu pernah menjadi koordinator tempat tinggal.

Fasilitas sel khusus itu diungkapkan Pepen saat bersaksi dalam sidang kasus pungutan liar atau pungli di Rutan KPK dengan terdakwa Hengki, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, hari ini.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Penasihat hukum terdakwa Hengki bertanya kepada Pepen soal sel berbayar itu.

Hengki adalah Kepala Keamanan dan Ketertiban Rumah Tahanan (Kamtib Rutan) KPK periode 2018-2022 yang pada saat itu merupakan Pegawai Negeri Yang Dipekerjakan (PNYD) di KPK dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

“Saudara saksi, dalam BAP (berita acara pemeriksaan) saudara saksi nomor 19, saudara saksi berkata adanya penyewaan fasilitas sel. Benar itu adanya penyewaan fasilitas sel?” tanya penasihat hukum Hengki di Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat, Senin (07/10/2024).

Pepen menuturkan saat zaman sebelum ia menjadi korting atau koordinator tempat tinggal, ada eks Wali Kota Yogyakarta yang menggunakan fasilitas penyewaan sel setiap hari untuk menggunakan insulin.

Ia tak menuturkan siapa nama eks Wali Kota Yogyakarta itu. Namun, berdasarkan penelusuran Tempo, diduga eks Wali Kota Yogya itu adalah Haryadi Suyuti.

“Jadi dia memanfaatkan sel yang ujung, dan itu berbayar,” kata Pepen.

Pada saat eks Wali Kota Bekasi itu menjadi korting, total setoran dari para tahanan naik menjadi sekitar Rp 97 juta-an per bulan. Sebab, pengguna fasilitas sel sewaan ini semakin bertambah.

Pepen lantas menyebut nama Tanaka. Nama itu diduga merujuk pada Heryanto Tanaka, debitur Koperasi Simpan Pinjam Intidana, yang terjerat kasus suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung.

Pepen menceritakan dirinya pernah melaporkan Tanaka ke Ricky Rachmawanto selaku eks petugas pengamanan Rutan KPK.

Ricky juga terdakwa dalam perkara pungli di rumah tahanan lembaga antirasuah tersebut.

“Pak Ricky, ini Pak Tanaka kan orangnya agak spesifik gitu,” beber Pepen menirukan percakapannya dengan Ricky.

Pepen menyebut Tanaka tidak mau berbaur di ruangan sel. Tanaka juga ingin sendirian. “Karena kalau jam 2 malam itu dia telanjang sambil senam.”

Perilaku Tanaka tersebut, menurut Pepen, mengganggu tiga orang lain di selnya. “Bayangin orang mau tahajud jam 2 atau jam setengah 2, dia telanjang sambil senam di kamarnya,” tutur Pepen.

Tanaka kemudian ingin menyewa sel seperti eks Wali Kota Yogyakarta.

Setelah Lukas Enembe masuk, mereka pun jadi bertiga di ruang sel sewaan itu.

“Hanya pada saat ada tahanan baru masuk, memang mereka keluar dulu sampai dengan isolasi selesai 2-3 hari,” kata Pepen. “Setelah itu mereka masuk.”

Penasihat hukum Hengki kembali bertanya, “pada saat itu siapa yang menyewakan jasa itu?”

Pepen menyebut tidak mengetahui siapa yang menyewakan sel isolasi untuk pertama kali.

“Tapi kali yang kedua, dia datang ke saya, ‘nanti saya bicarakan dengan koordinator’,” ujarnya.

Pepen menuturkan sewa sel itu pun diizinkan oleh pihak yang bertanggungjawab.

Penasihat hukum Hengki pun kembali bertanya siapa pihak tersebut.

“Ya dengan Pak Tantib, Pak Agung, sama Pak Ricky,” tutup Pepen.

Editor : Bung Ewox

Sumber Berita : Tempo.co

Follow WhatsApp Channel rakyatbekasi.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

No Debat, Perjalanan Mulus RUU TNI Menuju Paripurna
Gubernur Jabar dan Menteri ATR/BPN Bakal Tertibkan 124 Bangunan Liar Pinggir Sungai di Bekasi
Wali Kota Bekasi Hadiri Rakor Bersama Menteri ATR/BPN dan Gubernur Jabar Bahas Penanganan Banjir
Ini Dia Daftar Pasal-pasal RUU TNI yang jadi Kontroversi
Maaf! Golongan PNS, TNI dan Polri Ini Tak Dapat THR 2025
THR dan Gaji ke-13 untuk ASN, Prajurit TNI dan Polri Cair Mulai 17 Maret 2025
Menteri Perhubungan Tekankan Keselamatan Pemudik jadi Prioritas Utama Angkutan Lebaran
MBG Tidak Ada di Babelan Bekasi, Presiden Prabowo Telepon Kepala Badan Gizi Nasional dari Rumah Warga

Berita Terkait

Selasa, 18 Maret 2025 - 18:18 WIB

No Debat, Perjalanan Mulus RUU TNI Menuju Paripurna

Selasa, 18 Maret 2025 - 05:26 WIB

Gubernur Jabar dan Menteri ATR/BPN Bakal Tertibkan 124 Bangunan Liar Pinggir Sungai di Bekasi

Senin, 17 Maret 2025 - 20:34 WIB

Wali Kota Bekasi Hadiri Rakor Bersama Menteri ATR/BPN dan Gubernur Jabar Bahas Penanganan Banjir

Senin, 17 Maret 2025 - 15:18 WIB

Ini Dia Daftar Pasal-pasal RUU TNI yang jadi Kontroversi

Senin, 17 Maret 2025 - 08:50 WIB

Maaf! Golongan PNS, TNI dan Polri Ini Tak Dapat THR 2025

Berita Terbaru

Rapat Kerja Tingkat I Komisi I DPR RI membahasa RUU TNI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (18/03/2025).

Nasional

No Debat, Perjalanan Mulus RUU TNI Menuju Paripurna

Selasa, 18 Mar 2025 - 18:18 WIB

error: Content is protected !!