KPU Kota Bekasi Bakal Monitoring dan Evaluasi Kinerja PPK Bermasalah

- Jurnalis

Minggu, 26 Mei 2024 - 16:35 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

KPU Kota Bekasi lantik 60 PPK yang akan bertugas di Pilkada Serentak 2024, Kamis (16/05/2024).

KPU Kota Bekasi lantik 60 PPK yang akan bertugas di Pilkada Serentak 2024, Kamis (16/05/2024).

KOTA BEKASI – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bekasi mengumumkan akan melakukan pengawasan intens terhadap para Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) terpilih untuk pelaksanaan Pilkada Kota Bekasi di 27 November mendatang.

[irp posts=”11057″ ]

Hal itu disampaikan dalam upaya pengawasan kinerja apabila mereka yang sudah dilantik tidak menjalankan tugas maupun kewenangannya sebagai Lembaga Badan Adhoc KPU Kota Bekasi.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Nanti satu atau dua bulan kita ada evaluasi yang memang, nanti melihat sejauh mana atau para anggota PPK ini bekerja. Jadi dimonitoring, apakah absensinya, apakah ada rapat plenonya atau kegiatannya di masing-masing divisi,” ucap Komisioner KPU Kota Bekasi Bidang Sosialisasi, Partisipasi Masyarakat, Pendidikan Pemilih, Hubungan Antar Lembaga, dan SDM/Sosparmas Afif Fauzi saat dihubungi RakyatBekasi.com, dikutip Minggu (26/05/2024).

Afif menjelaskan, bilamana para PPK tersebut ada catatan khusus dalam kinerjanya, maka KPU Kota Bekasi juga tidak segan melakukan beberapa langkah pertimbangan apabila kinerja mereka tidak sesuai di lapangan.

“Sehingga nanti ketika memang tidak ada perkembangan atau tidak masif (secara bekerja) ada evaluasi-evaluasi sebagai catatan. Misal yang kerja dari 5 orang PPK, 4 orang, 1 engga pernah masuk itu jadi catatan. Makanya kami monitoring dan pengawasan ini penting untuk 5 orang PPK untuk membentuk team work,” ungkapnya.

[irp posts=”11020″ ]

Afif pun menambahkan bahwa monitoring tersebut penting dilaksanakan agar tidak terjadi miss komunikasi di lapangan ketika KPU Kota Bekasi memberikan arahan maupun tugas-tugas pokok lainnya dalam rangka kesiapan tahapan Pilkada 2024

“Karena kalau kita tidak memonitoring mereka, terus cuman dikasih tahapan juga kan engga efektif. Karena itu bentuk evaluasi kita juga di pemilu kemarin, kita terlalu panjang, cuman kita engga ada waktu untuk monitoring lapangan PPK. Kalau kemarin kan per tiga bulan dievaluasi, kalau sekarang satu atau dua bulan,” pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, KPU Kota Bekasi mengumumkan telah melakukan pelantikan kepada 60 Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dari 12 Kecamatan di wilayahnya yang akan ditugaskan di Pilkada Serentak 2024 mendatang.

[irp posts=”11028″ ]

“Tahapan selanjutnya, pasca kami melakukan pelantikan Anggota PPK terpilih adalah menjalankan tahapan-tahapan pemilu, ada menjalankan pemutakhiran data pemilih dan pendaftaran Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota maupun tahapan-tahapan selanjutnya yang mau dijalankan,” ucap Ketua KPU Kota Bekasi Ali Syaifa kepada RakyatBekasi.com ketika dihubungi, Jumat (17/05/2024).

Ali mengatakan bahwa proses pemutakhiran data pemilih, nantinya akan dilakukan oleh petugas melalui tenggang waktu tertentu.

“Dimana nantinya petugas pemutakhiran data pemilih, memiliki peran untuk memastikan dalam penyusunan data untuk para pemilih di pelaksanaan Pilkada,” tutupnya.

[irp posts=”11030″ ]

Follow WhatsApp Channel rakyatbekasi.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Kepastian Pelantikan Kepala Daerah Terpilih yang tak Bersengketa di MK Diputuskan Rabu Pekan Depan
Tim Kuasa Hukum Ridho Minta Hakim Mahkamah Konstitusi Tolak Petitum Paslon 01
Tim Kuasa Hukum Paslon Nomor 03 Bantah Tudingan Keterlibatan ASN dalam Politisasi Birokrat
KPU Kota Bekasi Minta MK Tolak Gugatan Paslon Nomor Urut 1 Heri Koswara dan Sholihin
KPU Kota Bekasi Bantah Dalil Politik Uang ‘Kartu Keren’ dalam Sidang Mahkamah Konstitusi
Tim Ridho: Soal Netralitas ASN, Anggota TP5 Wali Kota Bekasi jadi Kuasa Hukum Paslon 01 di MK
Pj Wali Kota Bekasi Belum Terima Laporan Apapun Terkait Tudingan Dua ASN Tak Netral dalam Pilkada 2024
Tim Pemenangan Ridho Yakin Mahkamah Konstitusi Bakal Tolak Gugatan Paslon 01

Berita Terkait

Sabtu, 18 Januari 2025 - 19:48 WIB

Kepastian Pelantikan Kepala Daerah Terpilih yang tak Bersengketa di MK Diputuskan Rabu Pekan Depan

Sabtu, 18 Januari 2025 - 12:31 WIB

Tim Kuasa Hukum Ridho Minta Hakim Mahkamah Konstitusi Tolak Petitum Paslon 01

Sabtu, 18 Januari 2025 - 12:11 WIB

Tim Kuasa Hukum Paslon Nomor 03 Bantah Tudingan Keterlibatan ASN dalam Politisasi Birokrat

Sabtu, 18 Januari 2025 - 10:44 WIB

KPU Kota Bekasi Minta MK Tolak Gugatan Paslon Nomor Urut 1 Heri Koswara dan Sholihin

Jumat, 17 Januari 2025 - 20:29 WIB

KPU Kota Bekasi Bantah Dalil Politik Uang ‘Kartu Keren’ dalam Sidang Mahkamah Konstitusi

Berita Terbaru

error: Content is protected !!