Pemkot Bekasi Uji Coba WFH, Sekda Junaedi Tekankan Pelayanan Publik Tak Boleh Terhenti

Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi tengah mengkaji rencana penyesuaian mekanisme kerja dari rumah atau Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Rencana ini merupakan tindak lanjut dari kebijakan serupa yang telah diterapkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

​Meskipun demikian, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bekasi, Junaedi, memberikan peringatan tegas bahwa kebijakan WFH tidak boleh menghentikan atau mengganggu jalannya pelayanan publik yang krusial.

Sekda Junaedi: Pelayanan Publik Adalah Prioritas

​Junaedi menyebut, terdapat beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat. Untuk OPD vital ini, penerapan WFH secara menyeluruh tidak dimungkinkan.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

​”Kegiatan dengan pelayanan yang rutinitas seperti kesehatan, kebersihan, damkar, dishub itu harus (diatur), tidak boleh pakai WFH (secara menyeluruh),” tegas Junaedi saat ditemui di Stadion Patriot Candrabhaga selepas giat senam, Selasa (04/11/2025).

​Menurutnya, OPD tersebut harus memberlakukan sistem berbagi waktu atau shifting secara bijak.

​”Itu (harus) berbagi, secara waktu. Supaya nanti tidak ada kekosongan untuk pelayanan, dan itu yang perlu ditekankan,” sambungnya.

Adopsi Kebijakan Provinsi dan Efisiensi Anggaran

​Kebijakan WFH yang tengah dikaji Pemkot Bekasi ini merupakan salah satu upaya adaptasi dari langkah yang telah diambil Pemprov Jawa Barat.

​Upaya ini, lanjut Junaedi, tidak hanya bertujuan untuk mencari pola kerja paling efisien di era modern, tetapi juga sebagai langkah strategis untuk menekan biaya operasional. Efisiensi ini menjadi penting, terutama menjelang penyusunan tahun anggaran baru 2026.

Masih Dikaji, Khawatir WFH Jadi Alasan

​Saat ini, Pemkot Bekasi masih dalam tahap pengkajian lebih lanjut untuk menemukan formula implementasi terbaik yang disesuaikan dengan kondisi kepegawaian di lapangan.

​Junaedi secara terbuka mengakui adanya kekhawatiran jika kebijakan WFH disalahgunakan oleh oknum pegawai dan dijadikan alasan untuk tidak produktif.

​”Kita lihat dulu aja situasi kondisinya. Ya kalau kita kan, kalau dimulai dengan WFH, (harapannya) kalau bener-bener temen pada kerja. Kalau enggak, kadang-kadang suka dia buat WFH buat jadi alasan gitu kan,” ucapnya.

​Atas dasar pertimbangan tersebut, Pemkot Bekasi tengah mencoba merumuskan stimulan dan aturan main terbaik agar penerapan WFH dapat berjalan efektif tanpa mengorbankan kualitas pelayanan kepada masyarakat.