Pemkot Bekasi Targetkan Efisiensi Anggaran 40 Persen Lewat Skema WFH ASN

Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi memproyeksikan penghematan biaya operasional kantor yang signifikan, dengan target ambisius mencapai 35 hingga 40 persen. Penghematan ini diharapkan terwujud melalui penerapan kebijakan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang kini tengah digodok.

​Rancangan WFH ini merupakan bentuk penyesuaian setelah Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat menerapkan kebijakan serupa. Langkah ini diambil sebagai strategi menekan biaya operasional sekaligus mencari pola kerja paling efisien menjelang tahun anggaran baru 2026.

Target Efisiensi 35-40 Persen Masih Dievaluasi

​Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bekasi, Junaedi, menjelaskan bahwa meski angka pastinya masih dalam evaluasi, target penghematan yang diharapkan cukup besar.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

​”Kita belum tahu nih berapa persennya, nanti kita lihat dulu. Tujuan kita adalah melihat efisien, nanti berapa persennya kita evaluasi,” ucap Junaedi saat ditemui di Stadion Patriot Candrabhaga selepas giat senam, Selasa (04/11/2025).

​Ia menambahkan, “Mudah-mudahan kita sampai menghemat di antara 35 – 40 persen.”

Keseimbangan Antara Efisiensi dan Pelayanan Publik

​Meski target efisiensi anggaran menjadi salah satu tujuan utama, Junaedi menegaskan bahwa kebijakan WFH tidak akan diterapkan secara pukul rata. Pelayanan publik yang bersifat esensial tetap menjadi prioritas utama.

​Ia melaporkan, mekanisme WFH tidak akan berlaku penuh bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

​”Kegiatan dengan pelayanan yang rutinitas seperti kesehatan, kebersihan, damkar, dishub itu harus (diatur), tidak boleh pakai WFH (secara menyeluruh),” tegasnya.

​Pihaknya tengah mencoba merumuskan stimulan dan mekanisme penyesuaian terbaik. “Itu (harus) berbagi, secara waktu. Supaya nanti tidak ada kekosongan untuk pelayanan, dan itu yang perlu ditekankan,” pungkas Junaedi.

Antisipasi Kendala Produktivitas

​Selain memastikan pelayanan publik tetap berjalan, Pemkot Bekasi juga mengantisipasi potensi kendala lain, seperti penyalahgunaan kebijakan oleh oknum pegawai.

​Junaedi secara terbuka mengakui adanya kekhawatiran jika WFH dijadikan alasan untuk tidak produktif.

​”Kita lihat dulu aja situasi kondisinya. Ya kalau kita kan, kalau dimulai dengan WFH, (harapannya) kalau bener-bener temen pada kerja. Kalau enggak, kadang-kadang suka dia buat WFH buat jadi alasan gitu kan,” tutupnya.