Pj Gani Tak Segan Berikan Sanksi bagi TKK yang Berpihak dalam Pilkada Kota Bekasi

- Jurnalis

Minggu, 2 Juni 2024 - 14:28 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Penjabat (Pj) Wali Kota Bekasi Raden Gani Muhamad saat menggelar Rotasi dan Mutasi Pejabat eselon III dan IV, Jumat (31/05/2024).

Penjabat (Pj) Wali Kota Bekasi Raden Gani Muhamad saat menggelar Rotasi dan Mutasi Pejabat eselon III dan IV, Jumat (31/05/2024).

KOTA BEKASI – Penjabat (Pj) Wali Kota Bekasi Raden Gani Muhamad mengatakan bahwa dirinya tidak akan segan memberikan sanksi kepada pegawai honorer ataupun Tenaga Kerja Kontrak (TKK) di lingkungan Pemkot Bekasi apabila tidak dapat menjaga netralitas diri dalam pelaksanaan kontestasi Pilkada 2024 pada 27 November mendatang.

Baca Juga:  Maladministrasi Mutasi dan Rotasi PJ Gani, Aliansi Rakyat Bekasi Geruduk Kemendagri

Pernyataan tersebut disampaikannya, sebagai bentuk langkah mitigasi Pemerintah Daerah. Selain, mengingatkan pentingnya netralitas diri kepada pegawai Non ASN. Meski, pegawai berstatus ASN juga sudah berulang kali diingatkan.

“Saya kenakan sanksi nanti, termasuk (pegawai berstatus Tenaga Kerja Kontrak (TKK) di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi, bilamana tidak netral),” ucap Pj Gani saat dikonfirmasi RakyatBekasi.com melalui keterangan resminya, dikutip Minggu (02/06/2024).

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Menurut Pj Gani, pihaknya kerap kali mengingatkan kepada seluruh Pegawai Pemkot Bekasi. Agar tidak terkotak-kotakan dalam memihak salah satu paslon dalam pelaksanaan Pilkada. Karena, pilihan pribadi atas paslon yang berlaga, kata dia, semestinya dapat diberikan hak dan suaranya di Tempat Pemungutan Suara (TPS) nanti.

“Kita dalam setiap kesempatan baik apel maupun pertemuan, baik itu Rakor atau Rapim, selalu kita ingatkan kepada seluruh ASN untuk netral. Jangan berpihak kepada salah satu paslon, karena dampaknya akan siginifikan untuk Kota Bekasi, kalau ASN kita terkotak-kotak,” jelasnya.

Baca Juga:  Belum Dapat Rekom? Ini Alasan Pj Gani Tidak Mutasi Pejabat Eselon II Hari Ini

Sebelumnya, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bekasi Junaedi mengimbau kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemkot Bekasi untuk tidak terjebak dalam politik praktis dalam perhelatan Pilkada 2024 mendatang.

Hal tersebut disampaikan Junaedi sebagai bentuk netralitas diri yang dikedepankan agar tidak menjadi bumerang bagi para pegawai.

“Berkaitan dengan Pilkada seperti apa yang disampaikan oleh pak Pj Wali Kota Bekasi, bahwa kita harus netral. Sudah ada ketentuan kita harus lakukan. Karena apa? Sebentar lagi berkaitan desk Pilkada sudah disampaikan, tinggal pelaksanaan,” terang Junaedi dalam Pidato Apel Pagi di Gedung Plaza Pemkot Bekasi, Senin (22/04/2024) lalu.

Baca Juga:  Jelang Pilkada Kota Bekasi, Ini Atensi Sekda Junaedi kepada ASN 'Petakhilan'

Jelang pelaksanaan Pilkada, kata dia, tentunya sudah ramai bermunculan nama-nama bakal calon Kepala Daerah. Tak terkecuali nama Kusnanto Saidi yang menjabat sebagai Direktur RSUD Chasbullah Abdul Madjid masuk radar dari bursa Pilkada salah satunya contohnya.

“Sekarang ramai sudah berkaitan dengan nama bermuculan yaitu nama nama calon, khususnya buat kita adalah sebagai ASN kita tidak boleh kita lakukan, kita tetap netral, karena di tahun politik. Karena yang punya keperluan hanya orang orang Partai, kita tetap kerja,” sambungnya.

Baca Juga:  Rotasi dan Mutasi Pejabat Eselon II Pemkot Bekasi Batal Digelar Hari Ini

Sehingga, kata dia, jangan sampai ada ASN Pemkot Bekasi yang mengajukan diri sebagai Bakal Calon Kepala Daerah. Sebab, hajat Pilkada hanyalah keperluan dari orang-orang Politik.

“Karena apa? Mohon maaf, jangan sampai nanti kita belum apa-apa kita berharap. Bagaimana mula jadi pegawai, sampai kita pensiun dengan aman dan nyaman selamat. Kecuali takdir Allah,” katanya.

Baca Juga:  Enam Bulan Tak Bayar Gaji Karyawan, Pj Wali Kota Bekasi Diminta Usut PT MSA

“Saya berpesan sekali lagi, jangan ASN ini ngocol (petakilan) kalo kata orang. Kita profesional aja, tetap disiplin dan lainnya. Ya kalau dirinya engga nyalonin diri gapapa, jangan dirinya tadi saya bilang, sok- sok’an mendeklarasikan mau apa itu engga boleh. Karena hitungannya ASN itu adalah berhenti,” sambungnya.

Atensi tersebut, kata dia, disampaikan kepada para ASN agar pelayanan kepada masyarakat juga tidak terganggu. Terutama kepada para Kepala OPD yang masuk dalam radar bursa Pilkada.

“Hindarilah politik praktis. Catatannya dia harus berhenti (sebagai ASN, kalau dia ingin maju). Jangan sampai nanti kita belum tentu apa, bikin suasana engga bagus. Kembali terhadap pelayanan, harus tetap kita jaga,” pungkasnya.

Follow WhatsApp Channel rakyatbekasi.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Partisipasi Pemilih di Pilkada Kota Bekasi hanya 55.05 Persen, Soni Sumarsono Bilang Begini
808.656 Golput di Pilkada Kota Bekasi, KPU Sebut Masyarakat Jenuh
Tim Advokat Ridho Siapkan Bukti Data Pendukung Hadapi Gugatan di Mahkamah Konstitusi
Raih Kemenangan Mutlak, Paslon Ridho Siap Terima Kritik dari Masyarakat Kota Bekasi
Paslon Ridho Rangkul Seluruh Pihak Bersatu Bangun Kota Bekasi
KPU Kota Bekasi Siap Hadapi Gugatan di Mahkamah Konstitusi
Paslon Ridho jadi Jawara Pilkada Kota Bekasi, Tim Pemenangan Ajak Warga Bersatu
KPU Tetapkan Tri Adhianto – Harris Bobihoe sebagai Pemenang Pilkada Kota Bekasi 2024

Berita Terkait

Minggu, 8 Desember 2024 - 18:28 WIB

Partisipasi Pemilih di Pilkada Kota Bekasi hanya 55.05 Persen, Soni Sumarsono Bilang Begini

Minggu, 8 Desember 2024 - 14:31 WIB

808.656 Golput di Pilkada Kota Bekasi, KPU Sebut Masyarakat Jenuh

Sabtu, 7 Desember 2024 - 12:04 WIB

Raih Kemenangan Mutlak, Paslon Ridho Siap Terima Kritik dari Masyarakat Kota Bekasi

Sabtu, 7 Desember 2024 - 11:47 WIB

Paslon Ridho Rangkul Seluruh Pihak Bersatu Bangun Kota Bekasi

Jumat, 6 Desember 2024 - 18:42 WIB

KPU Kota Bekasi Siap Hadapi Gugatan di Mahkamah Konstitusi

Berita Terbaru

error: Content is protected !!