Pusat Data Nasional ‘Error’, Harun Masiku Berpotensi Kabur ‘Gocek’ Imigrasi

- Jurnalis

Sabtu, 22 Juni 2024 - 16:23 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Pusat Data Nasional (PDN) mengalami gangguan serius yang dampaknya mempengaruhi operasional yang terkoneksi dengan 56 layanan publik pemerintah di Indonesia.

Pusat Data Nasional (PDN) mengalami gangguan serius yang dampaknya mempengaruhi operasional yang terkoneksi dengan 56 layanan publik pemerintah di Indonesia.

Gangguan yang melanda Pusat Data Nasional (PDN) sejak Kamis (20/06/2024), yang dikelola oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), memunculkan kekhawatiran serius. Pengamat IT, Alfons Tanujaya, menegaskan bahwa pemerintah harus menerima konsekuensi dari digitalisasi, termasuk risiko kebocoran data dan kaburnya tersangka korupsi. Alfons menekankan bahwa insiden di server PDN telah mengganggu sistem imigrasi di bandara Soekarno-Hatta dan kantor imigrasi seluruh Indonesia.
“Ini adalah konsekuensi tak terelakkan dari digitalisasi. Seperti makan nangka yang pasti bergetah, kita harus siap menghadapi risiko teknologi,” ujar Alfons seperti dikutip Inilah.com, Sabtu (22/06/2024).
Dia menambahkan bahwa Kemenkominfo seharusnya telah menyiapkan rencana antisipasi yang lebih matang.
“Harusnya ada rencana cadangan yang robust, seperti penggunaan cloud alternatif atau edge computing, dan bahkan prosedur manual jika semua sistem digital gagal,” jelas Alfons.
Selain itu, Alfons mengkritik kecenderungan pejabat untuk saling menyalahkan ketika terjadi gangguan.
“Jangan hanya pandai menyalahkan. Penting untuk belajar dari kesalahan agar tidak terulang,” tambahnya.
Direktur Jenderal Imigrasi, Silmy Karim, sebelumnya telah menyalahkan PDN atas gangguan sistem imigrasi. Namun, Alfons menduga bahwa gangguan tersebut mungkin disebabkan oleh serangan ransomware, meskipun belum ada konfirmasi resmi dari Kominfo. Sementara itu pengamat teknologi informasi dari Indonesia ICT Institute Heru Sutadi juga mengungkapkan kekhawatiran serupa. Menurutnya, insiden ini menunjukkan celah keamanan yang mungkin dimanfaatkan oleh buronan seperti Harun Masiku.
“Sistem PDN seharusnya menjadi benteng pertahanan data dan pengawasan, tetapi kini justru menunjukkan kerentanan yang signifikan,” kata Heru.
Kasus Harun Masiku, yang berhasil masuk ke Indonesia tanpa terdeteksi oleh sistem imigrasi, adalah contoh nyata dari risiko yang dihadapi jika sistem PDN tidak beroperasi dengan optimal.

Eksplorasi konten lain dari Beyond Your Local News

Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.

Follow WhatsApp Channel rakyatbekasi.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Megaskandal Korupsi PT Migas Kota Bekasi Kian Menggurita: Kejagung Cecar Lagi HIS Bos Foster Oil
Kadin Kota Bekasi Desak Ekosistem Industri Berbasis Data di Rapimnas 2026
Bedah Tuntas Layanan Pertanahan: BPN Kota Bekasi Paparkan Peta Jalan Penyelesaian Aduan Warga di Hadapan Ombudsman RI
Usut Korupsi Rp2 Triliun PT Migas, Kejagung RI Kembali Periksa Petinggi PT Pertamina Hulu Energi
Kejagung Periksa Dua Saksi dari Pemkot Bekasi dan Sinergi Patriot Soal Korupsi PT Migas
Pusaran Korupsi PT Migas Kota Bekasi Tembus Pusat: Kejagung RI Cecar Dua Pejabat Kementerian ESDM
Terganjal Fiskal DKI, Usulan 2 Flyover Bekasi Belum Masuk MoU TPST Bantargebang
Usut Jantung Operasional Korupsi: Kejagung Cecar Saksi PT PHE dan Pelaksana KSO Pertamina EP
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses

0 Comments

Berita Terkait

Jumat, 30 Oktober 2026 - 18:32 WIB

Megaskandal Korupsi PT Migas Kota Bekasi Kian Menggurita: Kejagung Cecar Lagi HIS Bos Foster Oil

Jumat, 30 Oktober 2026 - 08:49 WIB

Kadin Kota Bekasi Desak Ekosistem Industri Berbasis Data di Rapimnas 2026

Jumat, 30 Oktober 2026 - 02:45 WIB

Bedah Tuntas Layanan Pertanahan: BPN Kota Bekasi Paparkan Peta Jalan Penyelesaian Aduan Warga di Hadapan Ombudsman RI

Kamis, 29 Oktober 2026 - 22:01 WIB

Usut Korupsi Rp2 Triliun PT Migas, Kejagung RI Kembali Periksa Petinggi PT Pertamina Hulu Energi

Rabu, 28 Oktober 2026 - 19:05 WIB

Kejagung Periksa Dua Saksi dari Pemkot Bekasi dan Sinergi Patriot Soal Korupsi PT Migas

Berita Terbaru

error: Content is protected !!

Eksplorasi konten lain dari Beyond Your Local News

Langganan sekarang agar bisa terus membaca dan mendapatkan akses ke semua arsip.

Lanjutkan membaca

1
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x