Rp500 juta – Rp1 miliar dari PPK sampai ke Komisioner, YAMSI Desak KPU Gelar Rekapitulasi Ulang Seluruh Dapil di Kota Bekasi

- Jurnalis

Selasa, 5 Maret 2024 - 07:29 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Anggota PPK Bekasi Timur Gregy Thomas kontan meneteskan airmata seusai menjelaskan kronologi dugaan penggelembungan di wilayahnya.

Anggota PPK Bekasi Timur Gregy Thomas kontan meneteskan airmata seusai menjelaskan kronologi dugaan penggelembungan di wilayahnya.

KOTA BEKASI – Dewan Pembina Yayasan Marhaen Sejahtera Indonesia (YAMSI) Ricky Tambunan menilai pelaksanaan pemilu legislatif (pileg) 2024 menjadi pileg paling buruk sepanjang pelaksanaannya di Kota Bekasi.

[irp posts=”9267″ ]

Oleh karena itu, Ricky Tambunan mendesak KPU Kota Bekasi untuk melakukan rekapitulasi suara ulang di semua daerah pemilihan (dapil) di Kota Bekasi, bukan hanya Dapil 1 yang meliputi Kecamatan Bekasi Timur dan Bekasi Selatan.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

[irp posts=”9231″ ]

“Kita minta semua hasil Pleno di PPK semua dapil dibuka kembali oleh Pleno KPUD, karena kuatnya dugaan adanya permainan antara PPK dengan oknum Komisioner KPUD Kota Bekasi dengan modus menaikkan suara caleg untuk merebut sisa suara,” kata Ricky Tambunan kepada rakyatbekasi.com di Kota Bekasi, Senin (4/3/2024).

[irp posts=”9263″ ]

Berdasarkan informasi dan data yang diterima pihaknya, kata Ricky, ada caleg yang ‘dipush’ untuk meraih suara terbanyak dengan cara mengambil suara dari caleg lain separtai politik. Termasuk juga suara dari partai kecil yang tak punya saksi, baik di TPS maupun di PPK.

“Gakkumdu harus menindaklanjuti skandal pidana pemilu yang terungkap di Dapil 1 Kota Bekasi,” tegasnya.

[irp posts=”9262″ ]

“Ada dugaan, Rp500 juta hingga Rp1 miliar dari PPK sampai ke oknum komisioner. Kami juga menemukan adanya penjualan C1 Hasil yang dibanderol kisaran Rp80 juta – Rp100 juta untuk 5 dapil, 12 kecamatan dan 56 kelurahan,” ungkap eks pengurus DPC PDI Perjuangan Kota Bekasi itu.

[irp posts=”9238″ ]

Demi menghindari kecurigaan publik seiring terbongkarnya skandal penggelembungan suara yang terjadi di dapil 1 Bekasi Timur yang sudah barang tentu dan sangat mungkin penggelembungan suara serupa terjadi di Dapil lainnya. Ricky menegaskan agar Pleno KPU Kota Bekasi membuka kembali Da1 atau perhitungan suara di Kecamatan.

[irp posts=”9252″ ]

“KPU harus melakukan rekapitulasi suara ulang di semua daerah pemilihan (dapil) di Kota Bekasi, agar masyarakat percaya dan melegitimasi hasilnya. Karena Pileg tahun ini, dengan segala kecurangannya, adalah Pileg yang paling buruk pelaksanaannya di Kota Bekasi. Dan, aparat hukum agar menindak temuan di Dapil 1,” tegasnya.

 

Follow WhatsApp Channel rakyatbekasi.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

RUPS Setujui Pengunduran Diri Direktur Utama PT Mitra Patriot Ucu Asmara Sandi
Gercep, Dirut PT Security Phisik Dinamika (SPD) Turun Gunung Bayarkan Gaji Ratusan Sekuriti Pakuwon Mall Bekasi
Jadi Syarat SPMB 2025, Disdukcapil Kota Bekasi Imbau Orang Tua dan Wali Murid untuk Urus Kartu Identitas Anak (KIA)
Disdukcapil Kota Bekasi Perkuat Verifikasi Data Adminduk untuk Optimalisasi Pelayanan Publik Berbasis NIK
Jelang SPMB 2025: Lulusan SD Berkurang Tiga Ribu, Disdik Kota Bekasi Usulkan Tambah Jumlah Rombel
Pimpinan DPRD Kabupaten Bekasi Divonis Dua Tahun Penjara atas Kasus Gratifikasi
Gaji Dibayar Telat dalam 4 Bulan Terakhir, Disnaker Kota Bekasi Minta Sekuriti Pakuwon Mall Segera Lapor
Gajinya Dibayar Telat dan Dicicil dalam 4 Bulan Terakhir, Ratusan Sekuriti Pakuwon Mall Bekasi Bakal Mogok Kerja

Berita Terkait

Jumat, 18 April 2025 - 00:41 WIB

RUPS Setujui Pengunduran Diri Direktur Utama PT Mitra Patriot Ucu Asmara Sandi

Kamis, 17 April 2025 - 17:57 WIB

Gercep, Dirut PT Security Phisik Dinamika (SPD) Turun Gunung Bayarkan Gaji Ratusan Sekuriti Pakuwon Mall Bekasi

Kamis, 17 April 2025 - 14:34 WIB

Jadi Syarat SPMB 2025, Disdukcapil Kota Bekasi Imbau Orang Tua dan Wali Murid untuk Urus Kartu Identitas Anak (KIA)

Kamis, 17 April 2025 - 14:01 WIB

Disdukcapil Kota Bekasi Perkuat Verifikasi Data Adminduk untuk Optimalisasi Pelayanan Publik Berbasis NIK

Kamis, 17 April 2025 - 13:15 WIB

Jelang SPMB 2025: Lulusan SD Berkurang Tiga Ribu, Disdik Kota Bekasi Usulkan Tambah Jumlah Rombel

Berita Terbaru

error: Content is protected !!