JAKARTA – Ternyata, banyak sekali program pembangunan di daerah yang boros alias nir-efisien. Apalagi anggaran untuk program pendukungnya, lebih ugal-ugalan lagi.
Dalam Rakornas Penguatan Komitmen Pengawasan Penyelenggaraan Pemda dalam Pemberantasan Korupsi di gedung KPK, Jakarta, Senin (08/07/2024), Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyebut banyaknya program boros di daerah. Salah satunya untuk belanja gaji pegawai.
Masih mending jika daerah yang anggarannya boros namun pendapatan daerahnya cukup besar.
Related Posts:
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Yang terjadi justru sebaliknya. Pendapatan daerah receh namun pejabatnya bermewah-mewah.
“Belanja yang kita lihat kerawanan tertinggi, tidak efisien dalam menyusun postur anggaran belanja. Belanja habis untuk belanja pegawai. Gaji dan tambahan penghasilan lainnya,” kata Tito.
Belanja yang ada di daerah, kata Tito, juga tidak ada yang efisien.
Dalam membuat sebuah program, banyak tambahan anggaran lainnya untuk pendukung program yang tidak efisien.
“Di belanja ini selain untuk gaji tadi, belanja operasional. Belanja operasional untuk pegawai juga. Mulai dari kegiatan-kegiatan yang tidak perlu, yang tidak efisien, rapat-rapat, perjalanan dinas yang tidak perlu,” tuturnya.
Contohnya, kata Mendagri Tito, ada program daerah yang dianggarkan Rp5 miliar.
Dalam realisasinya, total anggaran yang dihabiskan lebih besar lagi.
Karena untuk keperluan pegawai dan hal-hal tak penting lainnya.
“Misalnya, program intinya dianggarkan Rp5 miliar, program studi bandingnya Rp2 sampai Rp3 miliar, rapatnya Rp3 miliar, perjalanan dinasnya Rp10 miliar. Jadi, lebih banyak persiapan-persiapan penguatannya, ketimbang program yang bermanfaat untuk rakyat. Ini kerawanannya juga,” bebernya.
Adapun dalam acara tersebut, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dikumpulkan untuk melakukan rakornas.
APIP sendiri adalah lembaga pengawas internal untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan berjalan sesuai dengan tujuan dan sasaran.
Turut hadir dalam acara tersebut Ketua KPK Nawawi Pomolango dan Deputi Bidang Investigasi BPKP Agustina Arumsari. Selain itu, turut hadir sejumlah pejabat daerah lainnya.
