Suka Hamburkan Anggaran untuk Jalan-jalan, Mendagri Bongkar Mental Bobrok Pejabat Daerah

- Jurnalis

Selasa, 9 Juli 2024 - 11:44 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (08/07/2024).

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (08/07/2024).

JAKARTA – Ternyata, banyak sekali program pembangunan di daerah yang boros alias nir-efisien. Apalagi anggaran untuk program pendukungnya, lebih ugal-ugalan lagi.

Dalam Rakornas Penguatan Komitmen Pengawasan Penyelenggaraan Pemda dalam Pemberantasan Korupsi di gedung KPK, Jakarta, Senin (08/07/2024), Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyebut banyaknya program boros di daerah. Salah satunya untuk belanja gaji pegawai.

Masih mending jika daerah yang anggarannya boros namun pendapatan daerahnya cukup besar.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Yang terjadi justru sebaliknya. Pendapatan daerah receh namun pejabatnya bermewah-mewah.

“Belanja yang kita lihat kerawanan tertinggi, tidak efisien dalam menyusun postur anggaran belanja. Belanja habis untuk belanja pegawai. Gaji dan tambahan penghasilan lainnya,” kata Tito.

Belanja yang ada di daerah, kata Tito, juga tidak ada yang efisien.

Baca Juga:  Bea Cukai Bekasi Musnahkan 4.163.812 Batang Rokok Ilegal Bernilai Rp5 Miliar

Dalam membuat sebuah program, banyak tambahan anggaran lainnya untuk pendukung program yang tidak efisien.

“Di belanja ini selain untuk gaji tadi, belanja operasional. Belanja operasional untuk pegawai juga. Mulai dari kegiatan-kegiatan yang tidak perlu, yang tidak efisien, rapat-rapat, perjalanan dinas yang tidak perlu,” tuturnya.

Contohnya, kata Mendagri Tito, ada program daerah yang dianggarkan Rp5 miliar.

Baca Juga:  DPR RI Sahkan Dua RUU Tentang Pemasyarakatan dan PLP

Dalam realisasinya, total anggaran yang dihabiskan lebih besar lagi.

Karena untuk keperluan pegawai dan hal-hal tak penting lainnya.

“Misalnya, program intinya dianggarkan Rp5 miliar, program studi bandingnya Rp2 sampai Rp3 miliar, rapatnya Rp3 miliar, perjalanan dinasnya Rp10 miliar. Jadi, lebih banyak persiapan-persiapan penguatannya, ketimbang program yang bermanfaat untuk rakyat. Ini kerawanannya juga,” bebernya.

Adapun dalam acara tersebut, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dikumpulkan untuk melakukan rakornas.

Baca Juga:  Kominfo: Laman "PSE" Dihantam 20 Juta Serangan Siber dalam Sehari

APIP sendiri adalah lembaga pengawas internal untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan berjalan sesuai dengan tujuan dan sasaran.

Turut hadir dalam acara tersebut Ketua KPK Nawawi Pomolango dan Deputi Bidang Investigasi BPKP Agustina Arumsari. Selain itu, turut hadir sejumlah pejabat daerah lainnya.

Visited 89 times, 1 visit(s) today

Berita Terkait

Udah Tenang, Presiden Jokowi Jamin Pembelian BBM Subsidi Pada 17 Agustus tak Dibatasi
Delapan Oknum Pegawai KPK Kegep Judi Online, Total Depo Rp16,8 Juta
Kado Pahit 17 Agustus 2024, Rakyat Dibatasi Beli Pertalite
PBNU: 1 Muharam 1446 H Jatuh pada Senin 8 Juli 2024, Pemkot Bekasi Rayakan Jumat
DKPP Beri Dateline 7 Hari ke Presiden Jokowi untuk Pecat Ketua KPU Hasyim Asy’ari
Muncul ke Publik, Korban Asusila Hasyim Asy’ari Puas dengan Putusan DKPP
Ketua KPU Hasyim Asy’ari Terbukti Lakukan Tindak Asusila, DKPP Jatuhkan Sanksi Pemberhentian Tetap
Hacker Brain Cipher Janjikan Rilis Kunci Data Gratis Rabu Ini, Pakar IT Soroti Tiga Kejanggalan

Berita Terkait

Selasa, 16 Juli 2024 - 14:43 WIB

Udah Tenang, Presiden Jokowi Jamin Pembelian BBM Subsidi Pada 17 Agustus tak Dibatasi

Rabu, 10 Juli 2024 - 16:33 WIB

Delapan Oknum Pegawai KPK Kegep Judi Online, Total Depo Rp16,8 Juta

Selasa, 9 Juli 2024 - 21:46 WIB

Kado Pahit 17 Agustus 2024, Rakyat Dibatasi Beli Pertalite

Selasa, 9 Juli 2024 - 11:44 WIB

Suka Hamburkan Anggaran untuk Jalan-jalan, Mendagri Bongkar Mental Bobrok Pejabat Daerah

Minggu, 7 Juli 2024 - 11:11 WIB

PBNU: 1 Muharam 1446 H Jatuh pada Senin 8 Juli 2024, Pemkot Bekasi Rayakan Jumat

Berita Terbaru

Pilkada 2024

Bawaslu Klaim Belum Temukan ‘Joki Pantarlih’ di Kota Bekasi

Selasa, 16 Jul 2024 - 15:01 WIB