DPRD Kota Bekasi Setujui RAPBD 2025, Naik Rp200 Miliar untuk Gaji PPPK dan Guru

- Jurnalis

Jumat, 29 November 2024 - 08:21 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Anggota Badan Anggaran DPRD Kota Bekasi, Ir. Hj. Chairun Nisa, M.M.

Anggota Badan Anggaran DPRD Kota Bekasi, Ir. Hj. Chairun Nisa, M.M.

Pemerintah Kota Bekasi bersama DPRD Kota Bekasi menyepakati penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bekasi Tahun 2025 dengan alokasi dana sebesar Rp 191 miliar untuk gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), Program Profesi Guru (PPG), dan tambahan penghasilan guru.

Alokasi ini dipaparkan setelah Pemerintah Daerah mengikuti Rapat Paripurna penetapan RAPBD Kota Bekasi Tahun 2025.

Dengan target APBD mencapai Rp 6,7 triliun, atau naik sekitar Rp 235 miliar dari rancangan awal sebesar Rp 6,4 triliun. Target Belanja Daerah sendiri disepakati berada di angka Rp 6,9 triliun.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Belanja daerah tahun 2025 disusun dengan memfokuskan pada belanja dalam rangka pemenuhan prioritas pembangunan daerah dengan memperhatikan arah pembangunan daerah, kebijakan, dan isu strategis dalam rencana pembangunan daerah tahun 2024-2026,” ujar Anggota Badan Anggaran DPRD Kota Bekasi, Ir. Hj. Chairun Nisa, M.M.

Penyesuaian belanja daerah di antaranya terdapat pada belanja operasional, tepatnya pada belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja hibah.

“Penambahan pagu belanja pegawai sebesar Rp191.051.778.863 untuk gaji PPPK, PPG guru, dan tambahan penghasilan guru,” paparnya.

Sementara itu, Penjabat (Pj) Wali Kota Bekasi, Raden Gani Muhamad, menyampaikan bahwa RAPBD yang baru saja disepakati tersebut disusun dengan memprioritaskan kepentingan masyarakat.

“Kedewasaan kita bersama untuk memprioritaskan kepentingan masyarakat Kota Bekasi dan pembangunan di Kota Bekasi,” imbuhnya.

Setelah disetujui dalam rapat paripurna kemarin, tidak ada lagi perubahan rancangan APBD tahun anggaran 2025.

“Insya Allah tidak ada, ini nanti tinggal ditandatangani Raperdanya, lalu kita kirim ke gubernur untuk evaluasi dan mohon nomor register. Sehingga ini bisa selesai sebelum 31 Desember,” pungkas Pj Gani.

Kesepakatan tersebut menjadi langkah strategis bagi Pemerintah Kota Bekasi dalam mewujudkan program pembangunan dan pelayanan publik yang lebih baik untuk masyarakat di tahun mendatang.

Alokasi anggaran yang signifikan untuk gaji PPPK, PPG guru, dan tambahan penghasilan guru menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidikan.

Sebagai informasi, berikut postur RAPBD Kota Bekasi Tahun Anggaran 2025:

  • Belanja daerah hasil pembahasan ditetapkan sebesar Rp6.910.421.634.837.
  • Bertambah sebesar 235.515.896.118 dikarenakan bertambahnya target pendapatan daerah yang bersumber dari pendapatan transfer pemerintah pusat.
  • Penyesuaian pagu belanja daerah antara lain ;
  1. Belanja operasi hasil pembahasan ditetapkan sebesar Rp5.738.166.073.310.
    • Penambahan pagu belanja pegawai sebesar 191.051.778.863 untuk gaji PPPK, PPG guru, dan tambahan penghasilan guru.
    • Penambahan pagu belanja barang dan jasa sebesar Rp32.846.729.052.
    • Penambahan pagu belanja hibah sebesar Rp48.286.900.000.
  2. Belanja modal hasil pembahasan ditetapkan sebesar Rp1.126.334.143.363 (berkurang).
  3. Belanja tidak terduga, dilakukan penyesuaian pagu belanja tidak terduga (BTT) sebesar Rp20.485.709.882. (Dipergunakan untuk menutup kekurangan gaji PPPK di seluruh OPD).


    Eksplorasi konten lain dari Beyond Your Local News

    Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.

    Follow WhatsApp Channel rakyatbekasi.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

    Berita Terkait

    BPRS Patriot Masih ‘Nebeng’ Sistem BJB, DPRD Desak Wali Kota Bekasi Evaluasi Penambahan OPD untuk Penggajian PPPK
    Nilai PKS TPST Bantargebang Anjlok Rp19 Miliar, DPRD Kota Bekasi Pastikan BLT Uang Bau Aman namun Tanpa Subsidi Listrik
    Evaluasi 2 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran, Fraksi Gerindra DPRD Kota Bekasi Desak Anggaran Tepat Sasaran
    Dana Kompensasi TPST Bantargebang Dijanjikan Cair Awal November 2026 Tanpa Pemotongan
    Komisi IV Desak Calon Dewan Pendidikan Kota Bekasi 2026–2031 Hadirkan Terobosan Konkret
    Wanti-wanti Jangan Ada Titipan Politik, Komisi IV Soroti Ketertutupan Seleksi Dewan Pendidikan Kota Bekasi
    Warga Bulak Sentul Tagih Bansos Lansia dan U-Ditch, Nawal Husni Janji Kawal Mati-matian!
    Awas SiLPA Membengkak! Serapan APBD Kota Bekasi Baru 58 Persen, DPRD Desak OPD Kejar Target 99 Persen
    0 0 votes
    Article Rating
    Subscribe
    Notify of

    Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses

    0 Comments

    Berita Terkait

    Kamis, 22 Oktober 2026 - 18:01 WIB

    BPRS Patriot Masih ‘Nebeng’ Sistem BJB, DPRD Desak Wali Kota Bekasi Evaluasi Penambahan OPD untuk Penggajian PPPK

    Rabu, 21 Oktober 2026 - 14:55 WIB

    Nilai PKS TPST Bantargebang Anjlok Rp19 Miliar, DPRD Kota Bekasi Pastikan BLT Uang Bau Aman namun Tanpa Subsidi Listrik

    Selasa, 20 Oktober 2026 - 19:42 WIB

    Evaluasi 2 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran, Fraksi Gerindra DPRD Kota Bekasi Desak Anggaran Tepat Sasaran

    Jumat, 16 Oktober 2026 - 09:37 WIB

    Dana Kompensasi TPST Bantargebang Dijanjikan Cair Awal November 2026 Tanpa Pemotongan

    Kamis, 15 Oktober 2026 - 10:29 WIB

    Komisi IV Desak Calon Dewan Pendidikan Kota Bekasi 2026–2031 Hadirkan Terobosan Konkret

    Berita Terbaru

    error: Content is protected !!

    Eksplorasi konten lain dari Beyond Your Local News

    Langganan sekarang agar bisa terus membaca dan mendapatkan akses ke semua arsip.

    Lanjutkan membaca

    0
    Would love your thoughts, please comment.x
    ()
    x