Pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu belum bisa dimulai sebelum ada penugasan resmi dari pimpinan DPR melalui Badan Musyawarah.
BEKASI – Komisi II DPR RI menyatakan masih menunggu arahan dari pimpinan dewan untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 135/PUU-XXII/2024.
Putusan tersebut mengamanatkan pemisahan penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) Nasional dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dede Yusuf, menjelaskan bahwa pembahasan mengenai revisi Undang-Undang Pemilu kini menjadi sorotan utama menyusul putusan MK tersebut.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Namun, prosesnya belum dapat dimulai karena menunggu mekanisme internal di DPR.
“Animo dalam beberapa bulan terakhir adalah Revisi Undang-Undang Pemilu, di mana banyak sekali masukan. Namun, kita sebetulnya masih belum dapat keputusan dari pimpinan DPR,” ujar Dede Yusuf saat ditemui jurnalis rakyatbekasi.com di Hotel Horison Ultima Bekasi, Rabu (10/09/2025).
Menunggu Penugasan Resmi dari Pimpinan DPR
Dede Yusuf menegaskan bahwa Komisi II belum bisa membentuk Panitia Kerja (Panja) untuk memulai pembahasan sebelum ada penugasan yang jelas.
Keputusan mengenai badan mana yang akan menangani revisi ini berada di tangan pimpinan DPR dan akan ditetapkan melalui rapat Badan Musyawarah (Bamus).
“Kami belum bisa memulai sebelum ada penugasan dari pimpinan DPR. Pimpinan DPR harus memutuskan melalui Bamus, apakah undang-undang ini akan ditaruh di Komisi II, Pansus (Panitia Khusus), atau di Baleg (Badan Legislasi),” jelasnya.
Selain itu, ia menambahkan bahwa Surat Presiden (Surpres) sebagai salah satu pemicu dimulainya pembahasan revisi UU juga belum diterbitkan oleh pemerintah.
Dinamika Politik Jadi Pertimbangan
Meskipun proses formal belum bergulir, Dede Yusuf menekankan pentingnya untuk terus membahas isu pemisahan pemilu ini secara berkelanjutan.
Menurutnya, dinamika politik yang terus berubah menuntut adanya persiapan dan kajian yang matang.
“Mengapa (harus dibahas terus)? Karena dinamika akan selalu berubah. Kalau kita berbicara pemilu, hasil dari seluruh kebijakan yang ada di negeri ini tercipta dari proses demokrasi,” katanya.
Ia menyoroti bahwa pemisahan antara Pemilu Nasional dan Pilkada akan berdampak signifikan pada berbagai aspek teknis, seperti durasi kerja penyelenggara, kompleksitas tahapan, hingga jumlah sumber daya manusia yang dibutuhkan.
“Semua ini harus mendengarkan masukan dari bawah. Jadi, berkenaan dengan pemisahan ini, berapa lama mereka bekerja, bagaimana proses tahapannya, semua harus dikaji mendalam,” tutupnya.
