Jadwal Pelantikan Kepala Daerah Serentak, KPU Masih Tunggu Perpres

- Jurnalis

Selasa, 9 Juli 2024 - 06:35 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

KPU menggelar Focus Group Discussion di Gran Melia Hotel, Jakarta Selatan, Senin (08/07/2024)

KPU menggelar Focus Group Discussion di Gran Melia Hotel, Jakarta Selatan, Senin (08/07/2024)

JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) masih menunggu diterbitkannya Peraturan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menentukan kapan jadwal pelantikan serentak kepala daerah hasil Pilkada 2024

Anggota KPU RI Idham Holik sendiri mengaku pihaknya telah menggelar rapat koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebanyak dua kali.

“Kita tunggu saja kapan perpresnya terbit, karena peraturannya pasal 165 UU 10/2016 menegaskan demikian, bahwa tata cara dan jadwal pelantikan serentak diatur peraturan presiden,” jelas Idham di Gran Melia Hotel, Jakarta Selatan, Senin (08/07/2024).

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Sementara itu, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Rahmat Bagja mengingatkan KPU RI agar mengakomodir calon jalur perseorangan buntut putusan Mahkamah Agung (MA) terkait pencalonan batas usia kepala daerah

“Putusan MA tetap harus dilaksanakan dengan catatan bahwa harus ada pemberlakuan terhadap calon perseorangan juga,” kata Bagja di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Senin (01/07/2024).

“Harus diperhitungkan calon perseorangan, kenapa? Kalau diberlakukan ke depan, maka yang berlaku hanya itu calon partai politik, sedangkan dari perseorangan yang sudah mendaftar jadi persoalan lagi,” sambung dia.

Perlu diketahui, MA mengabulkan permohonan Partai Garda republik Indonesia (Garuda) terkait aturan batas minimal usia calon gubernur dan wakil gubernur 30 tahun.

Baca Juga:  Kaesang Temui Prabowo Sore Ini, Arah Dukungan PSI Berubah?

Dari informasi yang didapat, putusan itu diputuskan oleh majels hakim yang memutus yakni Yulius dan anggotanya Cerah Bangun dengan putusan Nomor 23 P/HUM/2024 pada Rabu, 29 Mei 2024.

“Memerintahkan kepada KPU RI untuk mencabut Pasal 4 ayat (1) huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota,” bunyi putusan tersebut, dilihat Kamis (30/5/2024).

Visited 22 times, 1 visit(s) today

Berita Terkait

Tak Hanya Tri Adhianto, DPP PSI Tugaskan Gus Shol sebagai Calon Wakil Wali Kota Bekasi
PSI Rekomendasikan Tri Adhianto jadi Wali Kota Bekasi 2024-2029, Siapa Menyusul?
Kekuatan Koalisi Dinilai Cukup, Tri Adhianto Optimis Menang Pilkada Kota Bekasi
Disebut Bakal Ambil Wakil dari Golkar, Tri Adhianto: Semua Cocok Kecuali Uu
Ini Alasan Partai Amanat Nasional Rekomendasikan Tri Adhianto Jadi Wali Kota Bekasi
Raih Rekomendasi PAN, Hari ini Deadline Tri Adhianto Tentukan Siapa Wakilnya di Pilkada
Bawaslu Jabar Temukan Sejumlah Kesalahan Prosedur dalam Pencoklitan Data Pemilih
Usai Ajukan Pensiun Dini, Eks Kadisdik Kota Bekasi Kini Berseragam Golkar

Berita Terkait

Senin, 22 Juli 2024 - 10:49 WIB

Tak Hanya Tri Adhianto, DPP PSI Tugaskan Gus Shol sebagai Calon Wakil Wali Kota Bekasi

Minggu, 21 Juli 2024 - 09:49 WIB

Kekuatan Koalisi Dinilai Cukup, Tri Adhianto Optimis Menang Pilkada Kota Bekasi

Sabtu, 20 Juli 2024 - 18:47 WIB

Disebut Bakal Ambil Wakil dari Golkar, Tri Adhianto: Semua Cocok Kecuali Uu

Sabtu, 20 Juli 2024 - 18:23 WIB

Ini Alasan Partai Amanat Nasional Rekomendasikan Tri Adhianto Jadi Wali Kota Bekasi

Sabtu, 20 Juli 2024 - 13:09 WIB

Raih Rekomendasi PAN, Hari ini Deadline Tri Adhianto Tentukan Siapa Wakilnya di Pilkada

Berita Terbaru