Bawaslu Launching Pemetaan Kerawanan Pilkada di Kota Bekasi, Berikut Indikatornya

- Jurnalis

Senin, 12 Agustus 2024 - 17:00 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

KOTA BEKASI – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Bekasi menyebutkan ada empat indikator kerawanan dalam peluncuran pemetaan kerawanan Pilkada Serentak 2024 yang bakal berlangsung pada 27 November mendatang.

Kordiv Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas Bawaslu Kota Bekasi Choirunnisa Marzoeki mengatakan, bahwa pada hari ini Senin (12/08/2024), pihaknya meluncurkan pemetaan kerawanan untuk Pilkada 2024 dengan membeberkan sejumlah indikator dan dimensinya.

“Dengan petaan kerawanan Pilkada ini kami ambil dari adanya Indeks Kerawanan Pemilu pada 2019 dan 2024 dan juga informasi termutakhir yang kami dapatkan sampai pada hari ini,” ucap Nisa sapaan akrabnya selepas pelaksanaan Launching Petaan Wilayah Rawan Jelang Pilkada Kota Bekasi di Hotel Horison Ultima Bekasi, Senin (12/08/2024).

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Dalam pemetaan tersebut, kata Nisa, Bawaslu mencatat bahwa Kota Bekasi memiliki empat dimensi kerawanan yang kerap kali terjadi selama pelaksanaan Pemilu.

“Baik, soal pelaksanaan Pemungutan Suara, Kemudian ada tahapan kampanye. Ketiga ada judikasi, karena setiap pemilu Kota Bekasi selalu ada gugatan di MK dan terakhir adalah Netralitas ASN dan Otoritas Penyelenggara,” paparnya.

Sementara itu di tempat yang sama, Ketua Bawaslu Kota Vidya Nurrul Fathia mengaku bahwa pihaknya memiliki tugas tersendiri dalam pencegahan potensi pelanggaran Pilkada.

“Maka dari itu diperlukan peran dan upaya untuk dilakukannya pemetaan sebagai warning. Sebagaimana warning alarm system, tentunya dalam upaya pencegahan yang nantinya akan kita hadapi dalam pemilihan dari peta kerawanan pemilu,” jelasnya.

Menurut Vidya, pelaksanaan peluncuran petaan kerawanan ini juga bertujuan sebagai bentuk langkah mitigasi pencegahan dini dalam menyusun peta kerawanan pemilihan.

“Dengan bertujuan untuk menyediakan data dan juga analisis kebijakan sebagai juga rekomendasi dan juga tentunya sebagai bahan perumusan kebijakan kepada seluruh jajaran pengawas pemilu dan juga stakeholder terkait,” tutupnya.


Eksplorasi konten lain dari Rakyat Bekasi

Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.

Follow WhatsApp Channel rakyatbekasi.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Gerindra Tumbangkan PDIP di Survei Elektabilitas Parpol IPO 2026
Survei IPO 2026: Surya Paloh Ungguli Prabowo dan Megawati
Taktik Bobby Nasution: Sekda Provsu HKBP Hanya Jabat 3 Bulan
Aksi Gubernur Sumut Bobby Nasution Berkantor di Nias Dikritik, Pemborosan APBD?
Siap-Siap! Dapil DPRD Kota Bekasi Berpotensi Berubah di Pemilu Legislatif 2029
Sekjend PKS Lantik DPP Gema Keadilan 2026-2031, Fokus Rebut Suara Pemuda di Pemilu 2029
Sikat Koruptor dan Kawal MBG, Gerindra Kota Bekasi Dukung Penuh Langkah Presiden Prabowo
Usut Korupsi MBG, PDIP Desak BGN Buka Data Keterlibatan Kader
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses

0 Comments

Berita Terkait

Minggu, 9 Agustus 2026 - 15:41 WIB

Gerindra Tumbangkan PDIP di Survei Elektabilitas Parpol IPO 2026

Minggu, 9 Agustus 2026 - 15:17 WIB

Survei IPO 2026: Surya Paloh Ungguli Prabowo dan Megawati

Senin, 3 Agustus 2026 - 13:56 WIB

Taktik Bobby Nasution: Sekda Provsu HKBP Hanya Jabat 3 Bulan

Jumat, 31 Juli 2026 - 16:30 WIB

Aksi Gubernur Sumut Bobby Nasution Berkantor di Nias Dikritik, Pemborosan APBD?

Selasa, 28 Juli 2026 - 09:53 WIB

Siap-Siap! Dapil DPRD Kota Bekasi Berpotensi Berubah di Pemilu Legislatif 2029

Berita Terbaru

Warga sedang mengisi bahan bakar kendaraan di salah satu SPBU di Jalan Chairil Anwar, Bekasi Timur, Kota Bekasi, menjelang penyesuaian harga BBM awal bulan.

Nasional

Pemerintah Resmi Larang Orang Kaya Beli BBM Subsidi Pertalite

Selasa, 11 Agu 2026 - 23:13 WIB

Mendagri Tito Karnavian mengancam akan memecat penjabat kepala daerah yang gagal mengendalikan inflasi, Selasa (24/01/2023). (Foto: Puspen Kemendagri)

Nasional

Tiga Skema Mendagri Amankan Gaji PPPK, Pemda Dilarang PHK!

Selasa, 11 Agu 2026 - 20:53 WIB

Petugas saat melakukan verifikasi faktual kelayakan hunian dan legalitas tanah warga calon penerima Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah di salah satu kawasan permukiman padat penduduk. Pendataan ketat dilakukan agar bantuan tepat sasaran. (Ilustrasi)

Bekasi

Bedah Rumah BSPS: 909 Hunian di Kota Bekasi Lolos Verifikasi

Selasa, 11 Agu 2026 - 17:01 WIB

error: Content is protected !!

Eksplorasi konten lain dari Rakyat Bekasi

Langganan sekarang agar bisa terus membaca dan mendapatkan akses ke semua arsip.

Lanjutkan membaca

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x