Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Bekasi memberikan respons terhadap usulan ambisius dari DPRD yang menargetkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026 mencapai angka Rp7 triliun.
Usulan tersebut kini menjadi topik hangat dalam pembahasan awal Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2026.
Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi, melalui TAPD, pada prinsipnya menyambut baik target tersebut, namun menekankan adanya sejumlah syarat dan pertimbangan krusial yang harus dipenuhi agar angka fantastis itu bisa menjadi kenyataan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Tanggapan Positif Bersyarat dari TAPD
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bekasi, Junaedi, yang juga merupakan bagian dari TAPD, menyatakan bahwa usulan kenaikan APBD secara signifikan sah untuk diajukan. Namun, ia menegaskan bahwa setiap target harus didasarkan pada potensi pendapatan yang riil dan dapat diukur.
“Boleh-boleh saja usul, selama potensi (pendapatan) masih ada dan memungkinkan untuk dimaksimalkan. Kami juga tidak akan menutupi,” ujar Junaedi.
Ia menambahkan, untuk mencapai target tersebut, perlu ada penugasan khusus kepada unit-unit terkait untuk benar-benar menggali dan mengoptimalkan semua sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Dengan catatan nanti ada yang diberi tugas tambahan untuk betul-betul memaksimalkan (pendapatan),” tegasnya.
Digitalisasi Sistem Keuangan Jadi Kunci Utama
Salah satu strategi utama yang disorot untuk mendongkrak pendapatan adalah melalui digitalisasi sistem keuangan dan pendapatan daerah.
Hal ini sejalan dengan keinginan bersama antara eksekutif dan legislatif untuk menciptakan transparansi dan efisiensi.
“Kalau keinginan bersama antara kita, dewan, dan pemerintah, adalah menuju sistem digitalisasi, ya kita dukung,” kata Junaedi.
Menurutnya, sistem digital tidak hanya akan mempermudah proses pembayaran kewajiban oleh masyarakat, tetapi juga krusial untuk menutup celah kebocoran pendapatan.
Implementasi ini mencakup pembayaran pajak online untuk sektor-sektor kunci seperti Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), serta pajak restoran dan parkir.
Dampak Peningkatan APBD bagi Kesejahteraan Bersama
Junaedi menekankan bahwa keberhasilan meningkatkan APBD akan berdampak langsung pada kesejahteraan seluruh elemen di Kota Bekasi.
Anggaran yang lebih besar memungkinkan pemerintah untuk menjalankan program pembangunan yang lebih masif, meningkatkan kualitas layanan publik, serta meningkatkan kesejahteraan aparatur.
“Kalau itu (pendapatan) meningkat, insya Allah kita semua sejahtera, akan lebih bagus,” jelasnya.
Sebaliknya, ia juga mengingatkan bahwa jika target pendapatan tidak tercapai, maka semua pihak akan merasakan dampaknya, termasuk potensi penyesuaian program dan anggaran belanja.
“Tapi kalau itu menurun, kita semua bisa kena masalah. Ini adalah tanggung jawab kita bersama,” pungkasnya.
Peningkatan APBD menjadi Rp7 triliun diharapkan dapat membiayai berbagai program prioritas, termasuk pembangunan infrastruktur, penanganan banjir, hingga modernisasi transportasi publik yang saat ini juga tengah didorong oleh DPRD.
Menurut Anda, apakah target APBD Rp7 triliun untuk Kota Bekasi pada tahun 2026 realistis? Bagikan pandangan Anda di kolom komentar.
