BEKASI – Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bekasi mengungkapkan fakta mengejutkan terkait legalitas aset fasilitas kesehatan di wilayahnya.
Sebanyak 50 Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) di Kota Bekasi dilaporkan belum mengantongi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) serta Sertifikat Laik Fungsi (SLF).
Kondisi ini menjadi sorotan karena IMB dan SLF merupakan syarat administrasi vital dalam pendirian dan operasional bangunan gedung, terutama untuk fasilitas pelayanan publik.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Mayoritas Puskesmas Belum Miliki Izin Lengkap
Kepala Dinas Kesehatan Kota Bekasi, Satia Sriwijayanti Anggraeni, memaparkan data tersebut dalam pidatonya usai peresmian dua Puskesmas baru—Puskesmas Jatirangga dan Jatiraden—di kawasan Citra Grand Cibubur, Rabu (26/11/2025).
Menurut Satia, dari total 55 Puskesmas yang beroperasi di Kota Bekasi, baru sebagian kecil yang memiliki kelengkapan dokumen perizinan.
”Kami sampaikan bahwa dari 55 Fasilitas Layanan Kesehatan (Faskes) atau Puskesmas yang ada, yang proses IMB-nya sudah selesai baru 5 Puskesmas. Sedangkan sisanya, sebanyak 50 Puskesmas, belum memiliki izin tersebut,” ungkap Satia.
Dalam kesempatan tersebut, Satia secara langsung meminta atensi dari kepala daerah untuk membantu penyelesaian masalah administratif ini demi kepastian hukum aset pemerintah.
”Kami mohon bantuan Bapak Wali Kota untuk merealisasikan IMB di 55 Puskesmas yang kita miliki. Karena masih kurang 50 Puskesmas lagi, kami harap IMB-nya bisa segera dibuatkan,” tambahnya.
Nihil Sertifikat Laik Fungsi (SLF)
Selain masalah IMB, Dinkes Kota Bekasi juga menyoroti ketiadaan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) di seluruh Puskesmas.
SLF merupakan sertifikat yang diterbitkan pemerintah daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi sebuah bangunan gedung sebelum dapat dimanfaatkan.
Fakta di lapangan menunjukkan bahwa belum ada satu pun Puskesmas di Kota Bekasi yang memegang sertifikat ini.
”Terkait SLF, kita belum ada satu pun Puskesmas yang punya. Sehingga mohon bantuannya supaya legalitas ini bisa terealisasi,” tegas Satia.
Respon Wali Kota Bekasi: Ini PR Panjang Pemerintah
Menanggapi laporan tersebut, Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, mengakui bahwa Pemerintah Daerah masih memiliki pekerjaan rumah (PR) besar terkait tertib administrasi aset daerah. Ia tidak memungkiri bahwa legalitas bangunan fasilitas kesehatan masih perlu dibenahi.
”Kita masih punya PR yang panjang. Dari 55 Puskesmas yang berdiri, ternyata kita masih punya catatan. Ada 50 Puskesmas yang belum menyelesaikan terkait dengan IMB, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), dan SLF,” ujar Tri Adhianto.
Tri menegaskan bahwa status legalitas gedung pelayanan publik sangat penting untuk menjamin keamanan dan kenyamanan masyarakat saat berobat, serta kepatuhan pemerintah terhadap regulasi tata ruang.
Distaru Diminta Lakukan Percepatan
Sebagai langkah tindak lanjut, Wali Kota Bekasi langsung menginstruksikan Dinas Tata Ruang (Distaru) untuk segera memproses percepatan perizinan bangunan bagi Puskesmas yang belum terdata.
Tri meminta adanya sinergi antara Dinkes sebagai pengguna (user) dan Distaru sebagai regulator teknis.
”Tadi sudah didengarkan langsung oleh Dinas Tata Ruang. Nanti saya minta secara dokumentasi, tentu harus ada permintaan dari user yaitu Dinas Kesehatan. Kita akan berproses satu per satu,” jelas Tri.
Ia menambahkan bahwa kekurangan administratif ini akan diselesaikan secara bertahap sebagai bentuk komitmen perbaikan layanan publik.
”PR-PR ini akan kita selesaikan. Namanya juga manusia tempatnya salah, ya kita perbaiki,” pungkasnya.
Eksplorasi konten lain dari Rakyat Bekasi
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
