Ketua DPRD Kota Bekasi, Sardi Effendi, berharap Pemerintah Pusat dapat bergerak cepat dalam menangani permasalahan banjir di Kota Bekasi.
Banjir tersebut terjadi akibat meluapnya Air Kali Bekasi yang menerima kiriman air dari wilayah Bogor pada Senin malam (03/03/2025), yang berdampak pada beberapa wilayah di Kota Bekasi.
Ia juga menyatakan bahwa langkah cepat sangat diperlukan untuk mengatasi dampak banjir yang masih dirasakan oleh masyarakat.
Related Posts:
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Hal ini juga mendapat dukungan dari Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), yang menyebut bahwa Pemerintah Pusat berencana melakukan penguatan dan pembangunan tanggul air di daerah yang berdekatan langsung dengan Daerah Aliran Sungai (DAS) Sungai Cileungsi, Cikeas, dan Kali Bekasi di sekitar wilayah Jabodetabek. Proses penanganan banjir akan dilakukan mulai dari wilayah hulu hingga hilir.
“Berdasarkan rapat koordinasi dua Menko kemarin (Menko PMK dan Menko Infrastruktur), pertama menormalisasi daerah aliran sungai (DAS) yang diperbaiki, tanggul yang belum selesai diselesaikan, dan jembatan yang putus segera ditindaklanjuti serta memperbaiki ruang wilayah baik dari Bogor ke Kota Bekasi,” ujar Ketua DPRD Kota Bekasi, Sardi Effendi dalam keterangannya kepada rakyatbekasi.com, Jumat (07/03/2025).
Penanganan permasalahan banjir di Kota Bekasi, kata dia, tidak bisa dilakukan hanya dengan memperbanyak tanggul yang dibangun.
Sehingga Ia menekankan perlunya pembuatan tandon air di pertemuan dua sungai, yaitu Sungai Cileungsi dan Cikeas, yang bertemu menjadi aliran Air Kali Bekasi.
“Ketika Sungai Cikeas dan Sungai Cileungsi meluap, harus ada tandon air yang menampung. Jadi tidak ada yang meluap ke mal dan rumah warga. Jangan memperbanyak tanggul, karena membangun tanggul yang tinggi itu tidak efektif,” lanjutnya.
Menurut Sardi, pendanaan untuk penanganan banjir di Kota Bekasi akan dibantu dengan penggunaan dana APBN dan didukung oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung dan Cisadane (BBWSCC), serta Perum Jasa Tirta (PJT) sebagai leading sector penanganan.
“Anggarannya nanti didukung dari APBN. Kementerian PUPR dan BBWSCC harus terpadu penanganannya, termasuk PJT yang berkaitan dengan aliran air sungai. Kita tunggu realisasinya, jangan sampai lama. Harapannya, secepatnya action plan harus segera diwujudkan di Kota Bekasi,” pungkasnya.
Dengan adanya sinergi antara Pemerintah Pusat dan Daerah, diharapkan penanganan banjir di Kota Bekasi dapat dilakukan dengan cepat dan efektif, sehingga masyarakat dapat kembali menjalani aktivitas sehari-hari dengan normal.
