KPU Pastikan Kasus Hukum Tidak Batalkan Status Calon Legislatif

- Jurnalis

Kamis, 19 Mei 2022 - 01:35 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ketua KPU Hasyim Asyari (kedua kanan), memberikan keterangan pers pada acara Executive Briefing 'Politik Cerdas Berintegritas' Terpadu di Gedung Juang KPK, Jakarta, Rabu (18/5/2022). Pada kesempatan tersebut Hasyim mengatakan, laporan hukum terhadap caleg tidak membatalkan keikutsertaannya pada pemilu. Foto: Antara

Ketua KPU Hasyim Asyari (kedua kanan), memberikan keterangan pers pada acara Executive Briefing 'Politik Cerdas Berintegritas' Terpadu di Gedung Juang KPK, Jakarta, Rabu (18/5/2022). Pada kesempatan tersebut Hasyim mengatakan, laporan hukum terhadap caleg tidak membatalkan keikutsertaannya pada pemilu. Foto: Antara

JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum memastikan kasus hukum calon legislatif (caleg) tidak membatalkan kepesertaan pada pemilu.

Ketua KPU Hasyim Asyari mengakui kasus hukum caleg menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan pemilu karena adanya fenomena saling lapor.

Hasyim mengungkapkan, KPU tetap memproses keikutsertaan caleg pada pemilu selama belum adanya keputusan hukum berkekuatan tetap.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Hal ini berlaku pula pada perkara korupsi yang dituduh melibatkan caleg.

“Jadi kalau belum ada putusan kalau orang itu bersalah karena tindak pidana korupsi, maka kami beranggapan atau husnudzon atau berprasangka baik bahwa orang ini, orang baik-baik saja,” kata Hasyim, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (18/05/2022).

Menurutnya, rivalitas antar-caleg hingga memunculkan fenomena saling lapor kerap terjadi di Indonesia dan sulit untuk dihindari. Fenomena ini terjadi karena perebutan suara.

“Sering kali ada calon saat pemilu melaporkan calon lawan ke KPK, kepada penegak hukum, supaya kemudian mendapat elektabilitas,” tuturnya.

Hasyim juga mengajak para caleg untuk memberi teladan yang menunjukkan integritasnya sekaligus menepis upaya-upaya kotor untuk menjatuhkan elektabilitas.

Baca Juga:  Ini Dia Alasan PDI Perjuangan Dukung Pemilu dengan Sistem Proporsional Tertutup

Salah satu cara yang dapat dilakukan yakni menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada KPK.

Baca Juga:  Keputusan Politik Suharso di Pilpres 2024 Tentukan Nasib PPP ke Depannya

Para caleg, bahkan capres-cawapres, diwajibkan menyetor LHKPN kepada KPK sebelum berkontestasi pada Pemilu 2024.

Komisioner KPU sebagai penyelenggara pemilu juga memperlihatkan ketaatan mereka pada ketentuan tersebut dengan menyetor LHKPN.

“Untuk partai politik dan syarat calon presiden, calon anggota DPR, DPRD, semuanya harus melaporkan surat keterangan LHKPN dari KPK dalam beberapa pemilu terakhir dan pilkada,” ujar Hasyim. [WIN]

Berita Terkait

Tiga Kali Diperpanjang, Mendagri Tunjuk Dani Ramdan Jadi Pj Bupati Bekasi
Sebut Faisal Figur Representatif, Pertanda Koalisi PDIP – Golkar dalam Pilkada Kota Bekasi?
Komisi I Desak KPU dan Bawaslu Seluruh Pihak yang Terlibat Skandal PPK “Holiday” ke Bali
Mochtar Mohamad Didaulat Maju Pilkada, Korban Kudatuli Serahkan Petisi Dukungan ke Megawati
KPU Kota Bekasi Bakal Rekrut Pantarlih untuk Pemutakhiran Data Pemilih Pilkada Serentak 2024
Tuntut Oknum Komisioner Mundur, Titah Rakyat Kembali Geruduk KPU Kota Bekasi
Terkait Deklarasi Dukungan ke Mas Tri, Ketua dan Sekum MUI Kota Bekasi Tidak Tahu Menahu
Pj Gani Sarankan ASN “Nyalon” Pilkada Kota Bekasi 2024 untuk Mundur
Berita ini 16 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 23 Mei 2024 - 18:11 WIB

Tiga Kali Diperpanjang, Mendagri Tunjuk Dani Ramdan Jadi Pj Bupati Bekasi

Kamis, 23 Mei 2024 - 15:50 WIB

Sebut Faisal Figur Representatif, Pertanda Koalisi PDIP – Golkar dalam Pilkada Kota Bekasi?

Rabu, 22 Mei 2024 - 15:10 WIB

Komisi I Desak KPU dan Bawaslu Seluruh Pihak yang Terlibat Skandal PPK “Holiday” ke Bali

Selasa, 21 Mei 2024 - 22:40 WIB

Mochtar Mohamad Didaulat Maju Pilkada, Korban Kudatuli Serahkan Petisi Dukungan ke Megawati

Selasa, 21 Mei 2024 - 11:45 WIB

KPU Kota Bekasi Bakal Rekrut Pantarlih untuk Pemutakhiran Data Pemilih Pilkada Serentak 2024

Senin, 20 Mei 2024 - 17:42 WIB

Tuntut Oknum Komisioner Mundur, Titah Rakyat Kembali Geruduk KPU Kota Bekasi

Senin, 20 Mei 2024 - 17:32 WIB

Terkait Deklarasi Dukungan ke Mas Tri, Ketua dan Sekum MUI Kota Bekasi Tidak Tahu Menahu

Senin, 20 Mei 2024 - 11:49 WIB

Pj Gani Sarankan ASN “Nyalon” Pilkada Kota Bekasi 2024 untuk Mundur

Berita Terbaru