KOTA BEKASI – Penjabat (Pj) Wali Kota Bekasi Raden Gani Muhamad tengah menginstruksikan kepada pemangku wilayah setempat, baik Camat maupun Lurah untuk melakukan pendataan manak-anak lulusan SD yang gagal masuk SMP Negeri lewat seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online 2024.
Upaya tersebut tengah diupayakan, sebagai bentuk langkah Pemkot Bekasi dalam upaya tidak ada anak yang putus sekolah di Kota Bekasi.
“Kita lihat nanti laporan dari para Lurah dan Camat, dampak dari pada tidak masuk negeri ini,” ucap dia saat dikonfirmasi RakyatBekasi.com melalui keterangannya, dikutip Minggu (21/07/2024).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurut Pj Gani, tidak semua lulusan SD di Kota Bekasi dapat tertampung ke sekolah Negeri. Karena, kapasitas daya tampung SMP Negeri hanya sebanyak 13.600 siswa, dibandingkan jumlah lulusan SD yang mencapai sebanyak 44.562 Siswa.
“Kita juga dipahami dan sadari, kalau semua ditampung di Negeri dengan keterbatasan, kita ini punya goals Pemerintah Republik Indonesia ini menuju Indonesia Emas 2045 termasuk Kota Bekasi. Pada saat Kota Bekasi menampung sebanyak-banyaknya murid di sekolah negeri, ampar-amparan, kualitas kepatutan dan kelayakan belajar mengajar tidak akan tercapai,” jelasnya.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Pj Gani mengaku pihaknya sudah bekerjasama dengan para sekolah swasta melalui Badan Musyarawah Perguruan Swasta (BMPS) yang tentunya bisa mengakomodir dari lulusan SD yang tidak tertampung di Sekolah Negeri.
Opsi tersebut dianalogikan, layaknya Rumah Sakit. Dimana, apabila ada pasien tidak tertampung di rumah sakit milik pemerintah bisa segera dialihkan untuk ke rumah sakit atau klinik swasta.
“Jadi jangan dipikir kalau tidak sekolah negeri tidak sekolah. Mereka bisa sekolah swasta dan kita pemerintah daerah juga banyak memberikan bantuan kita sinergi,” paparnya.
Perwal nomor 8 tahun 2024 [unduh disini] Jumlah Siswa per Kelas 32 atau 40?
Sementara itu sejumlah masyarakat mempertanyakan apakah Pj Wali Kota Bekasi Raden Gani Muhamad mengakomodir perubahan Rombongan Belajar (Rombel) dari 32 menjadi 40 per Rombel.
“Jika merujuk ke Perwal nomor 8 tahun 2024, daya tampung per rombel adalah 32, namun nyatanya saat ini per kelas itu 40 siswa. Apa ada revisi pada pasal 36 tersebut?,” tutur Sandra Viska seraya membeberkan bahwa dirinya sudah bertanya langsung ke Pj Gani namun tidak ada respon hingga saat ini.
Lebih lanjut Sandra menegaskan bahwa Dinas Pendidikan Kota Bekasi tidak melaksanakan batasan daya tampung sesuai dengan Perwal nomor 8 tahun 2024 yang seharusnya menjadi payung hukum pelaksanaan PPDB online Kota Bekasi 2024.
“Faktanya saat ini daya tampung per rombel itu 40 siswa. Apa karena desakan anggota DPRD sehingga Pak Pj membiarkan Perwal tersebut dilanggar?,” tegasnya.
“Jika memang ada pembiaran, ini artinya Pak Pj mengamini perbuatan tersebut. Lantas untuk apa ada Perwal nomor 8 tahun 2024,” tutupnya.
Sementara itu terpisah, Anggota DPRD Kota Bekasi Janet Aprilia Stanzah mengaku dirinya merasa kesulitan untuk memasukan anak dari keluarga tak mampu untuk masuk ke sekolah negeri.
Seharusnya kalau Dinas Pendidikan memang berkomitmen dengan 32 siswa per rombel, kata dia, harus diterapkan 32 siswa per kelas juga sesuai dengan Perwal 8 tahun 2024.
“(Jika 40 per rombel) 8 untuk warga tidak mampu yang minta tolong ke dewan, sisanya jatahnya Kadisdik deh,” ucapnya.
“Dewan kan wakil rakyat, masa ga boleh dikasih kesempatan untuk membantu rakyat, khususnya untuk sekolah?,” pungkas Janet.
