KOTA BEKASI – Kota Bekasi tengah menghadapi tantangan serius terkait kekurangan sekitar 1.500 tenaga pendidik di tingkat Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP).
Menjawab krisis ini, Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi menggandeng universitas untuk meluncurkan program pemagangan mahasiswa sebagai pengajar.
Namun, Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kota Bekasi menilai langkah tersebut hanya solusi jangka pendek dan mendesak adanya kebijakan yang lebih berkelanjutan untuk mengatasi akar permasalahan.
Related Posts:
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Program Magang Mahasiswa: Solusi Cepat di Tengah Keterbatasan
Untuk mengisi kekosongan guru yang mendesak, Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bekasi secara resmi bekerja sama dengan Universitas Negeri Jakarta (UNJ) dan Universitas Islam 45 Bekasi (UNISMA).
Melalui program ini, mahasiswa dari fakultas kependidikan akan diterjunkan langsung ke sekolah-sekolah untuk menjadi guru magang.
Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, mengapresiasi inisiatif ini sebagai langkah kreatif di tengah keterbatasan. Ia mengungkapkan bahwa Pemkot tidak dapat melakukan perekrutan tenaga honorer baru karena terbentur kebijakan dari pemerintah pusat.
“Kami memiliki kekurangan hampir 1.500 tenaga pengajar, baik di SD maupun SMP Negeri,” ujar Tri Adhianto dalam keterangan resminya, Rabu (20/08/2025).
“Secara ketentuan, kami tidak memungkinkan untuk mengangkat tenaga kerja honorer, termasuk guru. Maka, kita berdayakan kampus-kampus yang memiliki fakultas kependidikan,” tambahnya.
Program ini, menurut Tri, menciptakan simbiosis mutualisme. Mahasiswa mendapatkan pengalaman mengajar yang berharga, sementara sekolah-sekolah terbantu dalam proses belajar-mengajar.
”Saya berpesan kepada anak-anakku (mahasiswa magang) untuk cepat belajar, cepat menyesuaikan diri, dan belajar dari para senior. Yang lebih penting adalah penguasaan pola didik dan pola asuh,” pesannya.
Tanggapan PGRI: Apresiasi Langkah Sementara, Butuh Solusi Permanen
Di sisi lain, Ketua PGRI Kota Bekasi, Supyanto, memandang program pemagangan guru ini sebagai solusi sementara yang patut diapresiasi, namun belum menjawab kebutuhan jangka panjang. Menurutnya, program ini belum cukup masif untuk menutupi kekurangan guru secara menyeluruh.
”Untuk guru magang di Kota Bekasi, saya kira ini adalah salah satu solusi yang diambil oleh Pemerintah Kota, meskipun bersifat sementara, tapi bisa membantu,” ucap Supyanto saat dihubungi wartawan.
Ia menekankan bahwa untuk mengatasi krisis guru secara fundamental, Pemkot perlu mencari formula terbaik yang bersifat permanen. PGRI mendorong pemerintah daerah untuk terus mengupayakan rekrutmen guru secara resmi.
“Pemerintah Kota Bekasi harus terus mengupayakan agar kekurangan guru ini segera teratasi,” tegasnya.
“Terutama melalui jalur rekrutmen resmi seperti Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), untuk memberikan kepastian status dan penghasilan yang layak sesuai peraturan perundang-undangan. Ini adalah upaya krusial agar proses pembelajaran di sekolah tetap berjalan optimal,” tuturnya.
Mencari Jalan Keluar Jangka Panjang
Kekurangan guru di Kota Bekasi merupakan isu kompleks yang dipengaruhi oleh moratorium pengangkatan honorer dan jumlah guru yang pensiun setiap tahunnya.
Program pemagangan mahasiswa memang menjadi angin segar, namun para pemangku kepentingan sepakat bahwa ini bukanlah solusi akhir.
Diperlukan komitmen kuat dari pemerintah daerah untuk terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat guna membuka formasi rekrutmen guru ASN dan PPPK yang lebih banyak di masa mendatang, demi menjamin kualitas pendidikan dan keberlangsungan proses belajar-mengajar di Kota Bekasi.
Bagaimana menurut Anda solusi terbaik untuk mengatasi kekurangan guru di Kota Bekasi? Bagikan pendapat Anda di kolom komentar.
Eksplorasi konten lain dari RakyatBekasi.Com
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
