JAKARTA – Polemik dugaan kecurangan yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam verifikasi partai politik beberapa waktu lalu menjadi sorotan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD.
Dia menyebut KPU melakukan tindakan bodoh bila mau diintervensi pihak luar.
“KPU saja yang bodoh kalau mau diintervensi. Kan undang-undang katakan dia independen, ada orang diintervensi oleh parpol, oleh pemda, oleh lurah, itu bodoh namanya,” tegas Mahfud di lingkungan Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (13/01/2023).
Related Posts:
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sebelumnya, perwakilan Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih Hadar Nafis Gumay mengungkapkan dugaan kecurangan pemilu pada tahapan verifikasi partai politik saat menghadiri Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Komisi II DPR RI di Jakarta pada Rabu (11/01/2023) lalu.
Saat itu Hadar menyampaikan bukti percakapan mengenai dugaan kecurangan tersebut dari aplikasi pesan WhatsApp terkait verifikasi faktual Partai Gelora.
“Pemerintah tidak boleh ikut campur. Itu hoaks juga berita. Katanya ada campur tangan istana. Saya justru menegur. Tanggal 10 November ada laporan, ‘Pak itu KPU tidak adil, partai A suruh masukkan, partai B tidak boleh masuk’. Saya telepon, hanya itu saja,” ungkap Mahfud.
Kemudian Mahfud mengaku menelepon Sekretaris Jenderal (Sekjen) KPU Bernad Dermawan Sutrisno.
“Pak Bernard ini ada informasi banyak begini bener ndak? Lalu dijawab ‘Tidak Pak, tegak lurus’,” ujar Mahfud.
Mahfud lalu menceritakan isi pembicaraannya dengan Sekjen KPU Bernard Dermawan.
“Jangan main-loh loh, semua partai, kalau satu diberi begini, yang lain diberi begini. Jangan Anda terima pesanan dari orang lain. Nah itulah sebabnya banyak formulir berubah. Itu saya negur, bukan saya intervensi,” jelas Mahfud.
Mahfud menyebutkan bahwa dirinya menelepon Bernard Dermawan pada 10 November 2022 dan tidak pernah menghubungi lagi setelah itu.
“Saya (telepon) 10 November. Saya 10 Januari ndak pernah hubungan sama dia. 10 November sekali saja ketika partai-partai mengadu kepada saya ‘Pak partai saya tidak masuk’. Kenapa? ‘Ada pesanan dari ini’. Pak partai saya tidak masuk tapi dimasukkan. Saya tidak mau tahu itu benar atau tidak tapi saya telepon tanggal 10 November dan tidak lebih dari itu,” beber Mahfud.
Menurut Mahfud, bila Hadar Nafis memiliki bukti soal dugaan intervensi tersebut, maka Hadar harus membuktikannya.
“Pak Hadar kenapa tidak telepon saya? Orang dia sahabat saya. Betul bapak ikut? Saya beri tahu. Saya ikut menegur karena dia disinyalir melenceng, bukan saya menyuruh partai ini masuk atau tidak masuk,” ungkap Mahfud.
Ia pun menegaskan pemerintah tidak melakukan intervensi apapun terhadap KPU. “Ndak ndak akan intervensi. Kalau ada, lapor ke saya aja. Siapa yang intervensi?” kata Mahfud.
Sebagaimana diketahui, dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) bersama Komisi II DPR, Perwakilan Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih Hadar Nafis Gumay sempat menampilkan layar yang diduga percakapan anggota KPU Provinsi, di mana dirinya menilai ada keresahan dari dugaan intervensi KPU Pusat.
Tidak hanya itu, itu turut membacakan percakapan salah satu anggota KPU Provinsi tentang intervensi itu.
Dalam percakapan yang ditampilkan itu ada dugaan Istana hingga Menko Polhukam untuk meloloskan verifikasi faktual Partai Gelora. (mar)
