Pedagang Pasar Baru Keluhkan Pungli, Satgas Pemberantasan Premanisme Kota Bekasi Berani Adu Mekanik?

Sebuah video viral di media sosial memperlihatkan aksi premanisme di Pasar Baru Bekasi, Jalan Ir. H. Juanda, Kecamatan Bekasi Timur. Video berdurasi 1 menit 41 detik tersebut menunjukkan seorang pria berbaju merah dan celana pendek abu-abu, mengenakan topi, memarahi seorang pedagang kaki lima (PKL), menendang dagangannya, serta mengancam pedagang lainnya untuk memberikan pungutan liar (pungli).

Narasi yang ditulis dalam video tersebut mengungkap keresahan para PKL yang sering dipaksa membayar uang pungli sebesar Rp2.000 hingga Rp5.000 oleh para preman, dengan ancaman pelarangan berjualan jika tidak memenuhi permintaan. Bahkan, pedagang yang menolak diminta akan ditandai dan tidak diizinkan berjualan di lokasi tersebut keesokan harinya.

“Halo Pak/Bu selamat pagi, izin pak/bu, tolong pak diusut untuk premanisme di Pasar Baru samping Ramayana. Kami, pedagang sayur kecil, sering dimintai uang 2 ribu atau 5 ribu tergantung permintaan premannya. Jika tidak dikasih, kami dimarahi, bahkan dilarang berjualan. Besoknya saya ditandai dan tidak bisa jualan di sana lagi,” demikian narasi dalam video.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Kejadian ini memicu perbincangan hangat di masyarakat, dengan banyak pihak menyampaikan keluhan mereka melalui media sosial.

Beberapa pengguna bahkan menyebut dan meminta bantuan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, serta Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, agar segera menindak tegas aksi premanisme tersebut.

Sejalan dengan upaya menciptakan lingkungan yang aman, Kamis (27/04/2025), Pemerintah Kota Bekasi bersama unsur Forkopimda TNI-Polri telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Premanisme.

Keputusan ini merupakan tindak lanjut dari Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 300/Kep.160-Bakesbangpol/2025, sebagai wujud sinergi antara Pemprov Jawa Barat, Forkopimda Jawa Barat, dan pemerintah daerah kabupaten/kota di Jawa Barat.

Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, menegaskan bahwa pemerintah telah menggandeng berbagai stakeholder, termasuk organisasi masyarakat (ormas), dalam upaya pemberantasan aksi premanisme.

Ia menyebut bahwa ormas memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan lingkungan yang kondusif dan aman.

“Kita juga mengajak ormas untuk terlibat dalam sosialisasi. Banyak juga ormas yang berkontribusi dalam pembangunan di Kota Bekasi,” tutur Wali Kota Bekasi Tri Adhianto, Kamis (27/04/2025) lalu.

Selain menekan aksi premanisme di jalanan, Tri Adhianto juga mengingatkan adanya praktik “preman berdasi” yang menyalahgunakan kewenangan mereka untuk kepentingan pribadi.

Ia menekankan pentingnya pendekatan preventif melalui koordinasi dan sosialisasi yang terstruktur, sistematis, dan masif.

“Aksi yang kita lakukan lebih mengedepankan pendekatan preventif melalui koordinasi dan sosialisasi yang masif. Kami juga menargetkan pendekatan yang lebih komprehensif untuk menekan praktik premanisme dalam berbagai bentuk,” jelasnya.

Wali Kota Bekasi berharap langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman dan memberikan rasa nyaman kepada masyarakat, termasuk para pedagang kecil.

Melalui sinergi antara pemerintah, Forkopimda, ormas, dan masyarakat, kata dia, pihaknya optimis bahwa praktik premanisme dapat ditekan secara signifikan.

“Kami ingin memastikan bahwa semua pihak, termasuk pedagang kecil, dapat menjalankan aktivitas mereka tanpa rasa takut atau ancaman. Kerja sama antara semua elemen masyarakat sangat penting untuk mewujudkan hal ini,” tutupnya.

Pemkot Bekasi berkomitmen untuk terus meningkatkan pengawasan dan mengambil langkah tegas terhadap praktik premanisme, baik di pasar, jalanan, maupun bentuk lainnya, demi menciptakan Kota Bekasi yang aman dan nyaman bagi seluruh warganya.