Pemerintah Kota Bekasi Tutup Gate Parkir di Ruko Sentra Niaga Kalimalang
Pemerintah Kota Bekasi melakukan penutupan gate parkir milik Paguyuban Warga yang berlokasi di Ruko Sentra Niaga Kalimalang (SNK) Bekasi.
Penutupan ini dilakukan menggunakan barrier gate sebagai tindak lanjut atas dualisme kepengurusan lahan parkir di lokasi tersebut.
Related Posts:
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Penutupan ini dilakukan oleh beberapa stakeholder terkait, termasuk Dinas Perhubungan, Dinas Tata Ruang (Distaru), Satpol-PP, TNI, dan Polri.
Kepala Distaru Kota Bekasi, Dzikron, menyatakan bahwa penutupan gate parkir ini merupakan salah satu tindak lanjut setelah Paguyuban Warga di RSNK diberikan Surat Peringatan (SP) 1, 2, dan 3.
“Kami melakukan kegiatan penghentian sementara kegiatan operasional gate parkir milik mereka yang ada di lokasi,” ucap Dzikron saat dikonfirmasi RakyatBekasi.com.
Penutupan gate parkir dilakukan karena Pemerintah Daerah telah menunjuk PT Mitra Patriot (PTMP) untuk mengelola lahan parkir di lokasi tersebut.
Namun, terjadi saling klaim terkait kepengurusan lahan parkir di lokasi tersebut.
“Kami tutup sementara dulu, sesuai SOP selama 14 hari. Ada 3 gate parkir milik Paguyuban Warga setempat, yaitu 2 di Jalan Ahmad Yani dan 1 di Jalan Tawes Raya,” sambungnya.
Pelaksanaan kegiatan penutupan dimulai dari pukul 09.00 hingga selesai pada pukul 10.30 WIB.
Selepas 14 hari, akan ada mekanisme lanjutan yang akan diterapkan.
“Nantinya kami akan melakukan tindakan selanjutnya. Ini penutupan sementara dulu. Tadi selama pelaksanaan kami juga menunjukkan surat perintah penugasan ke Paguyuban Warga,” jelas Dzikron.
Sementara itu, Tim Kuasa Hukum PT Mitra Patriot, Samsudin Nurseha, mengapresiasi langkah bijak dari Pemerintah Kota Bekasi yang telah berani memutuskan untuk melakukan tindakan tegas terhadap gate parkir milik Paguyuban Warga.
“Hari ini Pemkot Bekasi melakukan tindakan hukum administrasi berupa barrier gate. Jadi ini murni tindakan Pemkot atas insiden dualisme kepengurusan lahan parkir di RSNK,” ujarnya.
Menurut Samsudin, saling klaim kepengurusan lahan parkir di lokasi tersebut telah melalui sederet rangkaian panjang hingga akhirnya keputusan pemasangan barrier gate diberlakukan.
“Jadi secara administrasi ada pelanggaran terkait dengan pembangunan gate parkir tanpa izin. Atas peristiwa itu, Pemkot mengambil tindakan berupa penutupan gate parkir yang tidak berizin milik Paguyuban,” imbuhnya.
Samsudin menambahkan bahwa langkah ini sudah tergolong bijak, mengingat operasional retribusi kepengurusan lahan parkir turut merugikan PTMP akibat saling klaim kepengurusan tersebut.
“Menurut kami, apa yang sudah dilakukan Pemkot sudah sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku dan seharusnya ini dilakukan jauh-jauh hari. Karena pelanggaran itu kan vulgar terbuka. Tapi lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali,” pungkasnya.
