TKK Pemkot Bekasi jadi Ketua Relawan, Plh Sekda Ancam Pemecatan Bila Terbukti

- Jurnalis

Rabu, 5 Juni 2024 - 18:53 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

KOTA BEKASI – Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah Kota Bekasi Dwie Andriyani akan segera menginstruksikan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) untuk segera menindaklanjuti terkait adanya pegawai honorer ataupun Tenaga Kerja Kontrak (TKK) Pemkot Bekasi menjadi Ketua Relawan Bakal Calon Kepala Daerah yang bakal berkontestasi pada Pilkada Kota Bekasi 2024 mendatang.

“Nah ini nih tadi saya sudah sempat ngobrol juga dengan pak Nadih selaku Kepala BKPSDM, coba deh BKPSDM sidak ke bawah ke lapangan. Nanti cek juga mereka (TKK yang jadi jurkam) sehari-hari tupoksinya seperti apa saja” ucap Plh Sekretaris Daerah Kota Bekasi Dwie Andriyani saat ditemui RakyatBekasi.com di Gedung DPRD Kota Bekasi selepas melaksanakan Rapat Kerja dengan Komisi 1, Rabu (05/06/2024).

Terlebih saat ini, nama Dinal Saputra yang mencuat sebagai salah satu pegawai TKK di Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi Bekasi yang diketahui menjadi Ketua Relawan Bersama Tri Adhianto (Samatri) Kota Bekasi.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Tak hanya Dinal, Asisten Manajer Zona II Perumda Tirta Patriot Hasanudin juga diketahui menjadi Ketua Komunitas Ngopi Bro yang sama-sama diketahui berafiliasi ke Tri Adhianto selaku eks Wali Kota Bekasi 2023.

Dan terbaru, Ketua Karang Taruna Kecamatan Jatiasih Sarifudin Engkam baru saja dilantik sebagai Ketua Koordinator Relawan Bang Heri Koswara (Brengkos), salah satu Bakal Calon Wali Kota Bekasi Bekasi 2024 yang diusung Partai Keadilan Sejahtera adalah Pegawai TKK di salah satu kelurahan yang ada di Kota Bekasi.

Atas temuan tersebut, Dwie mengatakan bahwa Pemerintah Kota Bekasi akan segera menindak tegas apabila temuan tersebut memang faktual terjadi di lapangan.

Tindakan tegas tersebut, kata Dwie, artinya pihaknya tidak segan-segan memberikan sanksi berupa pemecatan bilamana mereka terbukti melakukan pelanggaran dan penyelewengan secara ketentuan.

“Nanti dievaluasi, kalau memang ternyata dia betul menjadi jurkam atau apa itu (Ketua Relawan) cabut (SK nya). Ya makanya disuruh dicek, tapi kita coba evaluasi dulu. Maksudnya sidak aja ke lapangan, biar tahu lah siapa-siapa saja yang mengikuti,” pungkasnya.

Follow WhatsApp Channel rakyatbekasi.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Sinkronisasi Data Pemilih untuk Pemilu 2029, KPU Kota Bekasi Tekan Angka Golput
Bawaslu Kota Bekasi Raih Penghargaan Terbaik se-Jawa Barat dalam Penyelesaian Sengketa Pilkada 2024
Mahkamah Konstitusi Bacakan Putusan 40 Gugatan Pilkada Besok Senin
Boikot Retreat Artinya Membangkang ala Megawati Terhadap Prabowo
Bawaslu RI: Politik Uang dan Hoaks adalah Musuh Demokrasi
Jadi Tersangka, Eks Kader Banteng: Terimakasih KPK, Hasto adalah Hama di PDI Perjuangan
Tunda Perjalanan ke Magelang, Wali Kota Bekasi Tri Adhianto Tunggu Arahan Ketua Umum PDI Perjuangan
Instruksi Harian Megawati Soekarnoputri Dinilai Mengganggu Konsentrasi Kepala Daerah dan Wakilnya

Berita Terkait

Minggu, 16 Maret 2025 - 11:13 WIB

Sinkronisasi Data Pemilih untuk Pemilu 2029, KPU Kota Bekasi Tekan Angka Golput

Kamis, 13 Maret 2025 - 10:10 WIB

Bawaslu Kota Bekasi Raih Penghargaan Terbaik se-Jawa Barat dalam Penyelesaian Sengketa Pilkada 2024

Minggu, 23 Februari 2025 - 12:36 WIB

Mahkamah Konstitusi Bacakan Putusan 40 Gugatan Pilkada Besok Senin

Minggu, 23 Februari 2025 - 12:24 WIB

Boikot Retreat Artinya Membangkang ala Megawati Terhadap Prabowo

Minggu, 23 Februari 2025 - 04:22 WIB

Bawaslu RI: Politik Uang dan Hoaks adalah Musuh Demokrasi

Berita Terbaru

Rapat Kerja Tingkat I Komisi I DPR RI membahasa RUU TNI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (18/03/2025).

Nasional

No Debat, Perjalanan Mulus RUU TNI Menuju Paripurna

Selasa, 18 Mar 2025 - 18:18 WIB

error: Content is protected !!