Tuai Sorotan Publik, Anggaran Lisensi Firewall Diskominfostandi Kota Bekasi Capai Rp400 Juta Setahun

Kota Bekasi – Rencana belanja modal Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Diskominfostandi) Kota Bekasi menjadi sorotan publik. Pasalnya, dinas tersebut diketahui menganggarkan dana sebesar Rp400 juta untuk pengadaan satu lisensi firewall dengan durasi satu tahun.

​Besarnya angka ini memicu pertanyaan publik mengenai kewajaran dan alokasi anggaran untuk keamanan siber di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.

​Detail Pengadaan di Laman SIRUP

​Informasi mengenai anggaran ini terungkap secara transparan melalui laman Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

​Dalam dokumen tersebut, tercatat sebuah paket dengan nama “Belanja Modal Lisensi Firewall” yang diinput oleh Diskominfostandi Kota Bekasi. Paket pengadaan ini memiliki Kode RUP 5382289 dengan total pagu anggaran tepat Rp400.000.000.

​Adapun metode pemilihan penyedia yang akan digunakan adalah e-purchasing (pembelian melalui katalog elektronik), dengan jadwal pemilihan yang telah dilaksanakan pada Juli 2025.

​Kewajaran Anggaran Dipertanyakan

​Meskipun pengadaan firewall merupakan komponen vital untuk melindungi infrastruktur dan data digital pemerintah dari ancaman siber, nilai Rp400 juta untuk lisensi selama satu tahun dinilai sebagian kalangan sebagai angka yang fantastis.

​Sorotan ini muncul lantaran tidak adanya rincian publik mengenai spesifikasi teknis, merek, atau kapasitas firewall yang akan dibeli. Faktor-faktor inilah yang sebetulnya sangat menentukan harga sebuah lisensi keamanan siber.

​Mendesak Adanya Transparansi Spesifikasi

Publik menantikan penjelasan resmi dari Diskominfostandi Kota Bekasi terkait pengadaan ini. Transparansi mengenai spesifikasi teknis—seperti berapa banyak pengguna (user) yang dilindungi, kapasitas throughput data, atau fitur keamanan lanjutan (seperti Advanced Threat Protection/ATP)—diperlukan untuk menilai kewajaran harga.

Perbandingan Harga Pasar Timbulkan Kejanggalan

​Besarnya anggaran yang digelontorkan untuk satu lisensi firewall selama setahun dinilai tidak wajar oleh sejumlah pihak. Pasalnya, penelusuran harga di pasaran menunjukkan nominal yang jauh lebih rendah, bahkan untuk produk dari merek ternama sekalipun.

​Kajian Harga Lisensi Firewall Populer

​Untuk memberikan gambaran, berikut adalah perbandingan harga beberapa lisensi firewall yang umum digunakan oleh korporasi dan instansi:

• ​Fortinet: Lisensi untuk perangkat kelas atas seperti Fortinet FG-100F dengan paket lengkap (UTM Bundle dan DRMA) berada di kisaran harga Rp92.000.000 per tahun.
• ​Cisco: Sementara itu, untuk perangkat seperti Cisco Firepower 1010E, paket lisensi keamanannya ditawarkan dengan harga sekitar Rp17.510.000 per tahun.

​Perbedaan yang signifikan antara harga pasar dengan anggaran yang disiapkan Diskominfostandi Kota Bekasi memunculkan dugaan adanya potensi pemborosan anggaran atau spesifikasi lisensi yang tidak diungkap secara jelas ke publik.

​Pentingnya Transparansi Spesifikasi Teknis

​Seorang pengamat kebijakan publik menyatakan bahwa anggaran besar untuk keamanan siber pemerintah bisa jadi wajar jika spesifikasinya mencakup perlindungan data vital berskala kota, dukungan teknis 24/7, serta fitur keamanan berlapis.

​”Namun, kuncinya ada pada transparansi. Diskominfostandi harus mampu menjelaskan kepada publik, lisensi enterprise jenis apa yang dibeli, untuk melindungi aset digital yang mana, dan mengapa harganya mencapai Rp400 juta,” ujarnya. Tanpa penjelasan rinci, lanjutnya, alokasi dana ini akan terus menjadi sumber kecurigaan.

Hingga berita ini diturunkan, redaksi masih berupaya meminta konfirmasi dan klarifikasi dari pihak terkait di Diskominfostandi Kota Bekasi mengenai detail spesifikasi dan urgensi dari pengadaan lisensi firewall tersebut.

Bagaimana pendapat Anda tentang kewajaran anggaran keamanan siber ini? Sampaikan pandangan Anda secara bijak di kolom komentar.